Jangan Pukul Rata Semua Maskapai Kita Amburadul

Rakyat Merdeka, Minggu, 09 September 2007, 01:21:52

“Jangan Pukul Rata Semua Maskapai Kita Amburadul”

Dubes Habibie Kritik Larangan Terbang UE Dengan Garuda Cs

Keputusan Uni Eropa (UE) mengenai larangan terbang kepada warga Eropa dengan maskapai penerbangan dari Indonesia karena dianggap tidak memenuhi standar keselamatan internasional, diakui Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Kerajaan Belanda Junus Effendi Habibie mempunyai dampak yang negatif.

“JUJUR saja, kebijakan Uni Eropa ini berdampak negatif bagi dunia pariwisata Indonesia. Kita memang menghargai keputusan dari UE itu. Namun, kita juga mengatakan bahwa tidak bisa semuanya dipukul rata maskapai penerbangan domestik (Indonesia) amburadul seperti itu dong,” ungkap Dubes Junus Effendi Habibie kepada koresponden Rakyat Merdeka di Belanda A. Supardi Adiwidjaya di sela-sela acara resepsi peringatan HUT ke-62 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Wisma Duta di Wassenaar, Den Haag, Kamis (6/9).

Pada saat yang sama, KBRI Den Haag juga menggelar promosi untuk pariwisata, dagang dan investasi. Hadir dalam perjamuan dan kegiatan promosi itu Menlu Belanda Maxime Verhagen, Ruud Treffers (bekas Dubes Kerajaan Belanda untuk RI yang saat ini sebagai Dirjen Kerja Sama Internasional di Deplu Belanda), Joop Scheffers (Director Asia & Oceania), Nadjib Riphat Kesoema (Dubes RI untuk Kerajaan Belgia, Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa) serta para undangan lainnya.

Dubes Habibie yang didampingi Nyonya Miriam Habibie dan Wakepri Djauhari Oratmangun menyatakan, gara-gara keputusan UE soal larangan terbang dengan maskapai penerbangan Indonesia termasuk Garuda, para penumpang Belanda yang mau berkunjung ke Indonesia tidak mendapat asuransi untuk penerbangan domestik (di Indonesia-red).

“Kita mesti melihat bahwa dari 50 perusahaan penerbangan Indonesia itu, ada satu atau dua di antaranya yang sudah memenuhi persyaratan keselamatan udara. Harus dikatakan yang memenuhi persyaratan itu baik. Misalnya Garuda, itu baik. Artinya, Garuda sudah memenuhi persyaratan keselamatan udara,” ujar adik kandung bekas Presiden BJ Habibie itu.

Dengan begitu, lanjut diplomat yang akrab disapa Fanny Habibie itu, para penumpang (warga) Belanda bisa tahu, mereka bisa sampai ke Indonesia dan menggunakan pesawat Garuda untuk penerbangan domestik.

Dia mengakui, kebijakan UE tersebut sangat merugikan promosi kepariwisataan Indonesia. Sebab, pengumuman itu akan menghambat para turis Belanda yang akan berkunjung ke Indonesia.

Ditanya apakah akibat kebijakan UE itu jumlah turis atau pengusaha Belanda yang datang ke Indonesia menurun, dia menyatakan, sampai saat ini belum mengalami penurunan tajam. “Tetapi jika terlalu lama tidak dibayarnya asuransi karena menggunakan pesawat domestik Garuda, bisa menghambat para turis Belanda untuk datang ke Indonesia. Mereka tetap datang ke Indonesia, tetapi memakai pesawat-pesawat lain, bukan pesawat Garuda,” keluhnya.

Berapa rata-rata Kedubes RI mengeluarkan visa untuk warga Belanda yang ingin ke Indonesia sebelum dan sesudah Uni Eropa mengumumkan larangan terbang terhadap warganya dengan maskapai penerbangan Indonesia?

Dubes Habibie mengaku tidak begitu paham berapa jumlah visa yang dikeluarkan dalam setiap bulan oleh Kedubes RI di Belanda. Tetapi yang pasti, katanya, sekarang ini mengurus visa ke Indonesia mudah sekali.

“Bagi warga Belanda yang ingin mengurus visa kunjungan ke Indonesia, juga bisa dilakukan melalui internet, mengisi formulir dan membayarnya melalui bank. Lagi pula ada visa on arrival (VOA). Jadi kalau orang mau datang ke Indonesia untuk liburan selama sebulan, bisa datang langsung dan meminta visanya di bandara di Jakarta ketika mereka mendarat,” paparnya.

Lebih lanjut Dubes Habibie menjelaskan, pada akhir Agustus lalu, delegasi Departemen Perhubungan Indonesia telah mengadakan perundingan dengan otoritas penerbangan UE soal langkah-langkah keamanan yang sudah diambil bagi penerbangan Indonesia. Kepada UE, pihaknya menjelaskan bahwa Indonesia itu terikat kovensi keselamatan udara.

“Tetapi kita juga minta bahwa dalam keselamatan udara itu ada persyaratan minimal. Nah, kalau persyaratan minimal itu dipenuhi, kan mesti bisa menggunakan pesawat domestik yang sudah memenuhi persyaratan itu. Dan jangan tunggu sampai semua maskapai penerbangan Indonesia yang jumlahnya 50, memenuhi persyaratan minimal itu. Kalau harus menunggu dulu semua maskapai penerbangan Indonesia rame-rame memenuhi persyaratan, ya itu tidak benar,” tandasnya.

“Yang saya harapkan, misalnya Jepang secara bilateral mengatakan bahwa Garuda boleh datang. Nah, saya harapkan juga Belanda secara bilateral mengatakan bahwa boleh menggunakan Garuda, karena pesawat Garuda memenuhi persyaratan keselamatan udara. Untuk Uni Eropa, masalahnya para turis itu tidak mau dibayar asuransinya kalau di Indonesia naik pesawat Garuda. Yang menghambat itu soal asuransi,” cetusnya.

Dia menyatakan, pihaknya masih menunggu tanggapan dari Uni Eropa setelah pemerintah Indonesia lewat delegasi Dephub memberikan penjelasan dan klairifikasi seputar maskapai penerbangan di tanah air. “Kita mengharapkan bahwa Uni Eropa akan mengirim delegasi ke Indonesia untuk menyaksikan sendiri mengenai berbagai langkah pengamanan yang sudah diambil pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan standar keselamatan penerbangan di tanah air,” jelasnya.

Menurut Dubes Habibie, pihaknya juga sudah menghubungi pemerintah Belanda untuk membahas masalah ini. “Bahkan tadi juga saya berbicara dengan Menteri Luar Negeri Belanda Maxime Verhagen. Saya sangat mengerti bagaimana posisi Belanda yang terus membantu Indonesia untuk bicara di forum Uni Eropa,” pungkas Dubes Habibie. rm