A. Supardi Adiwidjaya

Suara Mahasiswa di Belanda

2008-01-21T09:14:00.000-08:00

http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=50643

SUARA MAHASISWA DI BELANDA (1)
Soeharto Harus Diadili, Secara Moral Harus Dihormati
Senin, 14 Januari 2008, 13:33:13 WIB

Den Haag, myRMnews. Kabar tentang kondisi kesehatan bekas Presiden Soeharto yang terus menurun sampai juga ke belahan dunia lain. Mahasiswa Indonesia di Belanda, misalnya, tetap mengikuti perkembangan kondisi kesehatanbekas penguasa Orde Baru itu termasuk perdebatan mengenai status hukumnya.

Koresponden myRMnews di Belanda A.Supardi Adiwidjaya menemui sejumlah mahasiswa Indonesia di Belanda. Mereka menginginkan antara proses hukum dan moral atau kemanusiaan dalam kasus Soeharto dipisahkan.
Proses hukum terhadap Soeharto harus tetap dijalankan. Tetapi secara moral Pak Harto harus tetap diakui bahwa ia adalah pemimpin kita,” kata Yohanes Widodo, mahasiswa Universitas Wageningen, Minggu (13/01) waktu setempat.

Kalau mau mengejar waktu, lanjut Yohanes, pengadilan in absentia, yang banyak diusulkan, bisa dilakukan. Artinya, meski Pak Harto tidak bisa hadir di pengadilan, proses hukum tetap bisa dilakukan.

Yohanes berpendapat, secara moral dan kemanusiaan, kita tidak bisa menutup mata bahwa Pak Harto punya kontribusi dan jasa terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu, dia harus tetap harus kita hormati dan hargai. “Pemerintah dan bangsa Indonesia, bisa dan layak untuk memberikan pengampunan”, tutur Wakil Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Wageningen (Belanda) ini.

Masalahnya, beberapa kali terjadi pergantian pemerintahan, namun penyelesaian kasus Pak Harto tidak pernah tuntas. Ini salah kita. Ini salah pemerintah kita dan salah badan peradilan kita.

Celakanya, kata Yohanes, justeru pada saat kondisi Pak Harto sedang kritis, orang ramai-ramai menuntut dan meminta pengadilan dipercepat. Sementara itu, ada tuduhan dan dugaan sebagian besar publik bahwa Pak Harto bersalah dan harus mempertanggungjawabkan kesalahannya.

“Kita harus sadar bahwa kita juga bersalah. Karena dengan mengulur-ulur proses pengadilan Pak Harto dan membiarkan kasus Pak Harto ini berlarut-larut seperti
sekarang, itu sama saja memperlakukan Pak Harto secara tidak adil, karena membiarkan kepastian dan status hukum Pak Harto tidak jelas dan menggantung tanpa kepastian, “ tutur Johanes.

Kondisi ini, kata Yohanes, menyulitkan bagi pemerintah SBY untuk menentukan sikap terhadap kasus Pak Harto. Apakah harus mengampuni orang yang tidak bersalah dan status hukumnya belum jelas?

“Jadi sikap saya: proses hukum harus tetap jalan, secara moral Pak Harto harus tetap diakui bahwa adalah pemimpin kita”, pungkas Yohanes. yat

-----

http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=50722

SUARA MAHASISWA DI BELANDA (2)
Kejahatan HAM Soeharto Sudah Extra Ordinary Crime
Selasa, 15 Januari 2008, 16:01:00 WIB

Den Haag, myRMnews. Kabar tentang kondisi kesehatan bekas Presiden Soeharto yang terus menurun sampai juga ke belahan dunia lain. Mahasiswa Indonesia di Belanda, misalnya, tetap mengikuti perkembangan kondisi kesehatanbekas penguasa Orde Baru itu termasuk perdebatan mengenai status hukumnya.

Koresponden myRMnews di Belanda A.Supardi Adiwidjaya menemui sejumlah mahasiswa Indonesia di Belanda. Dalam seri kedua ini redaksi menjaring pendapat Saurlin Siagian, mahasiswa Institute of Social Studies yang juga Ketua PPI Den Haag:
Dalam kesempatan ini, saya hanya ingin menanggapi tentang kasus pidana dan perdata Suharto, menjelang menit-menit terakhir (menuju) kematiannya yang sudah diujung tanduk.

Pertama, tidak ada alasan untuk tidak mengadili Suharto, karena itu adalah mandat MPR, khususnya TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, tertanggal 13 November 1998.

Pasal 4 TAP MPR itu berbunyi: "Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan presiden Suharto dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak azasi manusia".

Jika tidak, ini adalah pelanggaran terhadap ketetapan MPR, atau MPR harus melakukan sidang istimewa untuk mencabut ketetapan itu.

Kedua, tentang korupsi dan kekayaan Suharto, ini bukan isu dan opini, tetapi fakta, investigasi, dan penelitian ilmiah yang dilakukan lembaga-lembaga profesional dan ahli-ahli berkapasitas baik.

Sebagai contoh, penelitian Transparansi Internasional yang menghasilkan 10 orang terkorup di dunia, dan Soeharto adalah salah satunya dengan kekayaan hasil korupsi sebesar 35 miliar dolar AS .

Atau penelitian-penelitian yang didokumentasikan Dr. George Junus Aditjondro, sosiolog korupsi dalam bukunya ”Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa, yang diterbitkan oleh LKiS, Yogya, bulan Mei 2006.

Selain itu, majalah Time juga melakukan investigasi yang sama. Sampai sekarang beluma ada bantahan secara ilmiah terhadap hasil penelitian dan investigasi mereka.

Ketiga, bagi saya, masalah terbesar Suharto bukan masalah perdata dan pidana yang dialamatkan saat ini kepadanya, tetapi persoalan jutaan orang yang terbunuh, diasingkan, dan terpaksa harus tinggal luntang-lantung di luar negeri, karena kebijakan sistematik Soeharto untuk menyingkirkan orang orang yang, terlibat atau tidak terlibat peristiwa G 30 S tahun 1965.

Dalam terminologi Hukum HAM internasional, kejahatan ini memenuhi syarat sebagai kejahatan HAM luar biasa (extra ordinary crime), karena memenuhi unsur :

Pertama, Sistematik, yakni diatur dalam kebijakan negara.
Kedua, pelanggaran dilakukan oleh state actor dan state sponsored actors yang dilakukan secara langsung melalui agen negara, dan pembiaran terhadap pelanggaran HAM itu sendiri.
Ketiga, sifatnya yang meluas, yakni terjadi secara serentak, menyebar ke berbagai tempat, dengan pola yang sama. yat

------

http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=50729

SUARA MAHASISWA DI BELANDA (3)
Soeharto Tak Pantas Diganjar Penghargaan
Selasa, 15 Januari 2008, 17:31:34 WIB

Den Haag, myRMnews. Kabar tentang kondisi kesehatan bekas Presiden Soeharto yang terus menurun sampai juga ke belahan dunia lain. Mahasiswa Indonesia di Belanda, misalnya, tetap mengikuti perkembangan kondisi kesehatanbekas penguasa Orde Baru itu termasuk perdebatan mengenai status hukumnya.
Koresponden myRMnews di Belanda A.Supardi Adiwidjaya menemui sejumlah mahasiswa Indonesia di Belanda. Dalam seri ketiga ini redaksi meminta komentar Reni Susanti, program MA Student Human Rights Development and Social Justice Institute of Social Studies Den Haag:

Komentar Reni, “Tidak ada kompromi untuk terus menyeret Suharto ke meja hijau, baik pidana maupun perdata”. Berikut pendapat selengkapnya:

Menghentikan tuntutan kepadanya berarti melukai rasa keadilan masyarakat. Kalau mau konsisten, negara kita negara hukum maka setiap bentuk pelanggaran harus diselesaikan melalui jalur hukum.

Kalau pemerintah tidak konsisten, itu akan membuat rakyat kehilangan kepercayaan terhadap hukum dan lembaga peradilan. Jangan menjadikan masalah ini sebagai komoditas politik, sehingga ada tawar menawar di dalamnya, biarkan lembaga peradilan bekerja tanpa intervensi dari manapun.

Sakit harusnya tidak menjadi alasan untuk tidak menuntutnya, karena toh bisa disidang in absentia. Alasan kemanusiaan dan jasa-jasanya?

Saya melihatnya seperti ini...Suharto menjadi presiden selama 32 tahun dan melakukan hal-hal yang dianggap sebagai jasa ...bukankah itu yang memang seharusnya dia lakukan sebagai seorang presiden.
Orang yang melakukan sesuatu karena menjadi kewajibannya, tidak perlu mendapat penghargaan yang berlebihan. Justru karena dia mendapatkan wewenang dan kekuasaan, semua itu harus dipertanggungjawabkan.

Persoalan yang lebih penting adalah, sejak mengambil alih kekuasaan dan selama masa berkuasanya di Indonesia dia telah melakukan berbagai pelanggaran HAM berat, melakukan korupsi yang seharusnya bisa digunakan untuk menyejahterakan rakyat....

Ini kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang sungguh tidak masuk akal dan luar biasa besarnya. Jadi, buat saya tidak ada tawar menawar: Suharto harus diadili!

Begitulah pendapat saya...saya sangat geram dengan politisasi terhadap kasus ini sampai berlarut-larut seperti sekarang. Nampaknya rejim Suharto masih terus berkibar benderanya.... yat

----

http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=50734

SUARA MAHASISWA DI BELANDA (4)
Putusan Hukum Soeharto Lebih Penting daripada Sita Hartanya
Selasa, 15 Januari 2008, 18:29:32 WIB

Den Haag, myRMnews. Kabar tentang kondisi kesehatan bekas Presiden Soeharto yang terus menurun sampai juga ke belahan dunia lain. Mahasiswa Indonesia di Belanda, misalnya, tetap mengikuti perkembangan kondisi kesehatanbekas penguasa Orde Baru itu termasuk perdebatan mengenai status hukumnya.

Koresponden myRMnews di Belanda A.Supardi Adiwidjaya menemui sejumlah mahasiswa Indonesia di Belanda. Dalam seri keempat ini redaksi meminta komentar Achmad Uzair, mahasiswa ISS (Institute of Social Studies) angkatan 2007/2008, Den Haag. Berikut pendapatnya:

Dari posting sebuah milis, saya baru saja membaca cerpen berjudul ‘Kematian Paman Gober’, yang dibacakan oleh Butet Kertaradjasa beberapa hari lalu di TIM Jakarta.

Inti cerita, sepertinya sangat merujuk pada berita seputar Pak Harto, yang entah kenapa, sama seperti yg tertera dalam cerpen Butet itu, selalu ditunggu di halaman pertama semua surat kabar. Bak meniru kegundahan manusia Indonesia, bangsa bebek juga gundah menantikan kabar kematian Paman Gober. Tampaknya tidak bakalan ada berita, kecuali kabar kematiannya.

Bagi sebagian orang, proses peradilan Pak Harto musti harus dilakukan cepat-cepat sebelum terdengar berita kematiannya. Desakan ini seolah terdorong oleh keinginan untuk segera meringkus Pak Harto ke penjara, beserta fisiknya yg sudah ringkih itu agar ia bisa merasakan getirnya balasan atas kejahatan yang dilakukannya di masa lampau. Sebelum dia mati.

Mungkin saja, proses peradilan Pak Harto yang tak kunjung menemukan benang merahnya barangkali adalah dosa kita (terutama dosa mereka yg sudah duduk lama di lembaga peradilan tanpa hasil yang memuaskan dalam perkara ini). Mungkin juga, faktor masih banyaknya kroni selagi dia masih hidup, menjadi penghalang utama untuk menyelesaikan kasus ini.

Saya lebih percaya faktor yang disebut belakangan ini, yang lebih berperan ketimbang lemahnya bukti kejahatan Pak Harto yg membuat kasus ini bertele-tele.

Tentu saja, ini tidak berarti bahwa saya menyarankan untuk nggak usah melakukan apa-apa, sampai kita tunggu kabar kematiannya. Tapi, for practical reason, pada tingkat tertentu, barangkali kasus ini mungkin mudah diselesaikan kalo kita sudah mendapatkan kabar itu.

Bagi saya, yg lebih penting adalah mendapatkan putusan pengadilan yang adil tentang perannya di masa lampau, bukan menyita harta Pak Harto dan keluarganya yang didapatkan lewat tabiat mereka yang melanggar hukum, yat

200 Ribu Turis Belanda Siap Geruduk Indonesia

2008-01-17T12:34:00.000-08:00

Keterangan foto
Duduk (dari kiri ke kanan): Duta Besar RI untuk Negeri Belanda Junus Effendi Habibie, dan Dubes RI untuk Kerajaan Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa Nadjib Riphat Kesoema. Berdiri di belakang, para penari Grup Wayang Srikandi: Agustina Supardi (koreografer), Asih Sungkono dan Mira

http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=50728

200 Ribu Turis Belanda Siap Geruduk Indonesia
Selasa, 15 Januari 2008, 17:00:37 WIB

Laporan: A.Supardi Adiwidjaya, Koresponden Rakyat Merdeka dan myRMnews di Belanda.

Den Haag, myRMnews. Setiap permulaan tahun di gedung Jaarbeurs di kota Utrecht diselenggarakan (kali ini tanggal 8-13 Januari 2008) Vakantiebeurs (Travel Fairs).

Ini merupakan kegiatan yang terbesar di Belanda. Ada sekitar 140 ribu pengunjung setiap tahun yang mengunjungi tempat ini dan ada sekitar 1600 pengusaha travel dari berbagai negara.

“Ini adalah salah satu kegiatan KBRI dalam usaha untuk mensukseskan kunjungan para wisatawan ke Indonesia pada tahun 2008 ini”, ujar Kepala Bidang Pensosbud KBRI Den Haag, Firdaus Dahlan, kepada Rakyat Merdeka baru-baru ini.

Dikatakan Firdaus, setiap tahun calon potensial turis berkunjung ke Travel Fairs ini. Dalam pameran ini antara pengusaha dan calon wisatawan bertemu, merencanakan perjalanan mereka pada musim panas atau pada akhir tahun ini.

“Nah event ini adalah salah satu kegiatan yang sangat potensial yang kita ikuti sebagai upaya untuk meningkatkan atau menjaring lebih banyak lagi wisatawan Belanda datang ke Indonesia”, kata Firdaus.

Menurut Firdaus, kebetulan juga pemerintah Indonesia menggalakkan tahun 2008 ini sebagai tahun kunjungan wisata. Nah, KBRI berusaha untuk mensukseskan tahun kunjungan wisata ini.

“Kita tahu persis, Belanda adalah salah satu potensial market untuk wisatawan yang akan berkunjung ke Indonesia. Dan Belanda adalah satu pasar yang terbesar di Eropa setiap tahun”, kata Firdaus.

Dubes untuk Belanda Junus Effendi Habibie mempertegas apa yang dikemukakan oleh Firdaus.

“Kita melihat kegiatan Vakantiebeurs ini sebenarnya suatu tempat yang paling strategis dan baik sekali untuk mempromosikan datangnya para turis Belanda ke Indonesia”, kata Junus Habibie yang akrab dipanggil Fannie ini.

“Belanda ini penduduknya sekitar 10 persen ada ikatan dengan Indonesia. Jadi tahun 2007 yang baru lalu itu saja sekitar 130-an ribu turis Belanda datang ke Indonesia. Dan pada tahun 2008 ini kita berusaha untuk mendatangkan turis Belanda sekitar 200 ribu orang”, terang Dubes Junus Effendi Habibie optimis.

Yang saya sayangkan, lanjut Fannie, pemerintah ini masih kurang memanfaatkan tempat ajang di Belanda ini. Pemerintah tidak mengorganisir berbagai travel biro Indonesia untuk datang ke sini. “Padahal pasaran ini sungguh banyak.
Seperti di Inggris ketika saya di sana sebagai Dubes, ada sepuluh lebih tempat digunakan oleh travel biro Indonesia untuk mempromosikan parawisata ke Indonesia”, kata Fannie.

Untuk mempromosikan Indonesia di mata Belanda dan Belgia, belum lama ini
ini juga digelar pentas seni dan budaya Indonesia dengan tajuk “One Hour across Archipelago”.
Hadir dalam acara malam seni budaya tersebut Duta Besar RI untuk Kerajaan Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa Nadjib Riphat Kesoema, yang datang khusus dari Belgia. Dari Brussels Nadjib Riphat bersama stafnya membawa gamelan Bali lengkap dengan para penabuh dan juga para penarinya.

Pertunjukan gamelan Bali dipimpin oleh I Made Agus Wardana. Sedang KBRI Den Haag menampilkan grup tari Wayang Srikandi dengan koreografer Agustina Supardi. Pertunjukan seni budaya Indonesia tersebut mendapat sambutan hangat dan meriah dari para penonton. yat

SBY Ditunggu Di Negeri Kincir Angin

2007-12-24T05:30:00.000-08:00

SBY Ditunggu Di Negeri Kincir Angin

KEDUTAAN Besar Republik Indonesia (KBRI) Den Haag menggelar “Business Luncheon and Cultural Performances” yang merupakan ajang pertemuan antar pengusaha Belanda yang telah melakukan kegiatan usaha untuk mitranya di Indonesia.

Pertemuan itu, menurut laporan koresponden Rakyat Merdeka di Belanda A. Supardi Adiwidjaya, digelar Rabu (19/12) di Crowne Plaza, Promenade, sebagai wujud apresiasi terhadap pengusaha Negeri Kincir Angin yang telah membantu meningkatkan volume perdagangan Indonesia-Belanda.

Menurut Wakepri KBRI di Belanda Djauhari Oratmangun, acara itu bertujuan untuk meningkatkan hubungan usaha di bidang turisme, perdagangan dan investasi kedua negara. Serta mempererat hubungan kerja sama antara KBRI Den Haag dengan instansi pemerintah dan para pelaku bisnis Belanda untuk meningkatkan kerja sama ekonomi kedua negara.

“Kita juga mencoba mengikat mereka lewat pertunjukan culture performance (pertunjukan kebudayaan), berupa musik, tarian dari Maluku, Jawa Barat, Dayak, Bali, sehingga keterikatan dengan Indonesia semakin erat”, ujar Djauhari dalam perbincangannya dengan Rakyat Merdeka.

Mereka yang diundang untuk makan siang dan pertemuan bisnis tersebut, di antaranya pengusaha baru, yang memulai usaha mereka di Indonesia tahun ini. Hadir pula Dirjen Kerja Sama Internasional (Director General International Corporation) Departemen Luar Negeri Belanda yang juga bekas Dubes Belanda di Indonesia (2003-2005) Ruud Treffers.

Mengenai hubungan hubungan bilateral Indonesia dan Belanda, menurut Djauhari, berjalan positif. Hal itu bisa dilihat dari kunjungan Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda Bert Koenders ke Indonesia baru-baru ini. Dalam kunjungannya, Koenders yang diterima Wapres Jusuf Kalla dan beberapa menteri Indonesia, sempat berkunjung ke Bali, Kalimantan, Aceh dan Jakarta. Di Jakarta, Koenders menyampaikan keynote address pada seminar yang digelar Deplu Indonesia pada 10 Desember lalu.

“Kunjungan Bert Koenders ke Indonesia itu dinilai sangat positif dan sangat sukses karena merekatkan hubungan antara Indonesia dan Belanda,” kata Djauhari.

Ditanya apakah Presiden SBY jadi berkunjung ke Belanda, Djauhari menyatakan, diharapkan presiden akan tetap datang. Kunjungan Presiden SBY sangat penting untuk lebih memperkuat kerja sama antara dua negara, khususnya dalam konteks partnership antara Indonesia dan Belanda.

“Kami ingin kerja sama dalam tiga pilar, yaitu kerja sama politik dan keamanan, kerja sama ekonomi dan pembangunan serta kerja sama sosial budaya. Termasuk kesehatan dan pendidikan. Itu diharapkan sekali oleh Belanda untuk dilaksanakan pada semester pertama tahun 2008,” kata Djauhari.

Hal senada dilontarkan Ruud Treffers. “Saya berharap, Presiden SBY jadi berkunjung ke Belanda tahun depan. Kedatangan Presiden SBY ke Belanda adalah suatu kehormatan besar bagi kami. Kunjungan itu sangat penting sekali untuk lebih mempererat hubungan kedua negara dalam segala bidang,” kata Treffers kepada Rakyat Merdeka.

Pada kesempatan itu, Treffers juga menyatakan senang bisa diundang ke acara “Business Luncheon and Cultural Performances” yang digear KBRI di Belanda. “Pertemuan ini sangat penting untuk terus memperkuat hubungan kerja sama kedua negara dalam bidang ekonomi, politik dan kebudayaan,” kata Treffers.

“Saya pikir, ditinjau dari segi ekonomi hubungan Belanda-Indonesia berjalan baik. Memang masih terdapat ketidak-seimbangan dalam hubungan perdagangan. Yaitu, ekspor Belanda ke Indonesia dan impor Belanda dari Indonesia masih belum seimbang. Tetapi Indonesia mempunyai banyak komoditi yang bisa ditawarkan dan kita tentu saja berharap hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral semakin maju dan saling menguntungkan kedua belah pihak” ujarnya. rm

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=52470
Rakyat Merdeka, Senin, 24 Desember 2007, 08:45:11

"Saya Happy Kembali Jadi WNI"

2007-12-16T03:44:00.000-08:00

“Saya Happy Kembali Jadi WNI”

Curhat Koresponden Rakyat Merdeka di Belanda A. Supardi Adiwidjaya

SELASA (13/11) adalah hari yang sangat indah dan membuat saya sangat bahagia. Saya ditelepon Atase Imigrasi KBRI Den Haag Rudhy Chaidir, yang mengabarkan sudah ada keputusan positif dari Menteri Hukum dan HAM RI Andi Mattalatta bahwa saya mendapatkan kembali paspor RI atau kewarganegaraan Republik Indonesia (RI) alias menjadi WNI.

Saya tidak dapat menutupi kegembiraan mengetahui berita penting tentang keputusan pemerintah RI cq Menteri Hukum dan HAM mengenai status kewarganegaraan saya tersebut. Setelah bertemu Atase Imigrasi Rudhy Chaidir, dia menyerahkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Kewarganegaraan RI atas nama Achmad Supardi (nama lengkap saya berdasarkan atas Surat Keterangan Kelahiran). Rudhy Chaidir memberikan kopi Surat Keputusan tersebut kepada saya.

Beberapa hari kemudian, saya menerima surat pemberitahuan resmi tentang Keputusan Menteri Hukum Dan HAM tersebut. Dalam surat pemberitahuan tersebut dinyatakan, bahwa Surat Keputusan Menhuk dan HAM akan diserahkan kepada saya setelah saya menyerahkan surat tanda bukti pelepasan kewarganegaraan asing (dalam hal ini paspor Belanda) dari pemerintah Belanda cq pemerintahan Kotapraja setempat atau Zaanstad, di mana kami sekeluarga berdomisili.

Dan betapa berbunga-bunganya hati saya ketika Senin (26/11), Rudhy Chaidir bersama Kepala Bagian Konsuler (Counsellor-Protkons) Rumondang Lela Harahap, disaksikan Supriyono (karyawan Urusan Imigrasi KBRI Den Haag) menyerahkan Paspor Republik Indonesia bernomor P2xxxxx atas nama Achmad Supardi.

Dengan paspor RI tersebut, saya bisa mendapatkan bukti pelepasan kewarganegaraan Belanda. Dan bersamaan dengan itu, saya bisa segera mengurus izin tinggal bagi orang asing ke kantor Dinas Imigrasi dan Naturalisasi (IND/Immigratie en Naturalisatie dienst).

Saya pribadi sungguh gembira bisa kembali menjadi WNI. Rasanya seperti pada akhir Agustus 1962, ketika saya sebagai mahasiswa yang masih muda belia (21 tahun) menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di Moskow (sekarang ibu kota Republik Federasi Rusia) dengan paspor Indonesia di tangan.

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, saya telah mendapatkan kembali kewarganegaraan RI berkat adanya UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4634). Saya pribadi menilai sangat positif UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI tersebut. Paling tidak, saya melihat prosedur permintaan untuk memperoleh kewarganegaraan kembali bagi warga cukup mudah, tak berbelit-belit; tidak ada keharusan berdomisili di tanah air.

Namun sebagai salah seorang eks-Mahid (eks mahasiswa ikatan dinas, yang dikirim ke luar negeri untuk studi oleh pemerintah Presiden Soekarno cq Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan/PTIP), izinkanlah saya memberikan pendapat kritis mengenai prosedur pengembalian hak kewarganegaraan lewat UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI tersebut.

Secara keseluruhan, obyektif, UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI adalah UU yang bagus. Namun, khususnya untuk prosedur pengembalian hak kewarganegaraan RI, seyogyanya tidak dikenakan kepada terutama eks Mahid yang paspornya dicabut oleh pemerintah Orba, cq KBRI di beberapa negara. Sekaitan ini, KBRI Moskow berdasarkan Pengumuman No.Peng. 852/R/1966 tertanggal 1 Agustus 1966 telah melaksanakan pencabutan paspor sejumlah WNI, termasuk para mahasiswa yang masih studi di berbagai perguruan tinggi di Uni Soviet waktu itu.

Berdasarkan UU Kewarganegaraan RI No. 62 Tahun 1958, pencabutan paspor dan sekaligus juga kewarganegaraan eks-Mahid adalah merupakan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, dalam proses pengembalian paspor/kewarganegaraan para eks-Mahid seyogyanya ada penegasan dari Pemerintah RI sekarang ini tentang pelanggatan HAM tersebut.

Jika pemerintah RI sekarang menggunakan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI , khususnya mengenai prosedur pengembalian hak kewarganegaraan RI untuk menerima kembali eks-Mahid yang dicabut paspornya, maka hal itu sama sekali tidak adil dan tidak wajar. Kenapa? Menganggap bahwa eks-Mahid telah lalai dalam melapor ke KBRI setempat melebihi lima tahun (seperti yang ditetapkan UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI yang berlaku) adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.

Karena, pertama, eks-Mahid bukan kehilangan kewarganegaraannya karena tidak melapor ke KBRI setempat lebih dari lima tahun, melainkan paspor mereka dicabut oleh KBRI beberapa negara, antara lain sejumlah eks-Mahid yang studi di Uni Soviet dulu itu pada 1 Agustus tahun 1966 dicabut paspornya oleh KBRI-Moskow. Kedua, bagaimana mereka dituduh lalai melapor, padahal paspor mereka dicabut dan mereka dibiarkan terlunta-lunta dan telantar karena menjadi orang tanpa warganegara alias stateless.

Saya berpendapat, hanya dengan memiliki paspor dan berarti memiliki kewarganegaraan Indonesia, saya bisa melakukan berbagai kegiatan (termasuk kegiatan politik), yang sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara/bangsa Indonesia. rm

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=51964
Rakyat Merdeka, Minggu, 16 Desember 2007, 05:12:05

Yang Menarik, Banyak Gubernur Terpilih Menjadi Presiden

2007-12-15T05:23:00.000-08:00

Yang Menarik, Banyak Gubernur Terpilih Menjadi Presiden

Berbincang Dengan Fadel Muhammad

Dalam Rapat Pimpinan Nasional Golkar, muncul 10 nama calon presiden dari partai berlambang pohon beringin. Salah satunya Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad. Berikut perbincangan koresponden Rakyat Merdeka, Supardi Adiwidjaya dengan Fadel di KBRI, Den Haag, Belanda pada Kamis (6/12).

ANDA ingin ikut bertarung dalam ajang pemilihan presiden 2009?
Koran Anda memberitakan 10 calon presiden dari Golkar, termasuk nama saya. Saya berterimakasih dan bersyukur. Soal ikut pemilihan presiden atau tidak, kita lihat saja perkembangannya nanti.

Kok, Anda kelihatan kurang percaya diri?
Mengabdi kepada rakyat itu, tak harus menjadi presiden atau wakil presiden. Dimana pun juga bisa mengabdi bagi bangsa ini. Jadi, saya siap saja untuk mengabdi dalam bentuk apa pun bagi rakyat.

Anda sudah punya konsep jika terpilih menjadi presiden?
Yang pertama, siapapun jadi presiden, harus berani mereformasi birokrasi. Seperti yang saya bikin di Gorontalo. Untuk perbaikan nasib birokrat, diberikan insentif kepada mereka. Kemudian pengaturan tata tertib, artinya semua prosedur pengurusan, harus kita perpendek. Kita bikin insentif bagi siapa yang punya karya terbaik. Jadi, reformasi birokrasi pemerintahan daerah ataupun tingkat nasional, merupakan suatu keharusan.

Yang kedua, mengembangkan ekonomi rakyat. Apa yang dibuat adalah pertanian, perikanan dan peternakan. Ini harus menjadi satu dalam usaha kecil dan menengah. Dan ini harus dibantu secara besar-besaran, sehingga dalam dua tahun akan terlihat pendapatan rakyat meningkat, daya beli masyarakat makin tinggi. Dengan begitu, mereka bisa menikmati pendidikan dengan baik. Kesehatan pun meningkat.

Anda menerapkan dua langkah itu di Gorontalo, bagaimana kalau di tingkat nasional?
Ya, kita sesuaikan dengan daerah masing-masing. Kita harus tahu, mana yang diutamakan untuk menjadi penghela, misalnya jagung dan ternak di Gorontalo. Nanti kita pilih lagi, misalnya apa yang bisa diandalkan di Jawa Barat, Sumatera Utara, dan seterusnya. Ke arah sana kita dorong, sehingga masing-masing daerah punya branding untuk dikembangkan.

Bagaimana pembangunan ekonomi Indonesia menurut kacamata Anda?
Saya kira, perekonomian Indonesia harus kembali kepada dasar, yakni pertanian, perikanan dan peternakan. Tiga dasar ini harus menjadi penghela ekonomi di Indonesia. Sekarang ini terkesan, politik menjadi perhatian besar. Nah, ketiga hal yang saya sebutkan itu, harus disimulasi dalam bentuk usaha-usaha kecil. Pada saatnya, usaha-usaha itu bisa menjadi penghela pembangunan ekonomi Indonesia.

Saya pikir, berkaitan dengan UUD 45 pasal 33, maka kita harus beri kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mengembangkan ekonomi. Caranya, berikan prioritas kepada mereka. Berikan apa yang disebut limited government intervention, artinya intervensi pemerintah yang terbatas. Jadi, kita atur intervensi pemerintah agar rakyat betul-betul diberi kesempatan. Kalau Indonesia ingin ekonominya maju, kebijakan ini harus dilaksanakan.

Beralih mengenai kunjungan Anda ke Lisabon (Portugal) dan Den Haag. Tolong diceritakan.
Saya diundang UNDP (United Nation Development Program) bersama-sama forum gubernur sedunia untuk membicarakan pengelolaan pemerintahan daerah. Kami diminta menjelaskan kerja praktis yang kami laksanakan di Gorontalo. Pada Mei 2008, ada pertemuan lanjutan di Maroko.

Apa yang Anda garisbawahi dari forum gubernur sedunia itu?
Yang menarik, banyak gubernur terpilih menjadi presiden, di Amerika Latin, di mana-mana. Bagi mereka, para gubernur itu bagian-bagian kecil yang bisa ke pemerintah nasional. Makanya UNDP memberikan perhatian yang besar. Saya kebetulan ikut di dalamnya, berdiskusi dengan mereka.

Kemudian dalam perjalanan pulang, saya meninjau Leonardo da Vinci Scholarship. Jika saya perhatikan, Leonardo da Vinci Scholarship mirip dengan apa yang saya bikin di Gorontalo, yaitu pendidikan berbasis kawasan. Jadi, disamping pendidikan biasa, juga diberikan pendidikan intrepreneur. Pendidikan dimana orang bisa menjadi pengusaha. Saya suka sekali, pendidikan inilah yang saya bikin di Gorontalo.

Apa kelemahan pendidikan kita?
Kelemahan pendidikan kita di Indonesia, tidak punya wawasan kewirausahaan, sehingga jika orang tamat sekolah harus berfikir, mau kerja di mana, mau melamar di mana. Seharusnya, dia punya wawasan, ada kesempatan apa di masyarakat. Pola pikir seperti ini memunculkan pengusaha-pengusaha hebat. Mereka menciptakan peluang kerja bagi banyak orang. Nah, ini yang kita ingin kembangkan.

Adapun kunjungan ke Belanda, untuk melihat pendidikan kejuruan yang punya wawasan intrepreneur seperti Leonardo da Vinci scholarship, dan mengurus bantuan pemerintah Belanda untuk program air minum dan pendidikan di Gorontalo. Dari Belanda, saya langsung ke Indonesia karena pada hari Minggu (10/12) ada tamu, Menteri Pertanian Malaysia ke Gorontalo. Kunjungan Menteri Pertanian Malaysia dan rombongannya untuk bikin perkebunan jagung dan peternakan sapi di Gorontalo.

Apakah Anda melihat Indonesia kini jauh tertinggal, termasuk di bidang pertanian dan peternakan?
Dalam pertemuan di Lisabon banyak dibahas mengenai globalisasi ke arah teritorial daerah. Saya sependapat, globalisasi sebuah kesempatan yang besar. Jadi, kita melihatnya sebagai sebuah kesempatan. Kita harus membenahi diri agar bisa kompetitif. Jangan iri.

Sekarang banyak diantara kita di Indonesia, ketika era global ini, kita iri. Kok Malaysia lebih maju dari kita. Kok sekarang Vietnam sudah meninggalkan Indonesia. Mestinya bukan begitu. Mestinya, kita membenahi diri, berkompetisi dengan mereka. Kompetisi, baik di tingkat daerah maupun nasional, harus kita benahi. Kalau tidak, kita akan tetap tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. rm

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=51556
(Rakyat Merdeka, Selasa, 11 Desember 2007, 00:38:36)

KRI Hasanuddin-366 On The Way Ke Indonesia

2007-11-28T14:54:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=50779
Rakyat Merdeka, Kamis, 29 November 2007, 04:01:29

KRI Hasanuddin-366 On The Way Ke Indonesia

PANGLIMA TNI Marsekal Djoko Suyanto terbang ke Belanda Sabtu (24/11) untuk menghadiri acara serah terima dan persiapan untuk berlayar (delivery and commissioning) kapal korvet Sigma-2 yang diberi nama KRI Hasanuddin-366. Pada hari yang sama, juga digelar upacara pemberian nama (shipnaming ceremony) untuk kapal korvet ke-3 yang dipesan oleh pemerintah RI, yakni KRI Sultan Iskandar Muda-367.

Koresponden Rakyat Merdeka di Belanda A. Supardi Adiwidjaya melaporkan, acara serah terima kapal korvet itu, digelar di galangan kapal angkatan laut Royal Schelde (SNS - Schelde Naval Shipbuilding), kota Vlissingen.

Pada kesempatan itu, hadir Duta Besar (Dubes) RI untuk Kerajaan Belanda Junus Effendi Habibie, Direktur Umum Schelde Naval Schipbuilding Hein van Ameijden, Rob L. Zuiderwijk (Commander of the Royal Netherlands Navy), bekas Menlu Belanda Dr Bernard Bot dan anggota parlemen dari VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie/Partai Rakyat untuk Kemerdekaan dan Demokrasi) Hans van Baalen.

Kepada Rakyat Merdeka, Djoko Suyanto mengatakan, sebagai Panglima TNI, dia sangat senang program pembangunan kekuatan laut itu tidak berhenti, meskipun pemerintah Indonesia tidak leluasa untuk memberikan anggaran pembangunan kekuatan TNI.

“Program pembangunan kekuatan TNI itu sudah dirancang pada prioritas-prioritas. Dan inilah salah satu program pembangunan kekuatan yang melalui tahapan prioritas-prioritas itu. Saya berharap, ke depan pembangunan kekuatan TNI berkembang terus. Meskipun dalam keterbatasan yang ada, pasti kita tidak melupakan program pembangunan kekuatan TNI itu,” papar Djoko yang sebentar lagi akan pensiun itu.

KRI Hasanuddin-366 dibuat galangan kapal Schelde Navel Shipbuilding dan Royal Schelde bertindak sebagai kontraktur utama. KRI Hasanuddin-366 kini sedang on the way (dalam perjalanan) ke Indonesia dan diharapkan tiba di tanah air pada Januari mendatang. Sementara kapal korvet Sigma-3 yang diberi nama KRI Sultan Iskandar Muda, akan diserahkan tahun 2008 dan kapal korvet Sigma-4 akan diserahkan tahun 2009.

“Saya bersyukur bahwa kegiatan itu telah dilaksanakan tepat waktu, berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dan terutama sesuai requirement (syarat) yang diperlukan oleh angkatan laut. Itu yang paling penting. Kita masih menunggu kedatangan kapal-kapal lain yang kita pesan, yaitu kapal korvet Sigma yang ke-3 dan kapal yang ke-4,” jelas Djoko.

Menurut Djoko, TNI tidak berhenti pada empat kapal korvet Sigma itu saja. Kalau PT PAL bisa dibangkitkan kembali, mungkin kapal-kapal korvet jenis Sigma ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8, bisa saja dibuat di dalam negeri. “TNI akan berupaya untuk mengembangkan pembuatan kapal di dalam negeri sebatas kemampuan kita,” katanya.

Untuk menghindari ketergantungan dari negara tertentu, tambahnya, RI akan membuka jaringan kerja sama dengan berbagai negara. Diakui Panglima TNI, memang banyak kapal perang yang hebat, misalnya dari Amerika Serikat dan Rusia. Tetapi harus disesuaikan dengan, pertama, requirement untuk kebutuhan angkatan laut RI. Kedua, teknologi bisa sama saja baik.

“Jadi kalau alusista TNI kita tidak bisa menilai itu murah atau mahal, tetapi yang pas dengan kebutuhan kita, yang cocok dengan geografis wilayah kita. Mungkin harganya mahal, tetapi itulah yang kita perlukan. Meski kapalnya murah tapi tidak cocok dengan apa yang kita butuhkan, ya kita tidak perlukan,” cetusnya. rm

Vonis Bebas Adelin Lis Menyentak Keadilan Publik

2007-11-22T14:22:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=50099
Rakyat Merdeka, Selasa, 20 November 2007, 06:51:07

Vonis Bebas Adelin Lis Menyentak Keadilan Publik

Ketua MPR Hidayat Nurwahid Seputar Penanganan Korupsi

Kemarin, kami menampilkan perbincangan dengan Ketua MPR Hidayat Nurwahid seputar calon presiden dari kalangan muda.
Hari ini, kami menghadirkan kembali wawancara dengan Hidayat usai sosialisasi perubahan UUD 45 di Wisma Duta KBRI (Wassenar), Den Haag, Belanda. Tapi, kali ini tentang penanganan korupsi oleh pemerintahan SBY-JK.

Berikut obrolan koresponden Rakyat Merdeka di Belanda, A Supardi Adiwidjaya dengan bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

INDONESIA dikenal sebagai salah satu negara terkorup. Pemerintahan SBY-JK sudah bekerja maksimal memberantas korupsi?
Ya, memang Indonesia masih berada dalam ranking yang buruk untuk urusan korupsi. Tetapi tidak bisa dipungkiri, ada upaya yang terus dilakukan untuk memberantas korupsi. Hal itu terlihat dari adanya lembaga KPK, ada lembaga-lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan, seperti Badan Kehormatan DPR, ada rakyat yang bebas untuk melaporkan korupsi.

Saya ingin mengatakan, kita mengapresiasi kerja keras untuk memberantas korupsi. Dan memang baru kali ini ada gubernur yang bisa ditahan, ada kapolda yang bisa diturunkan, ada orang KPK yang juga bisa ditangkap atau bisa ditahan karena ada tuduhan memeras.

Anda sudah puas?
Memang masalah korupsi ini begitu luar biasa. Tiba-tiba kita dikagetkan ketika ada semangat besar untuk memberantas atau mengatasi illegal logging, kemudian Adelin Lis divonis bebas. Hal ini adalah sesuatu yang menyentak keadilan publik.

Memang ada prestasi dalam memberantas illegal logging, tetapi kita belum puas. Dalam pemberantasan korupsi juga kita belum puas. Oleh karena itu, mari kita dorong terus menerus, sambil dikritisi. Jangan kemudian terlena oleh beberapa hasil dalam memberantas korupsi ini. Karena memang kasus korupsi itu terlalu banyak.

Bagaimana bila kita bandingkan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan negara lain?
Saya yakin, kalau kita merujuk pada negara-negara manapun yang sekarang dianggap sukses dalam pemberantasan korupsi, mereka pun perlu waktu. Cina misalnya, dianggap negara yang sukses memberantas korupsi. Kemudian Hong Kong, Singapura, dianggap bersih dalam soal korupsi. Mereka juga perlu waktu.

Saya tidak ingin para pejabat negara yang melakukan pemberantasan korupsi jadi putus asa, karena merasa tidak diapresiasi. Saya ingin mengatakan, saya apresiasi kerja keras mereka dalam pemberantasan korupsi. Tapi jangan lekas puas, karena PR dalam pemberantasan korupsi masih terlalu luas.

Apa saran Anda agar korupsi di Indonesia bisa dikikis habis?
Saran saya, presiden lebih berani. Kalau perlu, memberikan prinsip reward-punishment (penghargaan dan hukuman). Bagi penyelenggara negara, penegak hukum yang dinilai berhasil memberantas korupsi dikasih reward. Tapi kalau ada penegak hukum yang kemudian terbukti malah menumbuhkan korupsi, ya harus dicopot. Saya kira dengan cara itu pejabat negara pun semakin berhati-hati, semakin bekerja keras untuk memberantas korupsi. Dengan begitu, rakyat pun makin percaya, karena ada upaya serius dari pemerintah.

Tiga tahun kepemimpinan SBY-JK, sudah bagus belum?
Itu di luar proporsi saya, karena yang seharusnya menilai itu DPR. Kalau MPR tidak di situ menilainya.

Anda menangkap kesan SBY-JK tidak kompak karena keduanya berambisi menjadi Presiden pada pemilu 2009?
Saya melihat ini bukan masalah kompak atau tidak kompak. Tetapi, mereka mempunyai gaya yang berbeda. Style yang berbeda itu sebetulnya bisa dipadukan. Pak JK ini orang Sulawesi yang terkenal dengan kelincahannya, spontanitasnya dan juga business feeling-nya luar biasa, bisa melakukan keputusan yang cepat. Tetapi Pak SBY orang Jawa, orang militer, yang terbiasa semuanya serba dipikirkan dengan mendalam, seolah-olah lebih lambat. Tetapi menurut saya, mereka perpaduan yang bisa harmonis.

Saya berharap, beliau berdua jangan melakukan sesuatu yang membuka peluang orang untuk mengipas-ngipas, bahwa seolah-olah beliau berdua tidak kompak. Dan kemudian isu tidak kompak itu menjadi besar, dan malah membuat beliau berdua jadi tidak kompak. Saya berharap beliau berdua bisa berkoordinasi dengan baik, sehingga menutup celah-celah bagi orang untuk mengipas-ngipas agar mereka berdua berseteru, berpisah dan akhirnya bisa merugikan Indonesia. rm

Hidayat Nurwahid: Buktikan Anda Layak Jadi Presiden!

2007-11-22T14:19:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=50045
Rakyat Merdeka, Senin, 19 November 2007, 01:31:31

Hidayat Nurwahid: Buktikan Anda Layak Jadi Presiden!

Kedutaan besar RI di Belanda menggelar sosialisasi perubahan UUD 45 baru-baru ini. Acara yang digelar di Wisma Duta KBRI, Den Haag ini menghadirkan Ketua MPR Hidayat Nurwahid.

Di sela-sela acara yang dibuka Dubes RI untuk Belanda, Junus Effendi Habibie, Hidayat berbincang dengan koresponden Rakyat Merdeka, A. Supardi Adiwidjaya tentang bursa capres yang semakin ramai.

PKS akan tetap menyokong duet SBY-JK hingga 2009?
Secara prinsip, sampai hari ini PKS masih tetap mendukung. Saya berharap mereka berdua sukses sampai 2009.

Bursa capres pemilu 2009 sudah ramai. Sutiyoso dan Megawati sudah resmi ingin maju. Nama Anda juga disebut-sebut pantas maju...
Pertama, saya menyambut baik hadirnya calon-calon presiden, Ibu Megawati, Pak Sutiyoso. Saya selalu mengapresiasi mereka. Makanya, kalau ada yang mengatakan saya seolah-olah menilai mereka hanya membuat kegaduhan, itu tidak benar. Saya berharap, kehadiran mereka sebagai capres bisa mendinamisasi kegiatan berdemokrasi di Indonesia, yang mendorong presiden untuk bekerja lebih fokus, yang ternyata ada pesaing-pesaing baru.

Kalau presiden bekerja lebih fokus, wapres bekerja lebih fokus, mereka berdua akan mencapai sukses. Jika mereka berdua sukses, maka rakyat Indonesia yang akan diuntungkan. Kalau mereka berdua sukses, kemudian mencalonkan diri lagi, wajar jika mereka bisa dipilih kembali. Tetapi jika mereka tidak dipilih kembali, karena ada calon-calon yang lebih baik, tentu rakyat akan mengingat mereka dengan ingatan-ingatan yang serba positif.

Anda sendiri mau maju ke Pilpres 2009?
Saya selalu mengatakan, saya sudah dua kali jadi mantan presiden (Presiden PKS). Jadi, silakanlah bagi rekan-rekan yang ingin maju. Tahun 2009 sesungguhnya, menurut saya, masih membuka peluang yang sangat banyak agar kita semua maksimal memberikan pelayanan bagi rakyat. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi pada Pemilu 2009.

Wacana agar Indonesia dipimpin generasi muda mencuat karena posisi presiden selalu dikuasai politisi tua...
Menurut saya, itu bukan ide yang baru. Karena kita tahu, dulu Bung Karno ketika jadi presiden umurnya baru 44 tahun. Soeharto juga berumur kurang lebih 46 tahun ketika jadi presiden. Menurut saya, rekan-rekan muda itu mestinya jangan hanya menuntut, jangan hanya meneriakkan ide yang seolah-olah baru.

Justru menurut saya, mereka terlambat untuk menyuarakan itu. Dalam artian, yang mereka suarakan agar anak muda itu jadi presiden, bukan sekadar tuntutan. Apalagi sekadar menghujat dan menggugat. Yang penting, undang-undang dasar maupun undang-undang tidak pernah mensyaratkan calon presiden itu umurnya harus di atas 40 tahun. Atau capres yang umurnya di bawah 40 tahun itu tidak boleh, syarat-syarat demikian itu tidak ada.

Jadi, yang bagaimana dong yang layak maju?
Yang diperlukan sekarang ini bukan hanya teriakan dan tuntutan, tetapi hadirkan bahwa anda memang punya kualitas untuk maju jadi presiden. Tentu yang mengukur kualitas anda bukan anda sendiri. Yang mengukur kualitas anda mungkin organisasi anda, mungkin lingkungan anda, teman-teman anda, masyarakat umum.

Tampillah ke depan. Jangan hanya menghujat, jangan hanya menuntut. Buktikan anda layak menjadi presiden! Tunjukkan bagaimana anda menjadi pimpinan organisasi dan pimpinan profesional. Bagaimana anda dipercaya rakyat. Kalau anda hari ini berteriak, dan hari ini minta dipercaya, siapa yang akan mempercayai anda. Track record anda menentukan, anda dipercaya atau tidak. rm

Investor Belanda Keluhkan Akses Transportasi Indonesia

2007-11-22T14:16:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=50016
Rakyat Merdeka, Minggu, 18 November 2007, 06:00:47

Investor Belanda Keluhkan Akses Transportasi Indonesia

Belanda, myRMnews. Hubungan dagang Indonesia dan Belanda masih menyimpan persoalan. Yaitu, di antaranya masalah standar kualitas produk Indonesia, akses pasar dan kegiatan ekonomi. Selain itu, para investor Negeri Kincir Angin juga mengalami kendala dalam berbisnis dengan Indonesia.

Demikian diungkapkan Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu di sela-sela pertemuan bisnis (Indonesia Business Forum) dengan sekitar 60 pengusaha Belanda di World Trade Centre (WTC), Rotterdam yang digelar 13-15 November lalu. “Rata-rata berkaitan dengan nilai dari suplai dan konsekuensi dari kualitas serta akses transportasi. Ini yang banyak dikeluhkan investor Belanda di pasar Indonesia,” beber Mari yang memboyong pengusaha anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Koresponden Rakyat Merdeka di Belanda A. Supardi Adiwidjaya melaporkan, kendati begitu, Mari mengungkapkan, peluang Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke Belanda dan negara-negara di Eropa masih sangat tinggi. Sebab, masyarakat Belanda sangat mengenal Indonesia.

“Jadi promosinya tidak terlalu sulit dilakukan. Dan mungkin kita harus terus menggalakkannya saja dengan benar mengirim barang-barang yang berkualitas tinggi yang mereka butuhkan,” ujarnya.

Menteri Perdagangan Mari Pangestu dan Menteri Ekonomi Kerajaan Belanda Maria J.A. van der Hoeven membuka pertemuan periodik mixed commission (Komisi Gabungan) Belanda-Indonesia yang ke-19. Pembahasan tentang masalah-masalah perdagangan dan investasi, manajemen air, soal energi (termasuk biofuls), pertanian, ekoturisme antara kedua negara tersebut, dipimpin Dirjen Hubungan Ekonomi Luar Negeri dari Kementerian Ekonomi Belanda Roderick van Schreven serta Dirjen Hubungan Eropa dan Amerika Deplu RI Eddi Hariyadhi. Turut hadir Dubes RI untuk Belanda Junus Effendi Habibie.

Belanda, menurut Mari, adalah trading partner (mitra dagang) Indonesia yang utama untuk pasar Uni Eropa. Dulu, Belanda merupakan pintu masuk untuk pasar Eropa. Neraca perdagangan Indonesia-Belanda saat ini juga surplus. Tahun 2006, nilai ekspor Indonesia ke Belanda berjumlah 2,1 miliar dolar AS, sementara impor Belanda ke Indonesia sekitar 1 miliar dolar AS.

“Makanya produk-produk Indonesia harus memenuhi standar dan persyaratan Uni Eropa. Nah di sini kita bisa meminta bantuan kepada Belanda untuk memenuhi standar dan syarat untuk berbagai produk Indonesia.

Dan dalam hubungan inilah, kita menandatangani kerja sama antara CBI (Center for Promotion of Import from Development Countries) dan BPEN (Badan Pengembangan Ekspor Nasional),” paparnya.

Menurut Mendag, CBI adalah suatu organisasi di Belanda yang membantu masuknya produk-produk dari Indonesia ke Belanda dan negara-negara Uni Eropa lainnya. Saat ini Departemen Perdagangan sedang mempelajari produk-produk apa saja yang paling utama dan berpangsa pasar besar di Belanda. Mari menjelaskan, sebanyak 40 persen kelapa sawit di Belanda itu datangnya dari Indonesia, produk kayu sekitar 20-30 persen dan juga produk-produk lain seperti handy-craft, furniture dan sebagainya.

“Nah ini yang harus kita tingkatkan, antara lain dengan promosi. Kita juga berencana membuat International Trade Promotion Centre di Rotterdam, mengikuti pameran-pameran di Belanda,” urainya.

Mari pun menjelaskan apa saja yang sudah dicapai oleh pemerintah Indonesia dalam memperbaiki iklim investasi. Mengenai peluang Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke Belanda dan negara-negara di Eropa lainnya, kata Mari, sangat tinggi. Sebab, masyarakat Belanda sangat mengenal Indonesia, jadi promosi tidak terlalu sulit dilakukan. “Dan mungkin kita harus terus menggalakkannya saja dengan benar mengirim barang-barang yang berkualitas tinggi yang mereka butuhkan,” tegas Mari. rm

Musik Gamelan Dan Tarian Tradisional Goyang Belgia

2007-11-22T14:12:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=50021
Rakyat Merdeka, Minggu, 18 November 2007, 08:26:26

Musik Gamelan Dan Tarian Tradisional Goyang Belgia

Di Tengah Bopengnya Wajah Ekonomi & Politik Indonesia

DI hari yang cerah, Sabtu (3/11/) lalu di kota Brussels, Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Kerajaan Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa Nadjib Riphat Kesoema, membuka acara “Konser Musik Gamelan dan Tari-tarian, Kembang Nusantara: Indonesia Dalam 10 Hari” yang digelar pada 30 Oktober hingga 8 November lalu di Gedung Museum Alat-Alat Musik (MIM/Musical Instruments Museum). Acara ini merupakan kerja sama antara KBRI di Brussels dengan MIM.

Dalam pidato pembukaannya, Dubes Nadjib Riphat Kesoema menyambut baik kerja sama masyarakat Indonesia dan Belgia dalam mempromosikan Indonesia melalui pagelaran seni dan budaya berupa konser gamelan dan tarian tradisional Bali, Sunda, Jawa dan Sumatera Barat. Ruangan berkapaitas 250 tempat duduk itu, penuh sesak dengan penonton dari masyarakat Belgia.

Juga tampak hadir dalam acara pertunjukan seni budaya Indonesia itu beberapa dubes negara-negara sahabat, seperti Dubes Thailand, Srilanka dan beberapa staf Kedubes Brunei, Jepang, Bangladesh dan yang lainnya.

Pertunjukan gamelan Bali, yang dipimpin oleh I Made Agus Wardana itu, mendapat sambutan yang meriah dari para penonton. Permainan gendang dan suling yang dipertunjukkan I Made Agus Wardana juga berhasil memukau dan mendapat sambutan tempuk tangan yang gemuruh dari para penonton.

Begitu acara pertunjukan seni budaya selesai, puluhan penonton langsung berdatangan menuju podium untuk berkenalan langsung dengan para pemain gamelan. Beberapa penonton bule asal Belgia, bahkan ada yang minta ditunjukkan bagaimana caranya menabuh gamelan.

“Bentuk pagelaran musik gamelan berikut sajian tari-tarian sebagai komplementasi musik gamelan ini merupakan kegiatan yang diminati masyarakat Eropa, khususnya di Brussels,” ujar Kepala Bidang Penerangan, Sosial dan Budaya) KBRI di Belgia PLE Priatna ketika bincang-bincang dengan koresponden Rakyat Merdeka di Belanda A. Supardi Adiwidjaya usai acara konser itu.

Menurutnya, kita ini menghadapi sebuah publik negara maju dan kita harus terus meperkenalkan wilayah kita dan budaya Indonesia kepada mereka. Bentuknya macam-macam, bisa wajah politik, wajah ekonomi, wajah budaya lewat pertunjukan musik gamelan seperti ini.

Priatna menyatakan, salah satu pasar budaya yang kita miliki sangat luas. Yang bisa diterima oleh masyarakat di sini secara lebih baik adalah mungkin menggunakan medium budaya.

“Diplomasi budaya itu kita gunakan sebagai sarana utama untuk terus memperkenalkan ini lho Indonesia, ini yang dipunyai Indonesia. Ini sebagian kecil keindahannya yang pantas anda lihat. Ini sebuah wajah yang kita yang jujur dengan publik ini, bahwa kita memiliki tempat, budaya, kekayaan musik, kekayaan bunyi-bunyian, kekayaan instrumen, kekayaan lukisan yang sangat potensial untuk dikedepankan kepada publik Belgia,” paparnya.

“Kita tawarkan itu supaya publik di sini melihat ada sesuatu yang... oh ya, tidak hanya hal-hal buruk saja yang kelihatan tentang Indonesia. Tetapi kita tetap masih ada sebuah keseimbangan, ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang membuat orang berbahagia, ada sesuatu yang membuat perasaan orang itu menjadi ingin ke Indonesia. Nah itu kan harus dilakukan oleh banyak orang,” ujar Priatna.

Menurut Priatna, kita tidak bisa melakukan semua hanya untuk semata-mata ini ekonomi Indonesia, ini politik Indonesia. Tidak bisa tanpa jembatan, tanpa budaya. “Kita sulit masuk ke dalam khazanah yang substansial semacam itu. Karena wajah kita itu, jujur saja, terlalu banyak bopengnya di bidang ekonomi, banyak bopengnya di bidang politik.”

“Nah, dengan medium budaya wajah asli kita ini, masih kelihatan wajah asli kita, wajah sebuah tampilan kejujuran yang ingin kita ketengahkan kepada publik, inilah yang kita miliki, inilah kekayaan budaya Indonesia,” kata Priatna.

Dengan kekayaan budaya ini, lanjut Priatna, anda pantas melihatnya dan anda pantas bekerja sama dengan negara ini. Intinya itu. Jadi kalau dari festival budaya yang digelar KBRI di MIM ini, kita sebetulnya ingin membuat pasar budaya. “Target yang ingin kita capai sebagai sasaran kita itu dari anak sekolah dasar sampai orang tua. Tampaknya apa yang kita lakukan ini berhasil,” ujar Priatna. rm

Jumlah Turis Belgia Meningkat Dubes RI Di Brussels Happy

2007-11-22T13:19:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=49520
Rakyat Merdeka, Minggu, 11 November 2007, 03:22:26

Jumlah Turis Belgia Meningkat Dubes RI Di Brussels Happy

Bali Jadi Tempat Liburan Favorit Keluarga Kerajaan Belgia

SIAPA yang menyangka jika gerakan anti Islam mengguncang negeri kecil Belgia.

Belum lama ini, di Brussels, ibukota Belgia, terjadi aksi demo anti Islam yang dilakukan warga dari Uni Eropa (UE) seperti Inggris, Belanda, Jerman dan Belgia sendiri, yang antara lain menentang didirikannya masjid.

Dalam aksi massa yang intinya adalah menentang Islamisme di Eropa itu, telah terjadi bentrokan antara aparat kepolisian dan peserta demo. Polisi Belgia menangkap sjumlah orang, termasuk dua pemimpin kelompok kanan dari Partai Vlaams Belang (mendahulukan kepentingan bangsa Vlaam, Belgia-Red).

“Sampai saat ini, apa yang disebut islamofobia di negara-negara UE tersebut, tampaknya tidak mereda dan bahkan terus berlanjut,” ujar Duta Besar (Dubes) RI untuk Kerajaan Belgia, Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa Nadjib Riphat Kesoema kepada koreponden Rakyat Merdeka di Belanda A. Supardi Adiwidjaya yang berkunjung ke Brussels, Belgia, akhir pekan lalu.

Sekitar dua bulan lalu, di Brussels, markas Uni Eropa yang masyarakatnya terkenal sangat toleran terhadap Islam itu, ternoda oleh gerakan yang menentang Islamisme di Eropa.

Dubes Nadjib mengakui, saat itu memang terjadi gelombang demonstrasi yang menentang Islamisme di Belgia. “Tetapi saat itu Walikota Brussels melarang demonstrasi itu. Bahkan banyak sekali warga Brussels yang menentang demonstrasi anti Islamisme tersebut. Jadi ya memang kontroversi selalu terjadi, ada yang pro, ada yang kontra terhadap sesuatu. Tetapi waktu itu jelas pemerintah Belgia melarang demonstrasi yang menentang Islamisme,” papar Nadjib.

Alasannya, lanjut Nadjib, menurut mereka Islam adalah salah satu agama resmi di Belgia. “Jadi Islam bukan agama yang terlarang di Belgia dan memang Islam berkembang seperti sekarang juga. Saya rasa, iklimnya juga memang kondusif untuk Islam berkembang,” katanya.

Dia menjelaskan, di Brussels, kelompok dari Islamic Centre yang letaknya dekat dengan Istana Kerajaan Belgia, sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan untuk mempromosikan kerja sama, toleransi dan sebagainya. Selama bulan Ramadhan yang baru lalu misalnya, mereka menggelar open house setiap malam untuk memberikan kesempatan kepada para tamu atau orang-orang Islam berbuka puasa di situ.

Ditanya apakah Belgia mengenal cukup baik tentang Indonesia, yang sebagian besar penduduknya adalah umat Islam, Dubes Nadjib menjawab,”iya.” Buktinya, kata Nadjib, saat Kedubes RI di Belgia setiap tanggal 17 Agustus menggelar Indonesian Festival dan Indonesian Bazar, selalu dihadiri setidaknya oleh 900 masyarakat Belgia.

“Jadi saya yakin bahwa mereka sebetulnya mengenal sekali Indonesia. Permintaan visa juga terus meningkat setiap tahunnya. Saat ini, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan wisata warga Belgia,” jelasnya.

Dia juga menyatakan, hubungan diplomatik, politik, ekonomi dan budaya antara Indonesia dan Belgia saat ini berjalan sangat baik. Dubes Nadjib lalu menunjuk volume perdagangan Indonesia-Belgia yang cukup tinggi, mencapai 1,2 hingga 1,3 milar euro per tahun dan nilainya terus meningkat. “Saya pikir ini suatu gerakan yang cukup baiklah dari mereka untuk terus meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara,” kata Nadjib.

Mengenai nilai investasi perusahaan-perusahaan Belgia di Indonesia, diakui Dubes Nadjib memang masih kurang. Namun, pada tahun-tahun belakangan ini, nilai investasi Belgia menunjukkan kecenderungan meningkat. Puncaknya tahun 2005 dengan enam proyek investasi bernilai 16,4 juta dolar AS. Pada tahun 2005 tersebut, Belgia menduduki peringkat ke-16 investor terbesar di Indonesia. Sedangkan pada periode Januari-Juni 2006, investasi Belgia di Indonesia baru mencapai 1,1 juta dolar AS.

Dia juga menyatakan, jumlah turis Belgia yang berkunjung ke Indonesia cukup banyak. Sampai tahun 2006, warga Belgia yang berkunjung ke Indonesia tercatat sekitar 24 ribu-25 ribu orang.

“Mereka berkunjung ke Bali, ke Jawa dan juga ke Sumatera. Malah tiga bulan lalu, seperti kita ketahui Putri Astrid bersama rombongan dari Kerajaan Belgia, berkunjung ke Bali dan ke Ujung Pandang naik pesawat Garuda Indonesia untuk berlibur. Sambutan penduduk setempat yang dikunjungi Putri Astrid bersama rombongan sangat baik sekali,” beber Nadjib bangga.

Apa yang dilakukan KBRI untuk menarik investor dan wisatawan Belgia? “Saya katakan kepada teman-teman, kita harus melakukan sesuatu. Untuk meningkatkan hubungan dengan masyarakat di sini, kita harus memberikan satu warna. Dan warna itu adalah warna budaya. Warna budaya itu yang paling diminati oleh semua orang. Karena semua orang di manca negara akan lebih mudah untuk mendalami bangsa kita melalui budaya kita,” jelas Dubes Nadjib.

Khusus untuk menarik investor Belgia agar menanamkan modalnya di Indonesia, pihak KBRI melakukan jemput bola. Dalam waktu dekat ini, lanjut Nadjib, satu delegasi industri strategis dari Belgia akan datang ke Indonesia untuk meningkatkan kerja sama.

“Jadi kita melakukan berbagai kegiatan, misalnya saya sendiri sudah mendatangi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dari provinsi-provinsi di Belgia dan berbicara dengan mereka. Bersama Atase Perdagangan dan Kepala Bidang Ekonomi, saya juga mendatangi berbagai tempat di Belgia untuk lebih mengenal dan mencari para investor atau calon investor, merangsang dan menunjukkan kepada mereka mengenai aturan-aturan baru yang kita berikan,” ungkapnya. rm

“Rakyat Papua Miskin Di Atas Kekayaannya Sendiri”

2007-11-22T13:14:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=48998
Rakyat Merdeka, Minggu, 04 November 2007, 01:34:39

“Rakyat Papua Miskin Di Atas Kekayaannya Sendiri”

Gubernur Barnabas Suebu Curhat Di Belanda

Di hari yang cerah, Sabtu (27/10) yang lalu, suasana di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag, Belanda, lebih meriah dari biasanya. Maklum, hari itu digelar acara “Dialog Untuk Pembangunan Papua” dengan nara sumber Gubernur Papua Barnabas Suebu. Pertemuan itu dibuka oleh Dubes Junus Effendi Habibie.

SEBELUM tiba di Negeri “Kincir Angin”, Gubernur Suebu bercerita bahwa dia dan rombongan berada di London, Inggris, selama dua hari. Di ibu kota Kerajaan Inggris itu, Barnabas menerima penghargaan “Heroes of Environment”, yang diberikan oleh majalah Time.

Menurut Barnabas, di KBRI London rombongannya juga bertemu dengan masyarakat Indonesia. “Kami juga bertemu dengan menteri luar negeri dan menteri-menteri di kabinet Inggris yang sekarang dan pihak oposisi. Kami berdiskusi secara terbuka dengan mereka, berbicara dari hati ke hati untuk mengetahui lebih dalam hal-hal apa yang banyak terjadi di Papua,” papar Barnabas.

Menurut Barnabas, keadaan Papua hari ini adalah paradox, karena otonomi khusus yang dimiliki dengan kekuasaan yang cukup besar. Kekuasaan melalui otonomi khusus adalah hampir kekuasaan satu negara merdeka.

Akibat dari kekuasaan otonomi khusus itu, kata Barnabas, Papua mendapat anggaran yang sangat besar, yaitu 2 miliar dolar AS. Apalagi Papua memiliki kekayaan alam yang luar biasa. “Tetapi kok rakyat Papua yang jumlahnya sedikit itu tetap hidup dalam keadaan miskin di atas kekayaannya sendiri. Karena apa? Karena leadership (kepemimpinan), karena mismanagement, karena penyalahgunaan dana yang besar itu,” ungkapnya.

“Jadi saya jujur mengatakan bahwa pemerintahan di sana haruslah pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) dan yang melayani rakyatnya dengan sebaik-baiknya,” ujar Barnabas.

Rakyat Papua, lanjut Barnabas, ada di kampung-kampung. Penduduk Papua asli itu 100 persen ada di kampung-kampung. “Karena itu, tugas utama kita adalah membuat pemerintahan ini suatu pemerintahan yang baik dan bersih. Jadi kita menetapkan agenda membangun pemerintahan di Papua pada semua tingkatan, pemerintahan yang baik, yang bersih, yang melayani rakyat. Ini yang kita sebut bureaucracy reform (reformasi birokrasi), yang di dalamnya mengandung apa yang disebut budgetary reform (reformasi keuangan),” paparnya.

Dengan begitu, diharapkan budget yang jumlahnya 2 miliar dolar AS itu, dimanfaatkan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat Papua di kampung-kampung. Dan dalam hubungan itu, Barnabas melangsir satu konsep baru yang kita sebut People Driven Development Concept.

Menurut Barnabas, pada saat rakyat sudah mandiri (self standing), inilah yang disebut People Driven Development Strategy. “Tujuannya sederhana saja, tidak muluk-muluk: supaya rakyat punya makanan, minuman, gizi mereka dari ke hari bertambah baik, pendidikan, kesehatan dan rumah mereka harus bertambah baik. Ekonomi rakyat juga harus bertambah baik. Anggaran pendapatan kampung harus naik dari 100 juta menjadi Rp 500 juta sampai 1 miliar setiap kampung,” papar Barnabas.

Dia menyatakan, ini adalah anggaran umum, bukan pribadi. “Tetapi pada waktu yang sama, ketika ekonomi ini bertumbuh, raksasa yang tidur ini bangkit... kekayaan alam yang tidur itu bangkit... kekayaan ini tidak membunuh rakyatnya sendiri. Maka kampung kita siapkan, supaya melalui anggaran publik kampung ini, dana dari emas, tembaga, minyak, kayu masuk ke kantong rakyat sehingga mereka dapat membangun dirinya sendiri,” jelasnya.

Barnabas berpendapat, People Driven Development Strategy dimulai dari kampung. “Memang Indonesia ini terkenal sebagai negara proyek, negara yang penuh upacara. Nah, mari kita ubah konsep negara yang begitu, kita harus ubah secara total.”

Menjawab pertanyaan Rakyat Merdeka, apakah kegiatan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih bergema, Agus Sumule, Staf Ahli Gubernur Papua menyatakan, gerakan Papua Merdeka saat ini sudah banyak berkurang. Tetapi pada saat yang sama kita juga menyadari bahwa persoalan itu kan lebih banyak pada persoalan ketidakadilan.

“Tantangan kita sekarang adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah separatisme itu dengan menyelesaikan hak-hak rakyat. Hak rakyat Papua untuk mendapat kehidupan yang layak, hak supaya rakyat Papua mendapat keadilan dan kesejahteraan,” ujar Sumule.

Mengenai persoalan gerakan separatisme di Papua, lanjutnya, kita berprinsip, kalau ada asap, pasti ada api. Kalau mau menyelesaikan asap, selesaikan apinya dulu. “Api itu kita ibaratkan persoalan kesejahteraan dan keadilan. Mari kita selesaikan persoalan itu dulu. Jika persoalan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat itu bisa diselesaikan, pasti persoalan separatisme itu bisa diatasi,” tegasnya. rm

Dari Freeport, Indonesia Cuma Dapat Bagian Secuil

2007-11-22T13:11:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=49081
Rakyat Merdeka, Senin, 05 November 2007, 06:14:34

Dari Freeport, Indonesia Cuma Dapat Bagian Secuil

Gubernur Papua Curhat di Belanda

Tak terasa, sudah 40 tahun Freeport ‘mengeruk’ kekayaan Papua. Penyerapan tenaga kerja dan pajak tidak seimbang dengan apa yang telah dibawa pulang perusahaan Amerika Serikat itu. Freeport menyisakan kerusakan lingkungan.

GUBERNUR Barnabas Suebu datang ke Belanda sebagai pembicara pada acara “Dialog Untuk Pembangunan Papua.” Dalam acara yang digelar akhir Oktober 2007 di Kedutaan Besar RI di Den Haag itu, Barnabas Suebu curhat tentang keberadaan PT Freeport Indonesia di tanah Papua. Menurut dia, meski sudah 40 tahun mengeksploitasi pertambangan di Papua, Freeport belum benar-benar berarti.

“Belum memberikan kontribusi seperti yang kita harapkan. Padahal sudah berapa ribu triliun dolar yang dihasilkan PT Freeport, tapi pemerintah Indonesia hanya mendapat bagian yang sangat kecil alias secuil,” kata Barnabas. Padahal, Freeport sudah 40 tahun mengeksploitasi pertambangan di Papua. Dialog dihadiri Dubes RI untuk Belanda Junus Effendi Habibie.

Koresponden Rakyat Merdeka di Belanda A. Supardi Adiwidjaya melaporkan, Barnabas juga mengeluhkan kerusakan lingkungan, penyerapan tenaga kerja dan pembayaran pajak yang tak sebanding yang dilakukan perusahaan asal Amerika Serikat itu.

“Itulah yang membuat rakyat Papua marah, lalu teriak merdeka, mungkin begitu. Untuk menyelesaikan hal-hal ini, Kita harus benar-benar berunding agar orang Papua tidak lagi menangisi dirinya,” beber Barnabas.

“Kita harus masuk ke meja perundingan dan secara cerdas berunding untuk mengubah ini semua,” sambung dia. Barnabas juga mengatakan, tidak ada bagi hasil antara pemerintah Indonesia dengan Freeport. Yang ada, kata dia, Freeport hanya membayar pajak.

“Kalau Freeport membayar pajak Rp 15 triliun, bayangkan berapa besar pendapatan yang diraup Freeport. Itu bukan bagi hasil, tetapi termasuk ke dalam divestasi, di mana pemerintah pusat tidak mau masuk ke dalam kepemilikan (Freeport). Kita dari daerah mau ikut memiliki saham Freeport. Tapi mahalnya minta ampun, 10 persen saham saja bernilai 1 miliar dolar AS,” katanya.

Karena itu, masih kata orang nomor satu di provinsi yang kaya emas ini, sebelum membuka tempat tambang yang lain di Papua, sistem kerjasama model Freeport tidak boleh terulang lagi. “Kita perlu Kaisiepo untuk memiliki gunung tempat tambang emas yang baru,” ujar Barnabas.

Viktor Kaisiepo adalah warga negara Belanda keturunan Papua. Viktor juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif organisasi Papua Lobby.

“Karena kekayaan ini Tuhan yang kasih kepada orang Papua. Sekarang saya sedang negoisasi untuk membeli saham PT Freeport, mengapa tidak? Tetapi Freeport tidak mau jual,” kata Barnabas lagi.

Mengenai kemungkinan meninjau kembali kontrak karya dengan Freeport, sang Gubernur mengaku pihaknya saat ini sedang serius menindaklanjuti opsi tersebut. Dia bilang, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mau bicara dengan PT Freeport di meja perundingan.

“Banyak masalah yang harus dibicarakan, seperti soal kerusakan lingkungan, tenaga kerja, kontribusi Freeport yang sangat kecil, pembayaran pajak kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang tidak seimbang. Hal-hal itu harus diselesaikan secara tuntas.”

Dia menambahkan, aspirasi rakyat Papua masih menginginkan penutupan Freeport. Namun, kata dia, pemerintah tidak akan menutupnya.

“Tuntutan ‘Tutup Freeport’ itu penting untuk menekan pihak Freeport, antara lain agar kontrak karya diperbaiki sehingga lebih menguntungkan rakyat Papua,” ujarnya. Dia menambahkan, saat ini pihaknya tengah menagih janji kesepakatan 1 persen dari pendapatan kotor Freeport yang hingga kini belum juga direalisasikan. rm

Lobi Belanda Agar Minta Maaf Pada Korban Perang Indonesia

2007-11-22T13:07:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=48996
Rakyat Merdeka, Minggu, 04 November 2007, 01:29:14

Lobi Belanda Agar Minta Maaf Pada Korban Perang Indonesia

KUKB Roadshow Ke Negeri Tulip Perjuangkan Rekonsiliasi

SEJAUH ini, masih ada yang mengganjal hubungan Indonesia dan Belanda. Penjajahan yang dilakukan Negeri Tulip kepada Indonesia di masa lalu, masih menyisakan banyak tanda tanya dan ganjalan. Ini dikarenakan hingga detik ini Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 secara de facto saja, tapi tidak secara de jure.

Untuk itulah, Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) Batara R. Hutagalung (Ketua) dan Mulyo Wibisono (Ketua Dewan Penasehat), pada 20-26 Oktober lalu melakukan roadshow ke Negeri Tulip itu. Tujuannya: selain untuk melakukan rekonsiliasi, juga menuntut pemerintah Belanda agar menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap rakyat Indonesia yang menjadi korban perang.

Selama roadshow itu, Batara dan Wibisono bertemu dan berbicara dengan berbagai kalangan di Belanda. Di Amsterdam misalnya, KUKB bertemu dengan Joost van Bodegom dan putrinya Annemare van Bodegom. Joost van Bodegom lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada 7 Juni 1036. Ketika agresi militer Jepang tahun 1942 di mana tentara Belanda menyerah kepada Jepang, bersama keluarganya dia dimasukkan ke kamp interniran.

Di Leiden, KUKB bertemu dengan Dr Harry Poeze, Direktur KITLV (Royal Institute of Linguistic and Anthropology) Press. KUKB juga bertemu dengan Prof. Dr. Henk Schulte Nordholt, Research Co-ordinator pada KITLV. Menurut Dr Poeze, penting untuk mendatangkan beberapa janda korban agresi militer dari Rawagede dan Sulawesi Selatan. Ini akan membangkitkan simpati di Belanda. Dia mencontohkan, telah terjadi rekonsiliasi di Srbrenica antara pihak militer Belanda dengan keluarga korban pembantaian di Srbrenica.

Masih di Leiden, KUKB bertemu dengan Herman de Tollenaere, sejarawan yang membuat disertasi mengenai perkembangan Teosofi di Indonesia. Dia menyatakan, basis militer Belanda di Afganistan yang diberi nama “PUNCAK” sangatlah ironis, karena Puncak adalah nama tempat antara Bogor dan Bandung yang dijadikan basis oleh Raymond Westerling tahun 1949/1950 setelah dipecat dari dinas ketentaraan Belanda atas berbagai tindak pelanggaran yang dilakukannya. Di basis di Puncak itulah dia merancang “kudeta” 23 Januari 1950 terhadap Republik Indonesia Serikat (RIS) yang gagal.

Di Den Haag, KUKB bertemu dengan Guido van Leemput, asisten dari Krista van Velzen, anggota parlemen Belanda dari Partai Sosialis (PS). Masih di Den Haag, KUKB bertemu dengan Herman Keppy, putra bekas marinir tentara Belanda. H. Keppy adalah pengelola majalah ‘Marinjo’, yang pembacanya adalah masyarakat Maluku termasuk kalangan RMS di Belanda.’

Menurut Ketua KUKB Batara Hutagalung, dalam pertemuan-pertemuan itu, KUKB menyampaikan bahwa pernyataan Menlu (waktu itu) Belanda Ben Bot yang disampaikan pada 15 Agustus 2005 di Den Haag dan di Jakarta pada 16 Agustus 2005, telah terungkap suatu hal yang mengejutkan bagi bangsa Indonesia. Pada 15 Agustus 2005 di Den Haag, Ben Bot mengatakan, kini sudah saatnya Pemerintah Belanda mengakui de facto kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17 Agustus 1945.

Dan pada 16 Agustus 2005 di Jakarta, Ben Bot menyampaikan bahwa kini Pemerintah Belanda menerima proklamasi kemerdekaan RI 17-8-1945 secara politis dan moral, namun tidak secara yuridis.

Dalam wawancara di satu stasiun TV di Indonesia, Ben Bot mempertegas, bahwa pengakuan kemerdekaan telah diberikan akhir tahun 1949 (yaitu pada waktu “pelimpahan kedaulatan” dari Pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat/RIS-red.). Ini berarti, hingga 17 Agustus 2005, bagi Pemerintah Belanda, Republik Indonesia dianggap tidak ada dan sejak 17-8-2005, naik tingkat menjadi “anak haram”, karena hanya diakui de facto eksistensinya, namun tidak de jure, secara yuridis.

“Dari kenyataan di atas, lanjut Batara, terlihat masih ada beberapa permasalahan dalam hubungan Indonesia-Belanda yang ternyata belum jelas dan belum atau tidak mau diselesaikan dengan solusi yang memuaskan kedua bangsa,” ujar Batara kepada koresponden Rakyat Merdeka di Belanda, A. Supardi Adiwidjaya.

Selain masalah pengakuan de jure dari Pemerintah Belanda atas hari kemerdekaan Republik Indonesia, tambahnya, juga masih dinantikan tindak lanjut dari ucapan Menlu Ben Bot, yang disampaikan di Jakarta pada 16 Agustus 2005. Ben Bot mengakui dua hal, yaitu politik Belanda pada waktu itu (tahun 1947) salah dan dia juga mengakui bahwa aksi militer --yang dulu dinamakan sebagai aksi polisional-- telah mengakibatkan tewasnya sejumlah besar orang Indonesia dan rusaknya perekonomian Indonesia pada waktu itu.

“Apabila seseorang mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian orang lain atau mengakibatkan sesuatu kerusakan, maka sudah seharusnya dia mengganti kerusakan yang telah diakibatkannya,” ungkap Batara.

Barata mencontohkan Jerman dan Jepang, yang setelah kalah dalam Perang Dunia II, kedua negara itu telah meminta maaf kepada negara-negara yang menjadi korban agresi militer mereka serta telah memberikan kompensasi kepada banyak negara, walaupun belum semuanya.

Bukan Balas Dendam

Batara menjelaskan, kegiatan yang dilakukan oleh KUKB bukanlah untuk membalas dendam terhadap agresi militer yang dilakukan Belanda di Indonesia antara tahun 1945 sampai tahun 1950, setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17-8-1945, melainkan sebaliknya.

“KUKB menawarkan suatu rekonsiliasi yang bermartabat, artinya rekonsiliasi antara dua bangsa yang sederajat dan saling mengakui. Sebab, adalah suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia dan bangsa Belanda telah berjalan bersama-sama selama lebih dari 400 tahun,” ungkapnya.

Namun, kata Batara, hingga kini Pemerintah Belanda tetap tidak mau mengakui secara de jure kemerdekaan RI adalah 17 Agustus 1945. “Oleh karena itu, rekonsiliasi antara dua bangsa yang sederajat dan saling mengakui belum dapat dilakukan, karena Belanda masih tetap tidak mau menerima bangsa Indonesia sederajat dengan mereka,” sesal Batara.

Apabila Pemerintah Belanda mau mengakui de jure kemerdekaan RI adalah 17-8-1945, lanjutnya, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah permintaan maaf dan bukan ucapan penyesalan saja atas agresi militer yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia antara tahun 1945-1950, setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Selama agresi militer tersebut, telah banyak terjadi pelanggaran HAM dan kejahatan atas kemanusiaan yang dilakukan oleh tentara Belanda.

“Sebagai konsekuensi logis dari permintaan maaf, maka sudah sepantasnya Pemerintah Belanda bertanggung jawab atas kerusakan dan penderitaan yang diakibatkan oleh agresi militer tersebut. Serta memberikan kompensasi kepada para korban yang selamat, para janda dan keluarga korban agresi militer Belanda,” ungkap Batara.

Dia menjelaskan, KUKB juga merencanakan menyelenggarakan acara “rekonsiliasi/perdamain” di Rawagede pada 9 Desember 2008. rm

SBY Juga Masih Budayakan Kebal Hukum

2007-11-22T12:59:00.000-08:00

http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=44399
Rakyat Merdeka, Jumat, 05 Oktober 2007, 11:37:49 WIB

LAPORAN DARI BELANDA
SBY Juga Masih Budayakan Kebal Hukum

Diemen, myRMnews. Pada Minggu 30 September 2007 yang lalu, di Diemen (di pinggir Kota Amsterdam) Lembaga Pembela Korban 1965 telah menggelar pertemuan “Peringatan Tragedi Nasional 1965”. Tiga tema yang diangkat oleh masing-masing pembicara dalam pertemuan tersebut: (1) Sambutan M.D.Kartaprawira (Ketua Lembaga Pembela Korban /LPK/ 1965) dengan tema “Semakin Gelap Jalan Menuju ke Kebenaran dan Keadilan”; (2) sambutan Cipto Munandar (Ketua Stichting Azie Studies, Onderzoek en Informatie) berjudul “42 Tahun Tragedi Nasional 1965”; (3) sambutan Martha Meijer (Ketua HOM - Humanist Committee on Human Rights) bertemakan “Impunitas di Indonesia”.

Sulit untuk dibantah dan adalah suatu kenyataan, bahwa setelah terjadinya peristiwa apa yang disebut G30S tahun 1965, berlangsunglah kudeta merangkak yang dilakukan oleh (ketika itu) Letjen Soeharto dan para pendukungnya untuk menggulingkan Presiden Soekarno dari kedudukannya.

Proses pengambilalihan kekuasaan Presiden Soekarno ke tangan Letjen Soeharto cs tersebut berlangsung perlahan-lahan namun pasti. Dan dalam proses untuk pengambilan kekuasaan oleh Letjen Soeharto cs tersebut dilaksanakan dengan melakukan pembunuhan massal terhadap mereka yang terindikasi atau diindikasikan sebagai anggota PKI ataupun organisasi-organisasi massanya.

Berbagai pembantaian yang kejam juga dilakukan terhadap para pendukung setia Presiden Soekarno. Tanpa proses pengadilan jutaan orang tak bersalah apapun dengan kekejaman yang luar biasa disiksa dan dijebloskan ke dalam penjara-penjara dan ribuan orang diasingkan ke Pulau Buru. Bagi warganegara RI yang berada di luar negeri, yang mendukung pemerintah dibawah Presiden Soekarno, rezim Orba mencabut paspor dan kewarganegaraan mereka.

“Tidak tergantung siapa dalang G30S, dan lepas masalah G30S tuntas atau belum, pembunuhan massal dan pembuangan serta penahanan ribuan orang tanpa dibuktikan kesalahannya adalah pelanggaran HAM berat. Maka demi keadilan yang dijamin dalam UUD 45 masalah pelanggaran HAM berat tersebut harus diselesaikan”, tegas M.D. Kartaprawira.

Menyinggung soal TAP MPRS Nomor XXV/1966, M.D.Kartaprawira menyatakan, adalah kesalahan besar menjadikan TAP MPRS Nomor XXV/1966 sebagai dasar untuk menghalalkan pembantaian massal dan pembuangan/penahanan massal 1965-1967. Sebab TAP tersebut, menurut Kartaprawira, dengan jelas hanya menyatakan pembubaran PKI serta onderbouw-nya dan pelarangan ajaran Marxisme-Leninisme, yang tidak dapat diartikan sebagai perintah pembantaian massal tersebut di atas. Bahkan kalaupun PKI terbukti bersalah, pembantaian massal dan semacamnya tetap tidak dapat dibenarkan dan merupakan kejahatan kemanusiaan.

“Watak otoriter rejim Orde Baru berbeda seperti bumi dan langit dibandingkan dengan kebijakan Soekarno, di mana ketika Partai Sosialis Indonesia dan Masyumi dibubarkan karena terbukti tersangkut dalam pemberontakan PRRI-Permesta, toh tidak terjadi pembunuhan terhadap anggota-anggota kedua partai tersebut, apalagi pembantaian massal”, tegas M.D.Kartaprawira.

“Pada 42 tahun yang lalu terjadi peristiwa 30 September 1965 yang disusul dengan naiknya kekuasaan militer Orde Baru Soeharto dan terjadi pembantaian jutaan manusia Indonesia tak berdosa, perampasan segala hak sipil dan kemanusiaan jutaan keluarga Indonesia. Hingga saat ini diskriminasi atas sebagian besar bangsa Indonesia masih berlangsung”, ujar Cipto Munandar dalam sambutannya. Walaupun presiden Soeharto sudah lengser, lanjut Munandar, pada Mei 1998, hampir sepuluh tahun yang lalu dan secara formal kita berada pada apa yang dikatakan “era reformasi”, belum ada perubahan mendasar dalam situasi tersebut.

“Pembantaian dan pemenjaraan jutaan tak bersalah menyusul peristiwa 1965 menandakan tidak adanya ‘rule of law’, berlakunya apa yang disebut sebagai impunity (kebal hukum). Karena hal itu belum pernah ditangani, maka sampai sekarang pun impunity itu masih berlaku. Siapa berani menentang dan menggugat rezim berkuasa akan disingkirkan, dihilangkan atau dibunuh. Itu yang terjadi pada pejuang buruh Marsinah, pada seniman rakyat Wiji Thukul dan banyak lain yang tak bernama,” papar tegas Cipto Munandar.

Sesuai dengan tema yang dibawakannya “Impunitas di Indonesia”, Martha Meijer menegaskan, berbagai kejahatan terhadap kemanusian yang terjadi sejak tahun 1965 sampai saat ini masih terus berlangsung. Meskipun diakuinya bahwa dia tidak membikin analisis yang mendalam tentang G30S sendiri.

“Saya mencoba untuk melihat bagaimana pelaku pelanggaran HAM tanpa mendapat hukuman, impunitas di Indonesia masih terus berlangsung”, kataya. “Itu pertanyaan yang paling penting untuk saya sendiri’, ujar Martha Meijer.

“Tidak bisa dipungkiri bahwa peristiwa 1965 tersebut adalah pelanggaran berat HAM. Dalam konteks ini ada banyak bentuknya: dengan penghilangan orang secara paksa; penahanan semena-mena; pembunuhan dan pemenjaraan orang-orang yang tidak bersalah dan sebagainya – semua itu adalah termasuk kategori pelanggaran berat HAM. Dan itu harus ada proses keadilan,” ujar Mugiyanto - Ketua IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia) - seusai pertemuan ketika bincang-bincang dengan koresponden Rakyat Merdeka di Belanda A. Supardi Adiwidjaya. Berikut ini petikannya.

Kami dengar Anda baru saja datang dari Jenewa. Dalam rangka apa Anda ke sana?

Saya ke Jenewa untuk menghadiri Sidang Dewan HAM PBB dan juga peluncuran Koalisi Internasional Melawan Penghilangan Paksa ( International Coalition Against Enforced Disappearances - ICAED) di Jenewa pada tanggal 26 September 2007 yang lalu. Koalisi Internasional ini didirikan dan diluncurkan oleh organisasi-organisasi yang bergerak di bidang HAM, khususnya penghilangan orang secara paksa. Dan saya mewakili AFAD (Asian Federation Against Disappearances/Federasi Organisasi Orang Hilang Asia). Yang menjadi anggota ICAED ini pada saat ini adalah Amnesty Internasional, Human Rights Watch, AFAD, HOM (Humanist Committee on Human Rights), FIDH (Federation Internationale des Leagues des Droits de l’Homme) yang berbasis di Paris (Perancis), kemudian FEDEFAM (Fighting Against Forced Disappearances in Latin America/Federasi Keluarga Orang Hilang di Amerika Latin), ICJ (International Commission of Jurists), Federasi Organisasi Keluarga Orang Hilang di Europa Mediterranean.

Jadi organisasi-organisasi inilah yang meluncurkan Koalisi Internasional Melawan Penghilangan Paksa (ICAED) ini dengan tujuan supaya negara-negara melakukan ratifikasi atas konvensi yang baru saja diadopsi Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Desember 2006 yang lalu, yaitu Konvensi Internasional Melawan Penghilangan Orang Secara Paksa. Dan kemarin, hari Sabtu (29/09), kami bertemu dengan Perwakilan Tetap RI di Jenewa. Kami menanyakan tentang janji pemerintah Indonesia, karena sebagaimana disampaikan oleh Hamid Awaluddin (yang ketika itu) sebagai Menteri Hukum dan HAM pada bulan Maret 2007 yang lalu pada Sidang HAM di Jenewa mengatakan, bahwa Indonesia akan menandatangani Konvensi ini, sebelum melakukan ratifikasi.

Jadi, kami mempertanyakan janji ini kepada staf Perwakilan Tetap RI untuk PBB di Jenewa. Dan mereka mengatakan, memang Indonesia merencanakan untuk melakukan suatu penandatanganan di New York. Dan kebetulan pada saat ini Menlu RI sedang berada di luar negeri.

Maksud kedatangan Anda ke Belanda?

Keberadaan saya di Belanda ini untuk beberapa tujuan, antara lain untuk mensosialiskan perkembangan di mana ada konvensi baru, ada organisasi koalisi internasional HAM yang baru untuk kasus penghilangan orang secara paksa. Dan saya tahu di Belanda ini banyak korban peristiwa tahun 1965. Banyak saudara-saudara mereka di Indonesia yang juga hilang. Dan menurut saya, akan bagus jika teman-teman di Belanda ini juga melakukan presure (tekanan) dari sini. Dan bagus juga untuk mulai mengambil inisiatif-inisiatif untuk membawa kasus-kasus peristiwa tahun 1965, terutama mengenai penghilangan paksa ke arena internasional.

Sebelum berangkat ke Jenewa, saya sudah tahu akan ada pertemuan “Peringatan Tragedi Nasional 1965” di Amsterdam hari ini (Minggu, 30/09 – red.). Dan saya memang merencanakan untuk hadir dalam pertemuan ini untuk juga berbagi pengalaman dan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan perkembangan situasi HAM di Indonesia. Dan saya juga memberikan masukan apa yang mungkin bisa dilakukan oleh para korban pelanggaran HAM di Indonesia.

Pendapat Anda mengenai pertemuan “Peringatan Tragedi Nasional 1965” ini?

Pertemuan ini menurut saya bagus. Karena mereka yang selama ini berada di sini bisa bertemu dan saya tidak begitu yakin, bahwa mereka sering mengadakan pertemuan seperti ini. Bagus dalam artian juga mereka membicarakan hal-hal yang menurut saya cukup konkret. Yaitu, apa yang seharusnya mereka lakukan untuk menangani dan menyelesaikan kasus yang menimpa mereka – peristiwa tahun 1965. Dan kebetulan hari ini adalah peringatan peristiwa tersebut.

Sehubungan dengan ini, saya berpendapat, pertama, tidak bisa dipungkiri bahwa peristiwa 1965 adalah pelanggaran berat hak-hak asasi manusia. Dalam konteks ini ada banyak bentuknya: dengan penghilangan orang secara paksa; penahanan semena-mena; pembunuhan dan pemenjaraan orang-orang yang tidak bersalah dan sebagainya – semua itu adalah termasuk kategori pelanggaran berat HAM. Dan itu harus ada proses keadilan.

Dalam pertemuan ini, saya mendapat kesempatan menyampaikan beberapa pendapat: Pertama, korban peristiwa 1965 harus berpartisipasi aktif pada proses ke depan dalam merumuskan ulang sebuah Undang-undang tentang Komisi Kebenaran. Menurut saya, Komisi Kebenaran sangat penting sebagai instrumen non judicial yang bisa digunakan untuk menangani kasus ’65.

Kedua, saya juga mengharapkan ada partisipasi aktif dari korban peristiwa ’65 untuk merumuskan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) ke depan yang berpihak kepada korban. Karena Undang-undang KKR yang sebelumnya, yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni UU No.27 tahun 2004, menurut saya memang tidak bagus. Salah satu alasannya mengapa saya katakan tidak bagus, karena partisipasi korban sangat minim. Sehingga undang-undang tersebut tidak sensitif.
Ketiga, mulai mengambil inisiatif-inisiatif untuk mengumpulkan data-data konkret, membawa kasus-kasus peristiwa tahun 1965, terutama mengenai penghilangan paksa ke arena internasional.

Sebagai jalan keluar atau penyelesaian persoalan eks mahasiswa ikatan dinas (eks-Mahid) dan “orang-orang terhalang pulang” lainnya, pemerintah SBY tampaknya atau paling tidak ada kecenderungan kuat “menawarkan” UU No.12 tahun 2006 (yang diundangkan pada pada tgl 1 Agustus 2006 dalam Lembaran Negara RI tahun 2006 nomor 63) tentang Kewarganegaraan RI pasal 41 (Tatacara Pendaftaran untuk Memperoleh Kewarganegaraan RI) dan pasal 42 (tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia). Komentar Anda?

Menurut pendapat saya, apa yang terjadi terhadap mereka ini, yang dimaksud dalam UU Kewarganegaraan ini adalah mereka yang menjadi korban politik. Jadi ini sebuah peristiwa politik. Sehingga tidak bisa diperlakukan seperti, kalau saya mengatakan, itu adalah negara memperlakukan sebagai kriminal atau orang yang abai, orang yang ignorant sehingga( selama lima tahun berturut-turut) tidak melaporkan kewarganegaraannya. Padahal persoalannya tidak demikian. Mereka adalah warganegara Indonesia, yang karena sebuah peristiwa politik di Indonesia mereka dicabut hak kewargenegaraan/paspornya. Jadi menurut saya ini adalah bukan masalah paspor. Tetapi bagaimana negara memposisikan mereka, memposisikan warganegara pada posisi yang sebenarnya. Jadi bukan sekedar masalah paspor.

Menurut saya, jika langkah ini yang diambil pemerintah pada saat ini (untuk penyelesaian masalah “orang-orang terhalang pulang” – red), maka kelihatan sekali pemerintah masih tidak mengubah wataknya dari pemerintah sebelumnya, terutama pemerintahan Orde Baru Soeharto.

Menurut saya, langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada saat ini berhubungan dengan warganegara Indonesia yang berada di luar negeri, antara lain yang berada di Negeri Belanda ini, adalah meminta maaf bahwa apa yang terjadi pada masa lalu, apa yang dilakukan oleh rezim pada masa lalu adalah sebuah kesalahan, suatu pelanggaran HAM.

Baru ketika, pemerintah mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan pada masa lalu adalah sebuah kesalahan, menurut saya, hal-hal yang berhubungan dengan paspor dan lain-lain adalah masalah teknis yang bisa diselesaikan kemudian. Tapi pada prinsipnya, harus ada pengakuan negara, bahwa negara melakukan kesalahan, melakukan perampasan hak-hak warganegara pada masa lalu, dan ini adalah pelanggaran HAM. ***

KETUPAT MANCA: Kebal Lihat Orang Berciuman Di Jalanan

2007-11-22T12:53:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=47625
Rakyat Merdeka, Sabtu, 13 Oktober 2007, 00:14:34

KETUPAT MANCA:
Kebal Lihat Orang Berciuman Di Jalanan

BULAN Ramadhan—yang sebentar lagi berlalu—adalah bulan suci bagi umat Islam di seluruh dunia. Masyarakat Islam dari berbagai etnis, termasuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam yang berdomisili di Belanda, menjalankan ibadah puasa dengan antusias. Tahun ini, Ramadhan di Belanda jatuh pada musim gugur sehingga udaranya sejuk, tidak panas dan tidak terlalu dingin pula.

Umat Islam yang termasuk minoritas di Belanda menjalankan puasa dengan penuh cobaan di negeri yang mayoritas penduduknya menganut agama Kristen itu.

Namun, kaum Muslim dari berbagai etnis di Belanda, tidak terganggu sama sekali dengan toko-toko makanan, restoran atau cafÈ yang buka di siang hari bolong. Adalah pemandangan biasa melihat orang pacaran berpelukan atau adegan pasangan sedang ciuman di jalanan.

Mereka juga tidak terganggu melihat cukup banyak orang makan roti tergesa-gesa di jalan atau ketika sedang naik bus atau kereta api menuju ke tempat kerja masing-masing. Warga Muslim di Belanda juga tak merasa terganggu oleh tempat-tempat judi dan pelacuran yang tetap berfungsi di malam hari di bulan Ramadhan. Mungkin Muslim yang tinggal di Belanda sudah “kebal” dengan situasi dan godaan tersebut.

Di Belanda, tidak ada orang-orang teriak atau membunyikan kentongan di pagi buta yang membangunkan orang untuk makan sahur. “Buat saya, menjalankan puasa di sini enak, tidak berat. Lebih-lebih sekarang di musim gugur. Siang hari hawa udara tidak terlalu dingin dan tidak panas. Meskipun waktu puasa cukup panjang, menahan lapar dan haus tidaklah terlalu berat,” ujar seorang ibu ditemui Rakyat Merdeka ketika menunggu bus di halte Amsterdam Lelylaan untuk menuju Masjid Persatuan Pemuda Muslim Eropa (PPME) Al Ikhlash di Amsterdam.

Ketika bus yang ditunggu-tunggu datang, kami pun bergegas masuk. Sekitar tiga halte kemudian, Rakyat Merdeka melihat beberapa perempuan berjilbab naik. Ternyata tujuan mereka juga ke Masjid PPME Al Ikhlash untuk shalat tarawih.

Pengalaman berbuka puasa dan bertarawih di Masjid Persatuan Pemuda Muslim Eropa (PPME) Al Ikhlash di Amsterdam cukup menyenangkan. Suasana tarawih di mesjid di sana sangat ramai. Tua, muda, laki-laki dan perempuan, berkumpul dan beribadah bersama.

Selain di Masjid PPME Al Ikhlash, umat Islam—khususnya yang berasal dari Indonesia—bisa—berbuka puasa bersama dan shalat tarawih di aula Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag. Namun jumlah jamaah yang ikut shalat tarawih di KBRI tak sebanyak jamaah di Masjid PPME Al Ikhlash. Umat Islam Indonesia yang tinggal di sekitar Den Haag juga bisa melakukan shalat tarawih di Masjid Al Hikmah.

Festival Ramadhan

Sudah tiga tahun terakhir setiap bulan Ramadhan di Belanda digelar Festival Ramadhan. Festival ini digelar di 40 kota di negeri bunga Tulip ini. Festival diramaikan dengan acara pertemuan, perkenalan, pembicaraan, diskusi antara penduduk dari berbagai etnis, agama dan kepercayaan. Terutama mengenai persoalan yang berkaitan dengan kebudayaan dan agama Islam.

Setelah acara diskusi selesai, para peserta selanjutnya menikmati suguhan makanan dan minuman atau iftar. Ketika menikmati iftar, para peserta Ramadan Festival melanjutkan ramah tamah dengan penuh rasa persahabatan dan persaudaraan.

Di kota Zaandam, Festival Ramadhan diselenggarakan oleh oleh Stichting (Yayasan) EuroMaroc Ned dan Stichting Mizaan. Yayasan Mizaan adalah yayasan generasi kedua orang-orang Turki, yang berdomisili di Zaanstad. Mizaan dalam bahasa Turki berarti balance, keseimbangan atau harmoni (evenwicht). rm

Jangan Pukul Rata Semua Maskapai Kita Amburadul

2007-11-22T12:51:00.000-08:00

Rakyat Merdeka, Minggu, 09 September 2007, 01:21:52

“Jangan Pukul Rata Semua Maskapai Kita Amburadul”

Dubes Habibie Kritik Larangan Terbang UE Dengan Garuda Cs

Keputusan Uni Eropa (UE) mengenai larangan terbang kepada warga Eropa dengan maskapai penerbangan dari Indonesia karena dianggap tidak memenuhi standar keselamatan internasional, diakui Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Kerajaan Belanda Junus Effendi Habibie mempunyai dampak yang negatif.

“JUJUR saja, kebijakan Uni Eropa ini berdampak negatif bagi dunia pariwisata Indonesia. Kita memang menghargai keputusan dari UE itu. Namun, kita juga mengatakan bahwa tidak bisa semuanya dipukul rata maskapai penerbangan domestik (Indonesia) amburadul seperti itu dong,” ungkap Dubes Junus Effendi Habibie kepada koresponden Rakyat Merdeka di Belanda A. Supardi Adiwidjaya di sela-sela acara resepsi peringatan HUT ke-62 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Wisma Duta di Wassenaar, Den Haag, Kamis (6/9).

Pada saat yang sama, KBRI Den Haag juga menggelar promosi untuk pariwisata, dagang dan investasi. Hadir dalam perjamuan dan kegiatan promosi itu Menlu Belanda Maxime Verhagen, Ruud Treffers (bekas Dubes Kerajaan Belanda untuk RI yang saat ini sebagai Dirjen Kerja Sama Internasional di Deplu Belanda), Joop Scheffers (Director Asia & Oceania), Nadjib Riphat Kesoema (Dubes RI untuk Kerajaan Belgia, Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa) serta para undangan lainnya.

Dubes Habibie yang didampingi Nyonya Miriam Habibie dan Wakepri Djauhari Oratmangun menyatakan, gara-gara keputusan UE soal larangan terbang dengan maskapai penerbangan Indonesia termasuk Garuda, para penumpang Belanda yang mau berkunjung ke Indonesia tidak mendapat asuransi untuk penerbangan domestik (di Indonesia-red).

“Kita mesti melihat bahwa dari 50 perusahaan penerbangan Indonesia itu, ada satu atau dua di antaranya yang sudah memenuhi persyaratan keselamatan udara. Harus dikatakan yang memenuhi persyaratan itu baik. Misalnya Garuda, itu baik. Artinya, Garuda sudah memenuhi persyaratan keselamatan udara,” ujar adik kandung bekas Presiden BJ Habibie itu.

Dengan begitu, lanjut diplomat yang akrab disapa Fanny Habibie itu, para penumpang (warga) Belanda bisa tahu, mereka bisa sampai ke Indonesia dan menggunakan pesawat Garuda untuk penerbangan domestik.

Dia mengakui, kebijakan UE tersebut sangat merugikan promosi kepariwisataan Indonesia. Sebab, pengumuman itu akan menghambat para turis Belanda yang akan berkunjung ke Indonesia.

Ditanya apakah akibat kebijakan UE itu jumlah turis atau pengusaha Belanda yang datang ke Indonesia menurun, dia menyatakan, sampai saat ini belum mengalami penurunan tajam. “Tetapi jika terlalu lama tidak dibayarnya asuransi karena menggunakan pesawat domestik Garuda, bisa menghambat para turis Belanda untuk datang ke Indonesia. Mereka tetap datang ke Indonesia, tetapi memakai pesawat-pesawat lain, bukan pesawat Garuda,” keluhnya.

Berapa rata-rata Kedubes RI mengeluarkan visa untuk warga Belanda yang ingin ke Indonesia sebelum dan sesudah Uni Eropa mengumumkan larangan terbang terhadap warganya dengan maskapai penerbangan Indonesia?

Dubes Habibie mengaku tidak begitu paham berapa jumlah visa yang dikeluarkan dalam setiap bulan oleh Kedubes RI di Belanda. Tetapi yang pasti, katanya, sekarang ini mengurus visa ke Indonesia mudah sekali.

“Bagi warga Belanda yang ingin mengurus visa kunjungan ke Indonesia, juga bisa dilakukan melalui internet, mengisi formulir dan membayarnya melalui bank. Lagi pula ada visa on arrival (VOA). Jadi kalau orang mau datang ke Indonesia untuk liburan selama sebulan, bisa datang langsung dan meminta visanya di bandara di Jakarta ketika mereka mendarat,” paparnya.

Lebih lanjut Dubes Habibie menjelaskan, pada akhir Agustus lalu, delegasi Departemen Perhubungan Indonesia telah mengadakan perundingan dengan otoritas penerbangan UE soal langkah-langkah keamanan yang sudah diambil bagi penerbangan Indonesia. Kepada UE, pihaknya menjelaskan bahwa Indonesia itu terikat kovensi keselamatan udara.

“Tetapi kita juga minta bahwa dalam keselamatan udara itu ada persyaratan minimal. Nah, kalau persyaratan minimal itu dipenuhi, kan mesti bisa menggunakan pesawat domestik yang sudah memenuhi persyaratan itu. Dan jangan tunggu sampai semua maskapai penerbangan Indonesia yang jumlahnya 50, memenuhi persyaratan minimal itu. Kalau harus menunggu dulu semua maskapai penerbangan Indonesia rame-rame memenuhi persyaratan, ya itu tidak benar,” tandasnya.

“Yang saya harapkan, misalnya Jepang secara bilateral mengatakan bahwa Garuda boleh datang. Nah, saya harapkan juga Belanda secara bilateral mengatakan bahwa boleh menggunakan Garuda, karena pesawat Garuda memenuhi persyaratan keselamatan udara. Untuk Uni Eropa, masalahnya para turis itu tidak mau dibayar asuransinya kalau di Indonesia naik pesawat Garuda. Yang menghambat itu soal asuransi,” cetusnya.

Dia menyatakan, pihaknya masih menunggu tanggapan dari Uni Eropa setelah pemerintah Indonesia lewat delegasi Dephub memberikan penjelasan dan klairifikasi seputar maskapai penerbangan di tanah air. “Kita mengharapkan bahwa Uni Eropa akan mengirim delegasi ke Indonesia untuk menyaksikan sendiri mengenai berbagai langkah pengamanan yang sudah diambil pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan standar keselamatan penerbangan di tanah air,” jelasnya.

Menurut Dubes Habibie, pihaknya juga sudah menghubungi pemerintah Belanda untuk membahas masalah ini. “Bahkan tadi juga saya berbicara dengan Menteri Luar Negeri Belanda Maxime Verhagen. Saya sangat mengerti bagaimana posisi Belanda yang terus membantu Indonesia untuk bicara di forum Uni Eropa,” pungkas Dubes Habibie. rm

Gelar Pertemuan Bilateral RI-Hongaria Makin Lengket

2007-11-22T12:49:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=47275
Rakyat Merdeka, Minggu, 07 Oktober 2007, 01:48:56

Gelar Pertemuan Bilateral RI-Hongaria Makin Lengket

HUBUNGAN diplomatik Indonesia dengan Hongaria, berjalan baik dan terjalin semakin erat saja. Untuk lebih meningkatkan hubungan kedua negara, pada 26 September lalu digelar pertemuan bilateral antara Indonesia dan Hongaria di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Hongaria di ibukota Budapest.

Pertemuan itu, menurut koresponden Rakyat Merdeka A. Supardi Adiwidjaya, didahului dengan jamuan informal di Wisma Duta yang dihadiri sejumlah petinggi pemerintah Hongaria seperti State Secretary Kementerian Ekonomi dan Transport, State Secretary pada kantor Perdana Menteri, bekas Menteri Lingkungan Hidup dan juga tokoh media dan bisnis yang menunjukkan apresiasi tinggi pihak Hongaria terhadap delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Amerop Deplu.

Sekretaris III KBRI di Budapest Ingan Malem menjelaskan, kepada delegasi Indonesia yang diketuai Dirjen Amerop, Dubes RI untuk Hongaria Mangasi Sihombing, Dubes Eddi Hariyadhi, Senior State Secretary Martha Feksi Horvath, menggaris bawahi pentingnya hubungan bilateral RI-Hongaria yang tercermin dari saling kunjung petinggi pemerintah dan parlemen kedua negara.

“Kedua pihak mengharapkan hubungan baik kedua negara dapat ditingkatkan dengan kegiatan-kegiatan nyata,” jelas Malem. Dalam pertemuan terpisah dengan Menteri Keuangan Janos Veres, lanjut Malem, delegasi Indonesia bertukar pikiran untuk lebih memuluskan pelaksanaan hubungan kedua negara.

“Dalam pembicaraan intensif di Kemlu Hongaria, kedua delegasi juga membahas berbagai substansi bilateral seperti kunjungan kepala negara, kerja sama ilmu pengetahuan, prospek bebas visa dalam rangka peningkatan turisme dan kerja sama kota kembar (sister city),” katanya.

Di samping itu, tambah Malam, dilakukan pembahasan mengenai berbagai isu internasional, antara lain climate change (perubahan iklim), perkembangan di Eropa Tengah dan Timur, kerja sama-kerja sama regional seperti ASEAN, ASEAN dan Eropa Tengah, Balkan dan Uni Eropa. rm

Surat Solyom Laszio Untuk SBY

2007-11-22T12:44:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=44403
Rakyat Merdeka, Minggu, 26 Agustus 2007, 00:23:04

Surat Solyom Laszio Untuk SBY

Mihaly Illes, Dubes Hongaria Untuk Indonesia

Kamis 16 Agustus lalu, di acara pembukaan gedung baru bagi fauna istimewa dan langka dari Asia Tenggara, terutama Indonesia, Duta Besar Hongaria untuk Republik Indonesia Mihaly Illes berkesempatan bincang-bincang dengan koresponden Rakyat Merdeka A. Supardi Adiwidjaya, yang berkunjung ke Budapest. Dubes Hongaria yang beristerikan perempuan Mongolia ini fasih berbahasa Rusia. Soalnya, Mihaly Illes belajar bahasa Indonesia di sebuah perguruan tinggi di Moskow dengan pengantar bahasa Rusia. Perbin cangan Rakyat Merdeka dengan Dubes Illes berlangsung dalam bahasa Rusia, salah satu dari lima bahasa resmi di PBB. Berikut ini petikannya:

MENGENAI pembukaan gedung baru untuk binatang-binatang langka, terutama dari Indonesia ini, bagaimana kesan Anda?
Saya sangat gembira dengan dibukanya Xantus Janos/House (nama gedung –red) ini. Sebagian besar jumlah fauna langka ini dari Indonesia. Dan lebih penting lagi, acara pembukaan ini diselenggarakan sehari sebelum peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-62. Ini punya arti penting.

Saya berharap, pertukaran fauna langka itu sesuai penilaian harga yang ril, yang ditentukan kedua belah pihak dibantu oleh para ahli hewan (zoologist) kedua negeri: Hongaria dan Indonesia.

Berkaitan fauna langka, saya berharap Presiden Hongaria Solyom Laszio akan menulis surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar pertukaran binatang-binatang langka masing-masing dari kedua negeri bisa berlangsung dengan baik dan relatif cepat, sesuai dengan harapan keduabelah pihak. Harapan saya, dalam waktu dekat saya dapat membawa surat Presiden Hongaria Presiden Dr Solyom Laszio. Dan surat tersebut dapat saya serahkan kepada Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Bukan hal itu saja. Seperti diketahui kebun binatang yang ada di provinsi lain di Hongaria telah dibangun paviliun khusus untuk fauna langka dari Indonesia. Mereka telah mendapatkan dananya dari Uni Eropa untuk membiayai pertukaran fauna langka. Diharapkan, mereka mendapatkan dua gajah masing-masing jantan dan betina dari Indonesia.

Sehubungan kerjasama pertukaran fauna langka ini, diharapkan adanya kerjasama membangun proyek bagi pengembangbiakan. Setelah jumlah fauna langka tersebut bertambah banyak jumlahnya, maka sedikit demi sedikit fauna langka dimaksud dikembalikan ke tempat asalnya.

Misalnya?
Kebetulan, pada 2004-2006 ketika saya menjadi Duta Besar Hongaria di Mongolia, saya menyaksikan sendiri proses pengembalian kuda putih, yang dulu jumlahnya diambang kritis. Pengembalian kuda putih Mongolia ke tempat asalnya itu berkat kerjasama Mongolia dengan Belanda dan Inggris, yang berdasarkan penelitian yang saksama berhasil menangkarkan kuda putih.

Lalu tentang hubungan Hongaria dan Indonesia dewasa ini, bagaimana?
Hubungan Hongaria-Indonesia saat ini sangat baik dan terus berkembang, menguntungkan kedua belah pihak. Saat tiba kembali di Indonesia, bersama saya tiba delegasi pengusaha Hongaria. Kami ingin menandatangani kerjasama ekonomi, berupa berbagai proyek seharga 20 juta Dolar AS.

Pada akhir Oktober 2007 mendatang ini akan digelar sebuah forum untuk membicarakan kerjasama antara Hongaria dan Indonesia. Sekaitan ini saya harap akan terbentuk perusahaan-perusahaan joint venture Hongaria-Indonesia.

Kini sudah ada empat perusahaan joint venture Hongaria-Indonesia, yang bergerak di bidang pemeliharaan kesehatan lengkap dengan laboratorium penelitiannya; perusahaan untuk membuat racun untuk membasmi serangga dan tikus, yang membahayakan tanaman dan juga membahayakan kesehatan manusia. rm

Paviliun Indonesia Meriahkan Kebun Binatang Di Budapest

2007-11-22T12:40:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=44414
Rakyat Merdeka, Minggu, 26 Agustus 2007, 00:30:41

Paviliun Indonesia Meriahkan Kebun Binatang Di Budapest

SEJUMLAH binatang dari Indonesia, sudah “berimigrasi” ke luar negeri. Di antaranya sudah mendiami sebuah kebun binatang nun jauh di sana, yaitu Hongaria. Kehadiran sejumlah binatang dari Tanah Air itu, ditandai dengan Duta Besar (Dubes) Indonesia di Hongaria yang merangkap Bosnia Herzegovina, Kroasia dan Macedonia, Mangasi Sihombing membuka paviliun di Budapest Zoo dan Botanical Garden.

Paviliun ini secara khusus untuk sebagian besar binatang dari Indonesia dan fauna dari Papua Nugini (PNG) serta negara-negara di Asia Tenggara lainnya, Kamis (16/8).

Koresponden Rakyat Merdeka di Belanda yang baru-baru ini berkunjung ke Budapest, Hongaria, A. Supardi Adiwidjaya melaporkan, Budapest Zoo dan Botanical Garden pada awal pembangunannya, tahun 1952, dibangun untuk menampung burung pada musim dingin. Namun sejak tahun 1999, selain burung, binatang amfibi juga memanfaatkan bangunan ini. Paviliun ini kemudian direkonstruksi ulang dan menelan biaya hampir 280 juta forint atau sekitar 1,4 juta dolar AS, dimana hampir 414.000 dollar dibiayai kantor Pemda Budapest.

Pada acara pembukaan Pavilion Xantus Janos ini, hadir Walikota Budapest, Gabor Demszky, Dubes Hongaria di Indonesia Mihaly Illes yang kebetulan sedang pulang kampung.

Direktur Jenderal Kebun Binatang Budapest, yang juga bekas menteri lingkungan hidup Hongaria, Miklos Persanyi menyatakan, pembukaan Paviliun Xantus Janos ini juga merupakan tanda yang nyata bahwa hubungan Hongaria- Indonesia telah terjalin dengan baik.

Dubes Mangasi Sihombing menyatakan, paviliun ini yang merefleksikan kekayaan fauna Indonesia serta eratnya hubungan sosial budaya yang telah terbina antara Hongaria dan Indonesia.

Menurut Sihombing, kehadiran fauna Indonesia di Kebun Binatang Budapest ini merupakan bagian dari diplomasi Indonesia. “Ke depan, kami mengharapkan akan diikuti saling tukar antara fauna antara Indonesia dan Hongaria. Dengan begitu, para pengunjung akan menyaksikan lebih banyak jenis fauna Indonesia di Budapest,” kata Dubes Sihombing. rm

2007-11-22T12:38:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=44072
Rakyat Merdeka, Senin, 20 Agustus 2007, 02:44:42

Mahasiswa ITB Meriahkan Tujuh Belasan Di Hongaria

Diiringi Gamelan Sunda Dan Tarian Daerah

HARI Proklamasi Kemerdekaan RI tidak hanya dirayakan di tanah air. Hari jadi RI yang ke-62 itu, juga diperingati oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri, antara lain di Budapest, Hongaria. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Budapest bersama masyarakat Indonesia yang tinggal di Magyar (sebutan lain buat Hongaria), ikut memperingati dan merayakan hari bersejarah ini.

Koresponden Rakyat Merdeka di Belanda yang sedang berkunjung ke Hongaria, A. Supardi Adiwidjaya, melaporkan, cuaca kota Budapest pada Jumat 17 Agustus lalu, sungguh cerah. Suhu udara terasa panas. Sekitar 200 orang yang terdiri dari masyarakat Indonesia dan para tamu undangan, wakil negara sahabat, hadir di acara peringatan HUT RI ke-62.

Acara tujuh belasan di Eropa Timur itu, dimeriahkan oleh penampilan kesenian masyarakat Indonesia di Hongaria. Hajatan besar ini semakin meriah karena mahasiswa-mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) mempersembahkan sandra tari dengan gamelan Sunda. Beberapa tarian tradisional Sunda dan tari Saman Aceh versi mahasiswa ITB itu, mendapat sambutan yang hangat dan tepuk tangan yang antusias dari para hadirin.

“Mahasiswa-mahasiswa ITB ini ada di tengah-tengah kita, karena mereka sedang berlaga di sebuah kompetisi kesenian di Hongaria. Hari ini mereka kita undang bersama kita merayakan Hari Kemerdekaan kita,” ujar Dubes RI untuk Hongaria merangkap Kroasia, Bosnia-Herzegovina dan Macedonia Mangasi Sihombing kepada Rakyat Merdeka.

Dalam sambutannya, Dubes Sihombing mengatakan, hubungan Indonesia dengan Hongaria, Kroasia, Bosnia-Herzegovina dan Macedonia, sangat baik dan telah diakreditasi.

“Karena dukungan semua pihak, Indonesia telah berhasil menjalin hubungan baik dengan empat negara tersebut. Hubungan serta kerja sama yang baik dengan negara-negara sahabat ini perlu terus ditingkatkan dalam segala bidang kehidupan kedua belah pihak,” ujar Dubes Sihombing.

Menurut Sihombing, hubungan baik ini ditandai dengan kerja sama di bidang politik, seperti pertukaran dukungan di forum internasional. Demikian juga kerja sama di bidang ekonomi. “Kita terus mengupayakan peningkatan ekspor komoditi Indonesia. Kita promosikan produk-produk komoditi unggulan, supaya bisa menembus pasar Hongaria dan negara-negara lainnya,” katanya.

Di bidang sosial budaya, lanjut Sihombing, kita menyaksikan terus arus timbal balik delegasi-delegasi kebudayaan Indonesia dan Hongaria. rm

100 TKI Mengais Rezeki Di Polandia

2007-11-22T12:35:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=43478
Rakyat Merdeka, Sabtu, 11 Agustus 2007, 00:53:28

100 TKI Mengais Rezeki Di Polandia

Catatan Perjalanan Koresponden Rakyat Merdeka Dari Polandia (1)

KORESPONDEN Rakyat Merdeka di Belanda A.Supardi Adiwidjaya, belum lama ini berkunjung ke Polandia, sebuah negara di Eropa Timur yang sejak tahun 2004 ini telah menjadi anggota Uni Eropa (UE) dan anggota NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara). Di bidang politik luar negeri, pemerintah Polandia saat ini tampak berseberangan dalam berbagai isu, termasuk rencana penggelaran rudal pertahanan (missile defense) AS, dengan Rusia. Juga hubungan bilateral Polandia-Jerman berlangsung tidak serasi, karena masih menyimpan luka lama, warisan Perang Dunia ke II.

Namun dalam cuaca apapun, tampaknya hubungan Indonesia-Polandia tetap survive, bahkan semakin mesra. Polandia kini menjadi mitra ekonomi yang memiliki potensi besar bagi Indonesia. Negara berpenduduk 40 juta itu, menjadikan Indonesia mitra strategis untuk seluruh kawasan Asia Tengah, bahkan di Asia Pasifik. Berikut laporan Rakyat Merdeka yang diturunkan secara bersambung.

Polandia, seperti yang dikemukakan oleh Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Polandia Hazairin Pohan, saat ini sedang mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam bebagai proyek infrastruktur, pertambangan, energi, kereta api, pelabuhan dan industri pertahanan senilai lebih dari 2 miliar dolar AS.
Sementara pembuatan proyek-proyek Uni Eropa (UE) senilai 50 miliar dolar AS itu, di satu sisi menyulitkan Polandia yang kini mengalami kekurangan tenaga kerja. Namun di sisi lain, mega proyek tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk “mengekspor” tenaga kerjanya. Sekarang ini, terdapat sekitar 100 TKI (tenaga kerja Indonesia) berketerampilan yang bekerja di berbagai industri elektronik dan jasa di Polandia.

Ketika koresponden Rakyat Merdeka mendarat di Warsawa, ibukota Polandia, perasaan yang menghinggapi jantung ini adalah “ingin mengenali” situasi negeri sosialis dan anggota Pakta Warsawa (dulu musuh bebuyutan NATO), yang memainkan peranan yang tidak kecil di masa Perang Dingin.

Polandia yang punya bendera “putih merah” (kebalikan dari bendera Indonesia yang merah putih) ini, dulu adalah sekutu terdekat Uni Soviet dan negara-negara apa yang disebut Blok Sosialis atau ada juga yang menyebutnya negara-negara Blok Komunis. Ibu kotanya pun dipakai sebagai nama blok militer, yakni Pakta Warsawa, yang waktu itu praktis dipimpin (baca: dikomandoi) oleh Uni Soviet. Pakta Warsawa tidak pelak lagi adalah blok militer tandingan atau musuh bebuyutan blok militer negara-negara Barat-NATO.

Namun, saya cukup tercengang, ketika istri salah seorang sahabat saya yang kebetulan keturunan (atau berdarah) Polandia menyatakan bahwa orang-orang Polandia pada dasarnya tidak menyukai orang-orang Rusia. Katanya, mereka benci terutama kepada orang-orang Bolshewik (orang-orang komunis) Rusia. Kenapa? “Bahwa orang-orang Polandia tidak suka sama orang-orang Rusia, hal itu tidak hanya sekarang, tetapi sudah dari dulu, sudah berlangsung ratusan tahun,” ujarnya. Jawaban istri sahabat saya itu, membuat saya terbengong-bengong.

Di wilayah pinggiran kekaisaran (imperium) Rusia, lanjut istri sahabat saya tersebut, di mana pada pertengahan abad XVI (sekitar tahun 1569) dibentuk Polish-Lithuanian Commonwealth, penduduknya merasakan kekejaman penindasan Kaisar Rusia beserta kaki-kaki tangannya.

Misalnya Muravyov, gubernur wilayah Wilno (nama Vilnius, ibu kota Lithuania sekarang) adalah. Dalam sejarah, Muravyov ini sangat terkenal akan kekejamannya terhadap penduduk Lithuania, terutama terhadap penduduk keturunan Polandia. Karena kekejamannya itu, Muravyov dijuluki Muravyov-tukang gantung (bahasa Rusianya: Muravyov-Wesyatel). Atas perintah Muravyov, banyak sekali penduduk keturunan Polandia yang dibunuh lewat tiang gantungan.

Demikian juga orang-orang Polandia yang tinggal di wilayah Polandia, yang ketika itu juga merupakan wilayah pinggiran kekaisaran Rusia, banyak yang menjadi korban kekejaman penindasan Kaisar Rusia. Oleh sebab itulah, orang-orang Polandia sangat membenci Rusia, karena mereka merasa ditindas dan diinjak-injak oleh Negeri Beruang Merah.

Pada abad ke-XVIII, Polish-Lithuanian Commonwealth itu bubar. Wilayah negara Persemakmuran Polandia-Lithuania itu dibagi-bagi menjadi beberapa daerah, yang masing-masing dikuasai oleh Prusia, Rusia dan Austria.

Negara Borjuis

Pada tahun 1920, Polandia yang ketika itu merupakan negara borjuis, berada di bawah pimpinan Jozef Klemens Pilsudski. Jozef Pilsudski ini adalah orang Polandia kelahiran Lithuania. Dalam buku-buku pelajaran sejarah Soviet Rusia, Pilsudski disebut sebagai pemimpin borjuis, pemimpin kaum reaksioner dan bahkan dituduh sebagai seorang fasis.

Tetapi orang-orang Polandia sampai sekarang sangat mencintai dan menghormati Pilsudski. Karena, Pilsudski oleh orang-orang Polandia dinilai baik, sebagai pejuang kaum buruh. Dia dianggap sebagai pemimpin rakyat, sehingga rakyat Polandia sangat mencintainya. Kabarnya, di rumah-rumah penduduk biasa di Polandia, selalu dipajang foto Pilsudski dan banyak orang yang memiliki piringan hitam berisi pidato-pidato Pilsudski. Bagi orang Polandia, Pilsudski adalah seorang pahlawan. Pilsudski-lah yang mengusir tentara Rusia dari Polandia.

Saat Pilsudski meninggal dunia pada 12 Mei 1935, dia dikubur di kota Krakow. Ketika berlangsung upacara penguburan Jozef Pilsudski di Krakow itu, di kota Vilnius (Lithuania) di tiang-tiang khusus atau di pohon-pohon, dipasang pengeras suara yang mentransiliasi upacara penguburan tersebut. Kabarnya, tubuh Pilsudski dikubur di kuburan raja-raja Polandia di Istana Wawel di kota Krakow, sedang jantung Pilsudski dikubur di pemakaman di kota Vilnius.

Ada lagi penyebab kenapa orang Polandia tidak senang dengan Rusia. Polandia adalah negeri yang penduduknya sangat religius. 95 persen penduduk Polandia beragama Khatolik. Seperti diketahui, Lenin menyatakan bahwa religi adalah opium bagi rakyat. Berbeda dengan di Rusia, pada zaman komunis, gereja-gereja di sana ditutup atau dijadikan museum-museum. Sedangkan di Polandia, gereja tetap menjadi institusi penting, setidaknya bagi rakyat.

Dengan penyatuan Lithuania ke dalam Uni Soviet, penutupan gereja-gereja di sana juga terjadi. Padahal, jumlah penduduk Lithuania yang keturunan Polandia cukup besar. Mereka adalah penganut kuat agama Khatolik. Penutupan gereja-gereja Khatolik di Lithuania menambah kebencian mereka terhadap Rusia.

Selain itu, di bawah kekuasaan rezim komunis, di sekolah-sekolah Polandia bahasa asing yang diajarkan hanyalah bahasa Rusia. Nah, generasi tua sedikit sekali yang bisa berbahasa asing lain kecuali bahasa Rusia. Faktor bahasa ini pun menjadi alasan orang Polandia tidak begitu senang dengan Rusia. Saking bencinya, juga cukup nyaring pernah terdengar, misalnya, seruan orang untuk meruntuhkan salah satu gedung yang menjulang tinggi di Warsawa, yang katanya hadiah dari Stalin, yang mirip gedung Kemlu ataupun “Hotel Ukraina” di Moskow. rm

Bersambung

Catatan Perjalanan Rakyat Merdeka Dari Polandia (2)

2007-11-22T12:32:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=43513
Rakyat Merdeka, Minggu, 12 Agustus 2007, 01:10:02

Catatan Perjalanan Rakyat Merdeka Dari Polandia (2)

Koresponden Rakyat Merdeka di Belanda A.Supardi Adiwidjaya, belum lama ini berkunjung ke Polandia, sebuah negara di Eropa Timur yang sejak tahun 2004 ini telah menjadi anggota Uni Eropa (UE) dan anggota NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara). Di bidang politik luar negeri, pemerintah Polandia saat ini tampak berseberangan dalam berbagai isu, termasuk rencana penggelaran rudal pertahanan (missile defense) AS, dengan Rusia. Juga hubungan bilateral Polandia-Jerman berlangsung tidak serasi, karena masih menyimpan luka lama, warisan Perang Dunia ke II.

Namun dalam cuaca apapun, tampaknya hubungan Indonesia-Polandia tetap survive, bahkan semakin mesra. Polandia kini menjadi mitra ekonomi yang memiliki potensi besar bagi Indonesia. Negara berpenduduk 40 juta itu, menjadikan Indonesia mitra strategis untuk seluruh kawasan Asia Tengah, bahkan di Asia Pasifik. Berikut laporan Rakyat Merdeka yang diturunkan secara bersambung.

ISU de-komunisasi, saat ini sedang bergaung keras di Polandia. Keterangan yang didapat dari pembicaraan Rakyat Merdeka dengan beberapa pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Warsawa menyimpulkan bahwa saat ini terus berlangsung apa yang disebut de-komunisasi di Polandia.

Sejak runtuhnya komunisme pada kurun waktu 1989-1990, pemerintah Polandia telah melakukan upaya untuk mengikis semua yang berbau komunisme. Untuk itu, pemerintah telah mengesahkan amandemen UU Pengawasan (Vetting Law) yang berlaku mulai 15 Maret 2007. Vetting Law telah diundangkan tahun 1997 pada masa pemerintahan Presiden Aleksander Kwasniewski (1995-2005).

Amandemen Vetting Law tersebut dirancang oleh Presiden Lech Kaczynski bersama dengan Perdana Menteri (PM) Jaroslaw Kaczynski, yang adalah saudara kembar sang presiden. PM Jaroslaw Kaczynski adalah Ketua Partai Hukum dan Keadilan (Law and Justice atau dalam bahasa Polandia: Prawo i Sprawiedliwosc/PiS), partai yang berkuasa di Polandia sekarang. PiS adalah partai konservatif yang melandaskan diri pada nilai-nilai kekristenan yang kuat.

Pemikiran dasar UU Pengawasan itu adalah bahwa Polandia tidak akan menemukan jati dirinya sendiri untuk mengeratkan hubungan kultural, terutama dengan negara-negara Eropa Barat, tanpa berhasil membersihkan dirinya dari era komunisme yang memalukan. Partai berkuasa itu, didukung dua partai kecil, beranggapan bahwa masa pemerintahan Lech Walesa (1990-1995) maupun Aleksander Kwasniewski (1995-2005), kurang berhasil karena unsur-unsur komunisme masih melekat di dalam sistem politik dan kehidupan politik itu sendiri.

Beberapa poin penting dari amandemen UU Pengawasan tersebut, adalah sebagai berikut: mereka yang lahir sebelum 1 Agustus 1972 dan memegang jabatan di pemerintahan atau BUMN, diharuskan membuat pernyataan tertulis tentang ada tidaknya keterlibatan mereka dengan agen rahasia komunis. Pernyataan tersebut akan diselidiki kebenarannya oleh Institute for National Remembrance (IPN) dan pengadilan daerah. Bagi mereka yang terbukti memalsukan pernyataannya, akan dicopot dari jabatan mereka saat ini dan dilarang memegang jabatan selama 10 tahun.

Amandemen UU Pengawasan tersebut didukung penuh oleh koalisi partai yang berkuasa sekarang ini: PiS, Self-Defence (Samoobrona, Partai Petani), Ligi Polskich Rodzin (LPR), Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL). Pengawasan dan penyelidikan mutlak diperlukan demi kehidupan masyarakat yang sehat.

Sedang partai oposisi, Sojusz Lewicy Demokratyczne (Partai Sosialis, bekas Partai Komunis Polandia/SLD/) keberatan dengan Vetting Law karena data dalam dokumen yang berasal dari agen rahasia komunis itu sering dimanipulasi sehingga diragukan kebenarannya. Kritik terhadap UU Pengawasan yang baru tersebut, sebagian besar menyatakan kekhawatiran bahwa UU itu hanya akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan justru tidak membawa kebenaran akan masa lalu Polandia.

Konspirasi Si Kembar

Tetapi, ada pula pengamat yang mencermati bahwa di balik gencarnya proses de-komunisasi itu, tersembunyi langkah politik yang jitu demi kepentingan politik pula. dengan amandemen Vetting Law itu, si kembar Kaczynski dan PiS ingin melanggengkan kekuasaan partai, dengan menyerang pihak-pihak oposisi dan para pendukungnya yang tersebar di mana-mana, melakukan konspirasi, terlibat dengan kegiatan mata-mata, komunisme dan KKN.

Keharusan membuat pernyataan tertulis juga menimbulkan reaksi di kalangan BUMN dan jurnalis yang rata-rata khawatir akan menimbulkan chaos. Menurut Dubes Indonesia di Warsawa Hazairin Pohan yang sudah ketiga kalinya bertugas di Eropa Timur, de-komunisasi bukanlah hal baru di Eropa Timur pasca komunisme.

Ada euforia masyarakat untuk berdemokrasi, komunisme dianggap sebagai proses pembodohan, biang keladi kegagalan dalam mengejar ketertinggalan dengan Barat. Seringkali, de-komunisasi itu menjadi purge (pembersihan) terhadap kekuasaan dan tokoh-tokoh lama. Pada awal tahun 1990-an, jabatan-jabatan politis dijabat orang-orang yang kurang berkompeten. Bahkan, parlemen yang “dikuasai” orang-orang jalanan dan petani di zaman itu, sering mengorbankan etika berpolitik yang sehat sampai perkelahian yang memalukan.

Dengan demikian, “bersih lingkungan” ala Eropa Timur ditujukan untuk “purge” bagi tokoh-tokoh di masa lalu, berapa pun ongkosnya. Memang, menurut Dubes Hazairin Pohan, pada zaman pasca euforia demokrasi, pembangunan tidak jalan, ekonomi carut-marut dan kesejahteraan masyarakat jauh menurun. Sehingga tidak heran partai-partai sosialis (baca: bekas partai komunis), akhirnya pada pertengahan 1990-an kembali memenangkan pemilu.

“Format dan substansi demokrasi mereka mengacu pada Eropa Barat,” jelas Dubes Pohan.

Meskipun “bekas komunis”, tetapi dalam proses yang berlangsung ketika itu untuk integrasi ke institusi-institusi Eropa (UE, NATO, WEU, CSCE) berlangsung cepat. Menurut Dubes Pohan, ini tidak masalah bagi politisi-politisi lama yang sangat piawai berpolitik, mengalahkan tokoh-tokoh “amatiran”.

Di Polandia, meskipun partai komunis berkuasa pada zaman sosialis, namun institusi gereja “diakui” dan dibiarkan tumbuh “menghibur” rakyat sepanjang mereka loyal. Nah, kata “loyal” ini tampaknya digunakan partai berkuasa, PiS, untuk melacak seberapa banyak informan-informan yang bekerja sama dengan rezim komunis menjadi “spion”.

“Di zaman komunis, gereja menjadi sanctuary bagi masyarakat Polandia yang dari dulu tetap religius. Ironisnya, seiring kemerdekaan, terikut pula kebebasan di semua hal, sehingga berbagai institusi kian menjamur menampung berbagai aspirasi yang tidak terbatas pada gereja Khatolik. Pengunjung gereja, terutama di kalangan muda, mulai menurun,” ujar seorang pengamat politik Eropa Timur.

Adapula spekulasi pers lokal, mensinyalir de-komunisasi secara intensif oleh si kembar Kaczynski dan PiS sebagai manuver untuk mengkikis kekuatan partai SLD, maupun dalam bentuk serangan lainnya terhadap partai oposisi terbesar PO (Platforma Obywatelska-The Civic Platform). Baik PiS maupun PO adalah partai pewaris Solidarnos, yang merupakan tokoh-tokoh yang bergabung dengan Lech Walesa di awal tahun 1980-an.

Strategi “bersih lingkungan” melalui Vetting Law, dibarengi dengan pembubaran dinas intelijen militer WSI dan perang terhadap korupsi (baca: tycoon), merupakan senjata ampuh yang dilancarkan PiS terhadap lawan-lawan politiknya. Memang strategi tersebut mampu menggetarkan lawan-lawan politik PiS karena banyak pihak yang sulit melepaskan diri dari pemerintah yang berkuasa di zaman komunisme. Atau tidak “bekerja sama” dengan dinas rahasia. Atau menjadi elit yang dikooptasi oleh rezim komunis untuk keuntungan-keuntungan ekonomi atau sikap-sikap yang oportunistis. Namun strategi ini dikhawatirkan berbagai pihak akan menyebabkan Polandia distracted atau bimbang dari jalan menuju kemajuan ekonomi dalam rangka UE.

Belum selesai soal “bersih lingkungan”, muncul pula soal baru ketika Parlemen Polandia mengesahkan UU untuk penghapusan 3.000 monumen peringatan jasa-jasa Tentara Merah Uni Soviet dalam membebaskan Polandia dari Jerman. Seperti di Latvia, isu ini membuat marah Presiden Rusia Vladimir Putin, ketika makam dua perajurit Tentara Merah dengan monumen di tengah kota dipindahkan ke pinggiran kota nan jauh. Spiritnya sama, mengikis habis pengaruh komunisme dan masa lalu di bawah cengkeraman Uni Soviet (bisa dibaca: Rusia). Sebaiknya para sejarawan netral dari Eropa dapat membantu untuk “menuliskan kembali” sejarah masa lalu secara proporsional dan autoritatif! rm

Bersambung

Kanselir Merkel Susui Si Kembar Kaczynski

2007-11-22T12:27:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=43607
Rakyat Merdeka, Senin, 13 Agustus 2007, 01:52:18

Kanselir Merkel Susui Si Kembar Kaczynski

Catatan Perjalanan Rakyat Merdeka Dari Polandia (3/Habis)

DALAM proses dekomunisasi yang sarat dengan muatan politis bahkan strategis di Polandia, hubungan bertetangga baik antara negeri berbendera putih-merah ini dan Rusia, terguncang-guncang. Setelah runtuhnya komunisme sejak tahun 1989, pemerintah Polandia telah mulai berupaya mengikis segala hal yang berkaitan dan berbau dengan komunisme.

Komunisme juga berkaitan dengan masa lalu, sejarah negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur, dalam kaitan dengan Uni Soviet yang mengalami disintegrasi dan kemudian secara hukum internasional menetapkan Rusia sebagai pewaris. Tetapi tidak mudah mengurai keterpisahan secara ideologis, dengan muatan-muatan politis terkait yang juga sarat dengan penafsiran.

Kebijakan yang kurang respek dan ketidakacuhan terhadap kepentingan Rusia, telah menimbulkan sikap antipati pemimpin Rusia terhadap Polandia, padahal mereka bertetangga. Dari mulai masalah daging, pertahanan missil, energi dan hubungan terhadap AS, tidak bisa dilihat sekadar dari kacamata bilateral. Dimensinya bergema, bahkan di tingkat regional dan internasional. Jika Rusia beruntun menyampaikan proposal, sebagai tawar-ganti rugi terhadap kecemasan AS untuk penggelaran rudal anti-Iran dan Korea Utara, meskipun lebih banyak ditujukan menyangkut kepentingan strategis, juga berdimensi bilateral.

Jika Rusia memutuskan mundur dari CFE -Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, Polandia juga merasa gerah. Rusia juga berencana menggelar sistem rudalnya di wilayah enclave Kaliningrad di wilayah Baltik yang terletak di utara Polandia, juga tidak menolong.

Sehubungan dengan ini, perlu kiranya digaris bawahi keseriusan ancaman Rusia. Pengumuman Presiden Rusia Vladimir Putin pada 15 Juli 2007 tentang penarikan mundur Rusia dari CFE, menimbulkan kekhawatiran negara-negara Eropa Barat bahwa situasi kembali pada pra 1990 di zaman Perang Dingin untuk pacuan senjata bersenjata. Perjanjian CFE yang mulai berlaku tahun 1992, berjasa menjadi tonggak penting untuk pembentukan Confidence Building Measures (CBM) antara timur dan barat.

Sentimen Anti-Jerman

Bukan hanya dengan Rusia, hubungan Polandia dengan Jerman pun ternyata tidak lebih baik. Beberapa kalangan menilai, bahwa hubungan Polandia-Jerman dewasa ini adalah yang terburuk sejak runtuhnya rezim komunis di Polandia. Di samping sikap posturing Polandia pada KTT UE yang terakhir pada presidensi Jerman, ada beberapa isu krusial (murni bilateral) yang mengganggu.

Pertama, tuntutan kompensasi sekelompok warga Jerman yang terusir dari wilayah Jerman yang kini menjadi wilayah Polandia. Juga, keinginan mereka membuka sebuah museum di Berlin untuk mengenang penderitaan warga Jerman yang terusir dari bekas wilayah Jerman pada akhir Perang Dunia II, memperuncing sentimen-sentimen negatif satu dengan lainnya.

Kedua, deal Jerman-Rusia untuk membangun proyek pipa dan gas tanpa melewati wilayah Polandia (by pass) ditafsirkan sebagai fakta yang memperkuat dugaan pengucilan Polandia, sebagaimana dihubung-hubungkan dengan peristiwa sebelum Perang Dunia (PD) II. Polandia merasa bahwa proyek jaringan pipa Jerman-Rusia tersebut menempatkannya pada posisi yang rentan terhadap “pemerasan politik” yang dilakukan Rusia. Polandia merasa tidak memiliki upper hand dan yakin bahwa Rusia juga tidak akan segan-segan menggunakan politik energi menekan negara-negara Eropa, termasuk terhadap Polandia.

Ketiga, yakni masalah rencana penggelaran sistem pertahanan rudal AS di wilayah Polandia juga mendapat perhatian besar dari pemerintah Jerman. Jerman sebagai salah satu pemimpin Eropa terbesar, ingin menempatkan penggelaran sistem rudal dalam konteks kepentingan Eropa. Oleh karena itu, Jerman mengusulkan agar masalah ini dibahas semua negara anggota NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara), termasuk Polandia. Polandia khawatir, move-move (gerakan) seperti ini merupakan akal-akalan Jerman untuk “melakukan kontrol” atau bisa ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Pada tanggal 6 Juli 2007, Radio Nederland mengekspos berita yang menarik, yang dilangsir berdasarkan laporan koresponden Thijs PapÙt dari Warsawa. Penjualan majalah mingguan Polandia, Wprost, pekan lalu, menurut Thijs PapÙt, meningkat tajam. Itu semua berkat bantuan program komputer Photoshop.

Liputan pekan lalu menampilkan gambar Kanselir Jerman Angela Merkel dengan dada telanjang, sedang menyusui si kembar Kaczynski, Presiden Lech Kaczynski dan Perdana Menteri (PM) Jaroslaw Kaczynski. Sampul majalah yang banyak dibicarakan itu terpampang di billboard pada sebuah halte tramp. “Ibu tiri Eropa”, demikian tertera tulisan di bawah gambar tersebut.

“Tapi bukan itu isi artikel bergambar Merkel yang tengah menyusui itu. Politisi dan media Jerman menurut majalah Wprost, sedang menjalankan perang benci terhadap Polandia,” tulis Thijs PapÙt.

Yang terjadi justru sebaliknya, lanjut Thijs PapÙt. Sejak awal, Jerman tidak pernah berbuat sesuatu yang baik terhadap Polandia. Tuduhan Warsawa selalu keras dan pahit. Minggu lalu, PM Kaczynski mengumbar perasaan antipati terhadap Jerman dengan membandingkan situasi Jerman sekarang dengan tahun 1930-an sewaktu Hitler berkuasa dan tidak seorang pun berani berkata sesuatu ketika itu.

Menurut Thijs PapÙt, PM Kaczynski berani bicara blak-blakan menjelang KTT Eropa yang digelar 23 Juni 2007 di Brussels, Belgia, di mana Polandia dan Jerman bersitegang soal perimbangan suara dalam kerangka Uni Eropa. Bahkan, PM Kaczynski mengeluarkan pernyataan bahwa sekiranya puluhan juta rakyat Polandia tidak mati pada PD II, maka jumlah penduduk Polandia kurang lebih sama dengan Jerman.

Pengamat politik dari Polandia Jacek Kucharczyk menyatakan, iItulah tradisi keluarga mereka. Tradisi itu mementingkan pertempuran melawan Jerman yang berlangsung di Warsawa. Ayah mereka adalah pahlawan perang.

“Kebanyakan warga Polandia tahu bahwa negara-negara Eropa Barat nyaris tidak menyadari penderitaan Polandia di masa Perang Dunia II. Sikap Polandia itu tercermin dalam permintaannya (yang dikabulkan pekan lalu) untuk memasukkan Auschwitz dalam daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO sebagai kamp konsentrasi dan pemusnahan Nazi Jerman Auschwitz-Birkenau 1940-1945. Agar tidak ada kesalahpahaman tentang siapa pelaku holocaust yang sebagian besar berlangsung di wilayah Polandia,” tulis Thijs PapÙt (Radio Nederland, 6/7).

Polandia juga tidak menerima jika Auschwitz disebut sebagai “The Polish Concentration Camp” karena penyelenggaranya Jerman yang “cerdas” menempatkan kamp tersebut di wilayah Polandia.

Kutipan panjang lebar mengenai isi berita yang dilangsir Radio Nederland di atas, memberikan gambaran hubungan bilateral kontemporer antara Polandia dan Jerman yang kurang serasi dan masih menyimpan luka lama. Meskipun begitu, beberapa pengamat menilai, terdapat perbaikan dalam hubungan bilateral Polandia-Jerman. Hal ini berkat kunjungan Kanselir Jerman Angela Merkel ke Polandia pada 16 Maret 2007 lalu. Kunjungan Kanselir Merkel oti, kata pengamat, berhasil melunakkan sikap Polandia yang selama ini dipandang kurang mencerminkan sikap dan pandangan UE serta nasionalistik dan “provincial”.

Di dalam negeri, si kembar Kaczynski mendapat kritikan tajam karena dituduh berpandangan sempit dan kurang terampil berperan sebagai negarawan, sebagaimana bekas Presiden Aleksander Kwasniewski. Bekas presiden Kwasniewski, melakukan diplomasi regional yang mampu membuat insentif bagi mereka untuk bersikap kompromis dalam berbagai isu UE, maupun bilateral yang mengganjal hubungan Polandia-Jerman selama ini.

Kwasniewski yang berasal dari Partai Sosialis, dipandang rakyat berjasa mengantarkan Polandia masuk NATO dan Uni Eropa. Belakangan ini, karena kekecewaan terhadap peran regional Polandia di Eropa, Kwasniewski menggagas sebuah partai baru yang akan menyatukan seluruh kelompok oposisi.

Opini masyarakat di dalam negeri berpandangan, si kembar Presiden dan PM Kaczynski, tidak memiliki kebijakan luar negeri, kecuali dalam konteks hubungan dengan AS. Si kembar juga kurang mempertimbangkan perasaan dan kepentingan negara-negara tetangga serta sahabat-sahabat internasionalnya di Eropa. Memang, di dalam negeri dalam berbagai polling, rating kedua politisi bersaudara ini menurun terus. rm

Pernah Ditraktir Hotel, Ditembak Pun Pernah

2007-08-04T13:59:00.003-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=43054
Rakyat Merdeka, Minggu, 05 Agustus 2007, 03:48:42

Pernah Ditraktir Hotel, Ditembak Pun Pernah

Kang JJ, Keliling Dunia Dengan Misi Perdamaian

Kang JJ -demikian panggilan akrab Jeffrey Ronny Polnaya- sang pengeliling dunia yang berdarah Maluku ini lahir di Bandung (1962). Ia menghabiskan masa kecilnya di kota “kembang”. Sekolah SD, SMP dan SMAnya di Bandung. Juga kuliahnya di Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung. Tidak kebetulan kiranya nama panggilannya itu Kang JJ, karena dia merasa jadi orang Bandung, Jawa Barat.

PERTEMUAN dan bincang-bincang Rakyat Merdeka dengan Kang JJ dilakukan setelah dia dengan sepeda motornya masuk pintu gerbang dan parkir di halaman dalam KBRI Den Haag. Hari itu, Jumat (27/07) sekitar pukul 17.30 sore waktu Holland. Kami langsung akrab. Ketika masing-masing tahu sama-sama “orang Pasundan”, secara spontan keluarlah bahasa Sunda di permulaan bincang-bincang kami. Tetapi wawancara Kang JJ dengan A. Supardi Adiwidjaya, koresponden Rakyat Merdeka di Belanda itu berlangsung tentu saja dalam bahasa Indonesia. Berikut ini petikannya.

Anda sudah berkeluarga?
Saya sudah berkeluarga. Isteri saya mojang Priangan, Ermilia. Kami mempunyai dua anak. Yang paling besar sudah kuliah di Unpad, jurusan hukum. Yang kecil masih duduk di SMA-V kelas 3. Yang besar, Rangga Erlangga berumur 21 tahun. Yang kecil, Rendra Tasta berumur 17 tahun.

Bagaimana pendapat isteri dan anak-anak ketika mereka tahu, Anda memutuskan keliling dunia dengan sepeda motor?
Rasanya semua hal itu harus berangkat dari dalam dulu. Karena ketika itu isteri saya sangat mendukung sekali. Ketika saya katakan kepada isteri, saya mau keliling dunia dengan sepeda motor, jawaban isteri saya: “Kamu bisa lakukan itu, You can do it !” Terus, anak-anak mengatakan, bapak pasti bisa. Karena mungkin, mereka melihat saya selalu dengan motor, ke mana-mana naik motor, sampai ke Amerika. Lalu, apalagi keliling dunia ini kan punya misi, untuk perdamaian.

Apa yang mendorong Anda melakukan perjalanan keliling dunia ini?
Pada tahun 1978 saya mulai naik sepeda motor. Motor pertama saya CB-100. Saat itu, ketika saya ngajak kawan-kawan jalan ke Bali dengan naik motor, jawaban mereka: “Waduh, naik bus saja makan waktu tiga hari, bagaimana jika naik motor ...” Teman-teman ternyata nggak pada mau. Ya, sudahlah, saya jadi jalan, naik motor sendiri.

Tapi dalam kesendirian itu, ternyata saya malah banyak-banyak sekali mendapatkan kawan. Karena kita sendiri, ketika itu pulalah kita tidak pernah jadi sendiri. Ketika kita sedang berhenti, orang-orang pada mendekat dan bertanya: “Dari mana?” Ketika saya jawab, dari Bandung. Mereka merasa heran: “Wah dari jauh bener”. Dan mereka jadi kawan. Dan di perjalanan ini membawa banyak pengalaman dan manfaat. Dan akhirnya menjadikan saya senang sekali untuk bertualang, berkeliling. Hampir seluruh Indonesia sudah saya kelilingi.

Suatu saat terbetik pertanyaan dalam diri saya: “Setelah Indonesia, lalu apa?” Melihat situasi dunia yang seperti ini, saya terpanggil ikut menggemakan perdamaian. Ikut menggemakan persaudaraan. Dan tentunya, kalau kita datang dengan cara yang mudah, kita naik pesawat. Itu cara yang biasa. Dan cara yang biasa itu, tiap orang bisa melakukannya. Lalu oke, saya coba naik motor keliling dunia dengan pesan perdamaian. Judulnya: “Ride for Peace”. Dari Indonesia untuk Dunia. Dan ini dilakukan tentu bukan untuk saya pribadi, bukan juga untuk bapak-bapak kawan-kawan saya yang sudah tua-tua, tetapi ini untuk anak-cucu kita. Alangkah bahagianya kalau kita katakanlah lima tahun, bahkan 100 tahun yang akan datang mereka berjabatan tangan, hand by hand membangun dunia yang lebih baik dari dunia yang kita pernah tahu.

Seperti yang kita tahu, banyak orang berpandangan negatif tentang Indonesia. Mungkin karena mereka tidak tahu apa itu Indonesia sebenarnya. Lalu tiba-tiba ketika mereka melihat ada orang Indonesia datang dengan misi perdamaian, mereka menjadi curious, ingin tahu dan bertanya-tanya. Ketika mereka ngobrol dengan saya, lalu mereka mendapatkan berita yang sebenar-benarnya. “Wah, di negara Anda itu banyak bom meletus,” ucap mereka. Lalu saya bilang, sejak lahir sampai saya berusia sebelum meninggalkan Indonesia 40 tahun lebih, satu kali pun saya belum pernah mendengar bom meletus.

“Ah, apa bener?” sergah mereka. Saya dengan tegas menyatakan, saya belum pernah dengar bom di Indonesia. Tetapi, ketika saya dalam perjalanan keliling dunia ini, saya dengar di beberapa negara bom-bom meletus. Saya dengan sendiri, saya merasakan sendiri bom meletus, dan bahkan saya ditembak. Nah itu tidak pernah terjadi di negeri saya, di mana saya ditembak orang. Tentu saja, saya tidak menyebutkan negaranya di mana saya pernah ditembak, karena saya juga menjaga hubungan dengan negara itu tetap baik lah.

Tetapi mereka kan mendengar kabar beberapa bom pernah meletus di Indonesia. misalnya beberapa tahun yang lalu di Bali.
Ya, memang benar di beberapa tempat, misalnya seperti di Bali pernah terjadi bom bunuh diri, Tetapi di negara, katakanlah yang sudah sedemikian maju, sebagai super power, bom juga meledak-ledak. Dua gedung ultra modern yang sedemikian tinggi dan besar itu bisa runtuh, dan ribuan orang tewas menjadi korban karena bom. Tetapi orang tidak melarang datang ke negara itu. Jadi kejadian bom itu adalah bagian dari international terrorism. Satu hal yang kita tidak bisa duga. Rasanya, kita bisa memakluminya, tanpa bermaksud membela. Ya memang sudah terjadi, bomnya ada.

Menurut rencana, keliling dunia ini akan Anda tempuh dalam dua tahap. Tiba di Belanda ini sudah masuk tahapan kedua?
Masih tahap pertama. Tahap kedua baru tahun 2009, insya Allah, akan saya laksanakan. Saya akan berada di Belanda ini masih beberapa hari.

Dari Belanda, Anda akan menuju ke mana lagi?
Dari sini saya kan menunju ke negara-negara Skandinavia. Karena sebentar lagi di Eropa ini kan musim dingin. Jadi saya berusaha cepat naik ke atas, ke Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia. Dan Insya Allah, kalau perwakilan kita mendukung, saya akan menuju negara di ujung paling utara Eropa. Dari sana lalu turun, melalui Oslo ke Inggris. Tahun depan (2008) saya baru pulang ke Indonesia.

Karena kita akan menempuh seluruh negara Eropa, jadi tahap pertama ini rencananya berkunjung ke 45 negara, tetapi kelihatannya kita akan menginjakkan kaki di lebih 50 negara.

Peristiwa apa yang paling berkesan bagi Anda dalam perjalanan keliling dunia sekarang ini?
Ternyata perdamaian itu suatu yang universal. Persaudaran itu tidak mengenal lintas batas dan lintas ras. Dalam banyak hal saya menjumpai orang-orang yang sangat baik di perjalanan, sampai mereka menawarkan tempat-tempat yang baik. Juga akomodasi, misalnya di Thailand , di mana tiba-tiba ada seseorang berhenti menyetop saya, lalu tanya: “Mau ke mana?”. Saya jawab, mau ke Phuket. Ayo saya antar, katanya. Lalu, sampai di Phuket, orang itu sendiri mencarikan hotel untuk saya menginap. Hotel yang saya minta harganya 50 Dolar semalam, ternyata harganya 350 Dolar semalam. Pada akhirnya, ketika saya keluar hotel itu untuk melanjutkan perjalanan, ternyata saya tidak usah keluar uang sepeser pun. Jadi hal ini membuat saya terharu.

Orang kulit putih, kulit hitam, kulit kuning semua mereka merasa bersaudara sebenarnya. Mudah-mudahan saja dengan kedatangan saya di negara-negara tersebut, yang jelas mereka menjadi sahabat-sahabat saya. Mereka selalu mengontak saya. Mudah-mudahan persaudaraan ini semakin menyebar dan tentunya dari Indonesia untuk dunia.

Setelah keliling dunia, apakah anda akan keliling Indonesia lagi dengan misi “Ride for Peace”, mengingat di berbagai wilayah di tanah air kita ini banyak terjadi konflik?
Saya rasa, di Indonesia saya akan mengungkap misi perdamaian dan persaudaraan dalam bentuk tulisan. Mungkin banyak tulisan saya yang sudah dibaca rekan-rekan di Indonesia, bahwa konotasinya kalau bicara petualangan/adventure itu sangat keras. Konotasinya sebuah petualangan itu hanya dilakukan orang-orang yang amat sangat hebat. Di situ saya mengulas, semua manusia pada prinsipnya lahir dengan jiwa petualangan. Tapi ada yang besar, ada yang kecil. Dan suasana dan situasi yang membentuk jiwa petualangan itu bertambah besar atau tidak dalam diri seseorang. Saya menulis, bahwa di mana ada persaudaraan sebenarnya di situ ada perdamaian. Dan insya Allah, kalau saya sudah pulang, melakukan presentasi atau berbagi bahwa persaudaraan itu penting, karena dalam persaudaraan itulah terjadi perdamaian.

Jadi itulah, kalau kita lihat di Afghanistan, atau di manapun itu di negara yang sudah terlibat konflik, rata-rata pelakunya akhirnya menyesal sendiri ––waduh–negara saya jadi hancur. Kenapa ya? Mungkin saya bisa berbagi bagaimana pentingnya persaudaraan. Dalam persaudaraan itulah terjadi perdamaian. rm

Mencapkan Kaki Di Eropa

2007-08-03T12:12:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=42638
Rakyat Merdeka, Minggu, 29 Juli 2007, 06:08:05

Mencapkan Kaki Di Eropa

Hazairin Pohan, Dubes RI Untuk Polandia

Dalam kunjungan delapan hari ke Polandia akhir Juli lalu, koreponden Rakyat Merdeka A. Supardi Adiwidjaya berkesempatan mewawancarai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Polandia Hazairin Pohan. Berikut ini petikannya:

BAGAIMANA hubungan politik RI-Polandia saat ini?
Hubungan RI-Polandia ini sudah berlangsung lebih dari setengah abad. Pengakuan kemerdekaan RI diberikan oleh Polandia sejak tahun 1955.

Hubungan politik kita baik sekali dengan Polandia. Kunjungan Presiden sudah tiga kali. Kunjungan Perdana Menteri satu kali. Sudah dibicarakan bahwa Presiden SBY akan berkunjung ke Polandia, kemungkinan besar tahun 2008 yang akan datang.

Apa saja yang dilakukan dalam rangka memperkuat hubungan politik dengan Polandia dan juga dengan negera-negara Eropa Timur lainnya?
Kita membentuk partnership, agreement dengan pihak Polandia, kerjasama dalam regional dan global, masalah penanganan international crime dan sebagainya. Kita juga akan membuka beberapa perwakilan di Eropa Timur: di Kroasia, Bosnia, Belarus. Dan di Rusia kita akan membuka konsulat di St. Petersburg dan Vladivostok.

Di Polandia kita merencanakan membuka konsulat kita di Wroclaw dan Poznan. Sehubungan dengan ini, mungkin tahap pertama, yang sedang saya lakukan sekarang adalah membentuk konsul kehormatan di sana nanti. Yang sekarang sedang saya jajaki dan pelajari dengan baik adalah mencari calon-calon yang akan dijadikan konsul kehormatan kita di Wroclaw dan Poznand itu; memperkuat kerjasama pertahanan, kepolisian, kerjasama penanganan terorisme; kerjasama dalam bidang pendidikan - tukar menukar student (mahasiswa); pembentukan perjanjian visa bebas bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas untuk Rusia, Ukraina, Romania, Polandia, Serbia.

Bagaimana hubungan bilateral Indonesia-Polandia di bidang-bidang ekonomi, perdagangan, sosial budaya?
Dari perspektif kita, kita belum semuanya mengembangkan perdagangan, investasi, turisme, iptek dan know-how dalam bidang industri, pertanian. Polandia itu merupakan negara nomor dua mitra perdagangan Indonesia di seluruh Eropa Timur.

Ekspor Indonesia ke Polandia berjumlah 350 juta US dolar per tahun. Polandia adalah mitra dagang Indonesia terpenting kedua sesudah Rusia di Eropa Timur dan Tengah ini.

Dalam konteks keseluruhan, pembangunan satu kebijakan Indonesia di Eropa Timur ini Indonesia menandatangani 200 lebih perjanjian-perjanjian baru. Khususnya dengan Polandia, Indonesia telah membuat kesepakatan baru. Jadi landasan hukum kerjasama dua negara ini sangat kuat sekali.

Nah ini approach baru kita. Dimana kita melihat Polandia dalam satu landscape yang baru sekarang ini, juga Rusia dan negara-negara Eropa Timur dan Tengah lainnya.

Negara-negara Eropa Timur dan Tengah ini mempunyai potensi besar proyek-proyek di Indonesia dalam bidang pertambangan, energi dan infrastruktur pembuatan jalan, pelabuhan dan dalam bidang pertahanan.

Apa tantangan-tantangannya?
Kita harus menjaga hubungan baik Indonesia-Polandia. Indonesia itu harus menjadi radar kepentingan bagi kepentingan Polandia, dan sebaliknya Polandia menjadi radar kepentingan Indonesia di Eropa. Dari segi ekonomi hubungan Indonesia masih rendah, tapi terus berkembang 30% per tahun. Jika kita lihat keseluruhan angka perdagangan kita dengan Eropa Timur sekarang telah mencapai 3,2 milyar dolar.

Kita melihat joint commission kita bersama dengan Polandia itu akan kita laksanakan tahun 2008 yang akan datang. Ada masalah-masalah prosedural, formalitas yang sedang kita kerjakan, agreement dan sebagainya sedang kita persiapkan. Diharapkan sidang komisi bersama ke-5 yang setelah mereka masuk Uni Eropa jadi berubah semuanya, termasuk tata aturan ekonominya. Sehingga perlu kita buat lagi perjanjian bilateral yang baru. Kita susun kerjasama kita dalam investment, banking, ekspor, promosi, UKM, pembentukan ITPC yang dilakukan di Budapest.

Kita lihat, satu hari di Polandia adalah tempat yang paling tepat untuk tempat Indonesia Promotion Centre. Karena Polandia ini dilihat infrastruktur ekonominya paling baik di seluruh Eropa Tengah dan Timur. Kalau seperti Hungaria, misalnya, tidak punya pelabuhan laut.

Berbicara tentang kredit, tentang adanya soft loan, Polandia itu punya uang sekarang ini, yang kita bisa manfaatkan untuk pembangunan kita dengan biaya murah. Kenapa? Karena dia soft loan. Kemudian langkah-langkah kita mengenai trade promotion, kita akan membuka Indonesia Expo yang akan kita lakukan di Warsawa pada tahun 2008 untuk seluruh Eropa Timur.

Dari segi ekonomi itu hubungan ekonomi itu kita bagi-bagi. Ada hubungan perdagangan, hubungan keuangan, ada investasi, ada UKM, ada beberapa joint production kita di bidang industri yang telah kita garap di Polandia ini, misalnya di Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan dan berbagai proyek lainnya.

Kemudian, misi kita adalah bagaimana mentransformasikan, mengubah yang tadinya dianggap bahwa pasar-pasar di negara-negara Eropa Tengah dan Timur itu sebagai “pasar alternatif”, sebagai substitusi yang dianggap tidak begitu penting, karena kita punya “pasar-pasar tradisional”. Negara-negara seperti Belanda, Jerman, Perancis itu dianggap sebagai “pasar tradisional” kita. Termasuk negara-negara Timur Tengah, di mana kita sudah secara teratur memiliki satu pasar di sana. Barang-barang kita itu laku dipasarkan di sana.

Tetapi kita ingin mengubah atau menjadikan pasar-pasar di negara-negara Eropa Timur dan Tengah itu, dalam konteks ini terutama Polandia juga sebagai “pasar-pasar tradisional”, seperti halnya negara-negara Eropa Barat.

Kalau kita lihat, misalnya volume perdagangan Indonesia-Polandia itu berjumlah 425 juta US Dolar itu per tahun - itu lebih besar dari negara-negara seperti katakanlah Belgia, misalnya, atau Denmark, Finlandia.

Dari bidang seni budaya, pendidikan, kita telah menandatangani agreement sewaktu Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI pada tahun 2003 berkunjung ke Polandia. Jadi kita akan tingkatkan potensi kerjasama pendidikan kita ini, di mana orang-orang Indonesia itu akan mendapat kesempatan belajar dengan biaya murah pada institusi pendidikan yang terbaik yang ada di Polandia ini. Kemudian, kita lagi merancang meningkatkan hubungan iptek kita dengan Polandia.

Apa saja kendalanya bagi masuknya produk-produk Indonesia ke pasaran Eropa Timur?
Dalam bidang perdagangan, kendala utama masuknya produk-produk unggulan kita ke Eropa Timur adalah produk-produk unggulan tersebut masih sedikit dikenal. Untuk itu jawabannya, kita harus menggiatkan promosi. Masalah jarak, bukan kendala. Buktinya setiap tahun barang-barang kita masuk ke Polandia seharga 350 juta Dolar.

Bahwa jarak yang lebih dekat, barangkali pengiriman bisa lebih cepat, lebih murah, sehingga barang-barang kita lebih kompetitif betul. Saya mengharapkan nanti, ketika proyek Uni Eropa pembangunan pelabuhan di Gedanks berjalan lancar. Sehingga beban yang ada di Ambon, di Rotterdam akan dipindahkan sebagian ke Gedanks, pelabuhan di bagian utara Polandia di Laut Baltik. Sehingga kapal-kapal konteiner bisa masuk di pelabuhan Gedanks.

Dengan demikian ekspor kita itu dikirim tidak lagi melalui Eropa Barat. Saya kira dua permasalahan itu yang merupakan kendala masuknya produk kita. Dan dari dua kendala ini yang sangat penting adalah melakukan promosi.

Soal investasi, apa saja hambatan masuknya investasi dari negara-negara Eropa Timur, khususnya Polandia, ke Indonesia?
Dalam bidang investasi, hambatan pertama karena orang-orang di Indonesia belum yakin, mereka sudah siap menjadi investor. Saya melihatnya, alau orang mau investasi, yang pertama dia punya teknologi nggak? Tidak ada yang meragukan, Polandia punya teknologi. Punya know how nggak? Tidak ada yang meragukan Polandia dalam hal ini, karena negeri ini merupakan negara industri sudah lebih 200-300 tahun ––know how mereka punya. Lalu mereka punya produk-produk unggulan nggak? Jelas mereka punya. Punya unggulan service nggak? Jelas mereka punya pengalaman membangun jalan, membangun kereta api, membangun segala macam mereka bisa. Pertanyaan ketiga, mereka punya uang tidak? Mereka punya. Terus apakah manajemen mereka itu masih gaya komunis nggak? Nah, waktu kita berunding-berunding dengan mereka - pihak investor di sini, yang mendampingi mereka itu adalah White & Case – perusahaan lawyers (pengacara) terkenal di dunia.

Bukan hanya itu. Orang-orang Eropa Timur, orang-orang dari Polandia ini, harga yang mereka tawarkan itu lebih murah dari harga internasional. 30% lebih rendah dari pada harga yang ditawarkan Perancis Jerman, dengan kwalitet yang sama. Pekerjaan yang dilakukan Polandia itu kualitasnya tidak bisa dikatakan bahwa Perancis atau Belanda itu lebih tinggi.

Kualitasnya sama. Dengan kualitas yang sama ini, Polandia menawarkan industri tekniknya lebih murah. Bukan hanya itu, Polandia juga menjanjikan alih teknologi.

Tadi Anda menyebut soal Indonesia Expo. Bisa dijelaskan?
Indonesia Expo 2008 ini kegiatan yang besar sekali, yang merupakan misi utama dari saya sebagai Duta Besar di Polandia ini. Karena saya melihat promosi ekonomi selama itu dilakukan secara parsial, tidak secara strategis, tidak komprehensif. Tadi saya sebutkan, di sini itu berdasarkan hasil riset kita, yang dilakukan oleh perusahaan profesional yang kita bayar mahal, itu melihat beberapa barang/artikel ekspor kita itu umumnya punya kesempatan besar untuk masuk di Polandia. Untuk itu caranya harus mempromosikan barang-barang Indonesia tersebut.

Promosinya seperti apa? Nah promosinya kita design, di mana dalam Expo ini akan hadir seluruh produk-produk unggulan kita yang terbaik dari Indonesia.

Kemudian produsen-produsennya itu tingkat pemutus yang datang ke sini. Mereka akan kita ketemukan dengan sekitar 700-800 pengusaha-pengusaha kawasan seluruh Eropa Timur pada tingkat distributor bukan pedagang eceran (retail). Intinya kita mendekatkan produk-produk unggulan itu ke pasaran ril, kepada pengusaha-pengusaha pada tingkat distributor, pada tingkat pemutus.

Penyelenggaraan Indonesia Expo 2008 – pameran yang sangat besar sekali, sekitar 8000 m inilah yang sedang kita persiapkan dalam rangka menggalakkan ekspor komoditi kita.–

Kemudian memfasilitasi welfare investment project. Jadi ada beberapa proyek investasi yang kita kerjakan dengan Polandia di Sumatra Selatan, di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Apakah juga dijalin kerjasama militer/pertahanan bilateral Indonesia-Polandia?
Polandia ini adalah negara di mana Indonesia memiliki hubungan kerjasama militer, pertahanan yang kedua terpenting setelah Rusia, walaupun di KBRI Warsawa tidak ada Atase Pertahanan. Tetapi hubungan kerjasama pertahanan dan militer antara Indonesia dan Polandia itu adalah kedua terbesar, yang jalan dan terus aktif, setelah Rusia.

Sangat penting revalitasi industri pertahanan kita dengan negara-negara Eropa Timur, misalnya dengan Polandia itu potensinya besar sekali. Mereka memiliki teknologi sendiri, yang tidak tergantung pada negara-negara Barat soal teknologi militer.

Kredit ekspor soft loans yang dengan suku bunga yang murah di bawah 2% , jangka waktu pinjaman 20 tahun, ada hibahnya 35 % dan sebagainya itu – ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh OECD mengenai proyek-proyek soft loans.

Untuk Polandia ini kita telah selesaikan proyek seharga 405 juta Dolar (expo-credit) untuk biaya pembelian kapal, helikopter, radar, pesawat pengangkut pasukan.

Anda bekerja keras untuk pembentukan Pusat Kebudayaan Indonesia di Warsawa. Apa urgennya?
Kita perlu mencapkan kaki kita di Eropa ini melalui jalur kebudayaan. Kenapa? Jalur kebudayaan itu adalah jalur yang lebih stabil untuk pembentukan persahabatan, untuk saling pengertian antara masyarakat.

Apa perlunya pembentukan Pusat Kebudayaan (Cultural Centre) di Warsawa? Pertama, di seluruh dunia dalam sejarah diplomat Indonesia belum pernah ada yang namanya Cultural Centre. Yang ada adalah kegiatan-kegiatan atau misi kebudayaan yang dilakukan oleh KBRI.

Tetapi yang namanya Cultural Centre berbeda dengan sekedar misi-misi kebudayaan. Ini menjadi Pusat Kebudayaan baik dari segi literatur/kesusastraan, baik dari segi tari, musik, seni beladiri, bahasa, yang secara strategis kita akan lakukan melalui Pusat Kebudayaan Indonesia ini. Akan banyak workshop yang kita lakukan, misalnya, workshop untuk tari kita lakukan di Warsawa, karena di sini ada Pusatnya.

Kita akan komunikasi dengan pemerintah kita untuk mendatangkan pelatih-pelatih tari di sini untuk melakukan workshop dengan seluruh pelatih-pelatih tari di Eropa. Pusat Kebudayaan ini akan menjadi perpanjangan tangan KBRI, tetapi tidak sepenuhnya dibawah KBRI, karena mereka secara keuangan akan berdiri sendiri. Tetapi secara operasional Pusat Kebudayaan ini berada dibawah kendali dari KBRI.

Kedua, dalam rangka mendirikan Pusat Kebudayaan itu memerlukan izin, memerlukan agreement. Nah, kenapa kita buat di Polandia? Kenapa, misalnya tidak di Belanda? Saya balik bertanya: Di Belanda ada tidak yang namanya perjanjian bilateral kita mengenai kebudayaan (cultural agreement) kita. Oke, ada. Apakah sudah ada kesepakatan bilateral kita untuk pembentukan Pusat Kebudayaan kita? Mungkin sudah ada di Belanda.

Ketiga, apakah untuk pembentukan Pusat Kebudayaan ini sudah mendapat izin Menteri Luar Negeri? Saya telah mendapat izin dari Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda untuk membentuk Pusat Kebudayaan Indonesia di Warsawa ini.

Keempat, apakah orang-orang peminat kebudayaan di sana itu cukup banyak? Barangkali di Belanda cukup banyak peminta kebudayaan Indonesia. Penduduk Belanda sekarang ini sekitar 16 juta jiwa.

Nah, jumlah penduduk Polandia ini sekitar 40 juta jiwa. Jadi daerah garapannya akan jauh lebih besar dibanding Belanda. Mungkin dari segi kebudayaan, antropolgi dan sebagainya, Belanda sangat kuat sekali. Saya memilih Warsawa, Polandia, sebagai basis Pusat Kebudayaan Indonesia yang pertama di dunia dalam sejarah diplomasi Indonesia.

Sementara ini di mana-mana di mancanegara yang ada adalah kegiatan-kegiatan kebudayaan. Karena kalau kita bicara mengenai pembentukan Pusat Kebudayaan Indonesia, harus ada agreement bilateral. Polandia dan Indonesia sudah pada tahun 2003 menandatangani perjanjian bilateral dan memberikan persetujuan mengenai pembentukan Pusat Kebudayaan Indonesia di Warsawa.

Selain itu, untuk pembentukan Pusat Kebudayaan Indonesia ini perlu persetujuan atau izin Menteri Luar Negeri Indonesia. Dan seperti yang sudah saya katakan, saya telah mendapat izin dari Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda untuk membentuk Pusat Kebudayaan Indonesia di Warsawa ini. Dan saya juga telah memperoleh izin Menteri Kebudayaan Indonesia. Jadi dari Jakarta, dari pemerintah pusat saya telah mendapatkan izin atau persetujuan untuk pembentukan Pusat Kebudayaan Indonesia di Warsawa.

Ketiga, ini juga yang menjadi pertanyaan dari menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda: Apakah sudah siap infrasturktur kebudayaan kita di sini? Jika dilihat dari minat mahasiswa-mahasiswi Polandia menerima beasiswa Darmasiswa setiap tahun terus bertambah 30-35 setiap tahun. Anda sendiri bisa melihat di sebuah kota kecil Bielsko-Biala minat orang-orang Polandia terhadap pertunjukan seni budaya Indonesia itu luar biasa sambutannya.

Di seluruh tempat yang sudah saya kunjungi di Polandia ini minat orang-orang Polandia pada kebudayaan Indonesia itu besar sekali.

Jadi saya mengharapkan persiapan yang kita lakukan sampai tahun depan, tahun 2008, untuk pembentukan Pusat Kebudayaan Indonesia yang bertepatan dengan 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional Indonesia.

Saya ingin menggunakan moment 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional pada bulan Mei 2008 itu sebagai peresmian dari Indonesia Cultural Centre yang pertama di dunia, yang letaknya di Warsawa. rm

2007-08-03T12:10:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=41924
Rakyat Merdeka, Selasa, 17 Juli 2007, 03:49:26

Plesiran Ke Belanda, Wakil Rakyat Disemprot

PERJALANAN anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) ke “Negeri Kincir Angin” dengan alasan untuk “Menentukan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur” dipermalasahkan Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) di Belanda. PPI menyatakan kerisauan dan keprihatinan atas perjalanan dinas anggota Komisi A DPRD Jatim tersebut yang katanya tertuang dalam RAPERDA.

Koresponden Rakyat Merdeka di Belanda A. Supardi Adiwidjaya melaporkan, alkisah, Senin (9/7), rombongan wakil rakyat dari Jatim tiba di Institut Belanda untuk Studi Asia Tenggara dan Karibia (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde/KITLV) di Leiden.

Pertemuan rombongan dengan pihak KITLV difasilitasi oleh Harry A. Poeze, Direktur Penerbitan KITLV. Ketika menerima rombongan, Harry sudah siap dengan arsip-arsip mengenai reorganisasi Pemerintah Hindia Belanda, termasuk Provinsi Jawa Timur.

“Saya akui memang agak sulit untuk mengumpulkan data secara komprehensif karena pihak KITLV baru diberitahu 1 jam sebelum kedatangan rombongan,” ungkap Harry.

Nah plesiran para anggota dewan yang terhormat ini, dikritik PPI di Belanda. PPI menilai, perjalanan para wakil rakyat ke “Negeri Tulip” ini terkesan mengada-ada dan mengabaikan pertimbangan efektivitas dan efisiensi. Apalagi, perjalanan ini dilakukan dengan jumlah rombongan yang besar dan tanpa perencanaan yang matang.

“Ini mengindikasikan adanya penghamburan uang dan energi negara. Penggunaan fasilitas sebuah biro perjalanan juga terkesan mengabaikan kapasitas KBRI untuk Kerajaan Belanda yang seharusnya bisa memfasilitasi agenda perjalanan,” protes PPI di Belanda.

Menurut PPI, penelitian sejarah sepatutnya diserahkan kepada sejarahwan profesional, sehingga energi anggota DPRD dapat dialihkan untuk menggodok RAPERDA lainnya yang lebih mendesak. PPI Belanda juga bersedia memfasilitasi penyediaan data yang dibutuhkan dengan memanfaatkan jaringan komunitas masyarakat Indonesia di Belanda.

Ketika dikonfirmasi PPI Belanda, Kusnadi MHum (FPDIP), juru bicara rombongan anggota DPRD Jatim menyatakan bahwa dirinya tidak bisa menjawab pertanyaan tentang tujuan dan urgensitas perjalanan dinas ini. PPI Belanda malah diminta untuk menanyakan pada Gubernur Jawa Timur tentang urgensitas perjalanan dinas ini.

Kusnadi berdalih bahwa kegiatan ini tidak akan menjadi preseden buruk bagi provinsi lainnya untuk langsung pergi ke Belanda dan meneliti hari jadi provinsi mereka, karena menurutnya setiap provinsi memiliki sejarah yang berbeda-beda. rm

Banyak UU Pesanan Kartel Neo Kolonial

2007-08-03T11:55:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=41812
Rakyat Merdeka, Minggu, 15 Juli 2007, 01:47:59

Banyak UU Pesanan Kartel Neo kolonial

Revrisond Baswir, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM

Di sela-sela waktu rehat Pertemuan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) se-Eropa, yang diselenggarakan 22-24 Juni lalu di aula KBRI Den Haag, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajah Mada (UGM).

Revrisond Baswir berbicara banyak tentang kondisi struktur perekonomian Indonesia yang menurutnya, banyak dikungkung Undang-undang pesanan kaum neokolonial yang kini bekerja dalam wujud kartel. Baik itu berupa G7, G8, World Bank, IMF, hingga Asian Development Bank. Celakanya, Indonesia tak punya pilihan lain kecuali manut. Berikut petikan wawancaranya dengan koresponden Rakyat Merdeka di Belanda A Supardi Adiwidjaya.

BAGAIMANA struktur ekonomi Indonesia sekarang ini?
Dalam menelaah perkembangan pemikiran terakhir, saya mencoba melihat apakah yang terjadi sebenarnya di Indonesia dari 1945 sampai sekarang. Menurut pendapat saya, merdeka itu tidak cukup hanya dengan statement, dengan proklamasi. Kolonialisme yang berlangsung tiga setengah abad itu pasti meninggalkan bekas, yakni struktur ekonomi yang berwatak kolonial. Itu bisa dilihat baik dari segi strata sosial, segi geopolitik, maupun dilihat dari segi penguasaan kapital dan sebagainya.

Jadi yang namanya proklamasi kemerdekaan itu jika dikaitkan ke ekonomi, agenda terpentingnya adalah mengoreksi struktur ekonomi yang berwatak kolonial itu. Founding fathers merumuskannya dengan bahasa sederhana, bahwa dalam mengoreksi struktur ekonomi yang berwatak kolonial itu, kita perlu melakukan demokratisasi.

Jawaban kita terhadap struktur ekonomi kolonial itu adalah demokratisasi ekonomi. Baik dalam bentuk penguasaan akses-akses produksi, pengembangan koperasi, termasuk juga penanggulangan kemiskinan, peluang kerja. Saya melihat persoalan demokrasi ekonomi itu bagi Indonesia, terutama bukan persoalan ideologis. Persoalannya sangat historis dan imperikal. Ibarat mengalami kecelakaan, mendapat cacat gara-gara kecelakaan itu. Struktur ekonomi kita ini adalah struktur yang berwatak kolonial itu, yang ditinggalkan kolonialisme. Dan Indonesia merdeka agendanya harus mengoreksi itu.

Lalu bagaimana Indonesia masa depan?
Saya mengajak, karena kita ini sudah 62 tahun sejak proklamasi, pertama, ingin saya ajak adalah nomor satu, coba deh pikirkan Indonesia masa depan itu dengan mematok tahun 2045. Jadi 100 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Lalu kita lihat selama 62 tahun ini kita sudah mengisi kemerdekaan atau belum. Atau apa yang harus lagi dilakukan dalam sisa 38 tahun berikutnya, dengan target Indonesia dalam tahun 2045 harus merdeka 100%. Jadi tidak hanya politik tapi juga merdeka dalam bidang ekonomi.

Ini sebenarnya yang ingin saya ajak teman-teman pelajar atau mahasiswa-mahasiswa ini. Bagaimana punya visi, Indonesia yang tahun 2045, yang secara ekonomi juga merdeka. Misalnya itu bisa diterjemahkan, merdeka itu apa sih praktisnya, misalnya, Indonesia yang bebas dari utang luar negeri pada tahun 2045 itu. Ini contoh sederhana secara internasional. Ekonomi dalam negeri, Indonesia yang bebas dari kemiskinan, pengangguran, juga termasuk misalnya hal-hal lain, seperti hubungan keuangan pusat dan daerah. Jadi saya membayangkan contoh sederhana, misalnya, dalam konteks kewilayahan. Kita pergi ke Amerika Serikat, Washington di situ kota kecil, kota besarnya New York , California. Kita pergi ke Australia, Canberra kota kecil. Kotanya yang besar Perth, Melbourne dan lain-lain.

Saya bayangkan Indonesia di tahun 2045 itu nggak bisa terus menerus mempertahankan kota Jakarta sebagai satu-satunya kota besar. Indonesia itu terlalu luas. Dari sejarah terbaru yang saya pelajari, ternyata Jakarta atau Batavia itu baru mem-by pass Surabaya baru setelah tahun 1939. Jadi saya bayangkan, sebenarnya masih ada waktu bagi kita 2045, Indonesia itu punya kota besar yang sebesar Batavia itu di Makassar, di Medan atau di tempat-tempat lain.

Bukankah Bung Karno sudah pernah memikirkan memindahkan ibukota RI ke Palangkaraya?
Itu dia. Apa yang saya katakan itu kan bukan soal baru. Inilah contoh keberadaan Batavia sebagai satu-satunya kota besar, ini adalah satu warisan kolonialisme yang belum dikoreksi. Bung Karno sudah ingin mengoreksi hal itu dengan memindahkan ibukota RI itu ke Palangkaraya, Kalimantan. Tapi okelah. Sekarang kita Indonesia sudah tahun 2007, kita ingin bicara Indonesia tahun 2045, saya bayangkan bagaimana menggeser aktivitas ekonomi keluar dari Jakarta, sehingga ada kota-kota besar baru di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatra, di Lombok, di Papua.

Sebenarnya sistem ekonomi apa sih yang ingin kita bangun di Indonesia ini?
Kalau saya kembali ke cita-cita founding fathers ya, melihat konstitusi, kita itu kan ingin melaksanakan demokrasi ekonomi. Tetapi kalau di-revers (diputar) ke sejarahnya ke belakang, saya kira tidak ada seorang pun yang bisa membantah, bahwa Bung Karno sebagai seorang marhaenis adalah seorang sosialis.

Bung Hatta, saya kira, seorang sosialis. Syahrir – seorang sosialis. Jadi dengan demikian UUD 1945 kita itu jelas, walau tidak menyebut kata-kata sosialisme, tapi dengan demokrasi ekonomi itu, dengan kalimat misalnya di ayat 2 pasal 33: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” itu jelas wataknya sangat sosialistik.–Jadi saya kira sebenarnya itu nothing wrong. Jadi saya bayangkan Indonesia tahun 2045 itu, ya Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Kira-kira begitulah. Dengan satu institusi yang berwatak demokratis itu.

Berbicara tentang konstitusi, dengan adanya empat kali amandemen atas UUD 1945, bagaimana pandangan anda mengenai hal itu?
Jadi memang begini, tentu pertama yang harus kita lihat adalah bahwa semua proses itu adalah merupakan bagian tidak terpisahkan upaya sistematis yang secara berangsur dilakukan oleh pihak kolonial.

Mereka tidak hanya menjerat Indonesia dengan KMB (Konferensi Meja Bundar), tidak hanya menjerat Indonesia dengan utang. Tetapi bahkan mereka juga ingin melakukan amandemen terhadap konstitusi. Nah, tapi kalau kita lihat apa yang terjadi ketika amandemen toh akhirnya terjadi, memang penjelasan dihilangkan. Hanya ayat 1, 2 dan 3 masih tetap seperti sediakala.

Jadi kalau bicara konstitusi ekonomi, ya tetap, yakni “perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas-azas kekeluargaan”: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Itu masih tetap seperti sediakala. Lalu, tinggal bagaimana itu harus ditafsirkan. Tetapi ayat 2 pasal 33 masih ada di situ.

Jadi persoalannya sekarang kemudian adalah, karena semuanya kan tidak statis, saya kira pihak-pihak yang ingin merombak itu akan terus juga bekerja. Jadi persoalannya di sini perlu juga adanya counter (aksi tandingan) untuk terus menerus mengawal bagaimana amanat konstitusi, cita-cita proklamasi itu diterjemahkan ke dalam produk-produk perundangan-undangan: undang-undang penanaman modal, undang-undang keuangan negara, undang-undangan mengenai hubungan pusat dan daerah, dan lain-lain. Proses ini harus terus menerus dikawal untuk mewujudkan Indonesia 2045 itu.

Dengan disyahkannya Undang-Undang Penanaman Modal, ada yang menilai Indonesia itu sudah dijual, atau paling tidak sudah dikuasi kepentingan pihak asing. Pandangan Anda mengenai UUPM tersebut?
Nah itu dia. Memang, bukan hanya UUPM, tetapi sudah terlampau banyak undang-undang terutama sejak “era reformasi” (dalam tanda petik) ini, yang dibuat sesuai dengan pesanan kaum kolonial, tepatnya kaum neokolonial.

Kaum neokolonial itu sekarang, kalau kita bicara satu persatu bisa disederhanakan. Itu dalam bahasa Bung Karno dulu disebut imperialisme internasional. Jadi pihak kolonial itu sekarang tidak bekerja sendiri-sendiri lagi, tetapi mereka membentuk kartel.

Mungkin dalam bahasa yang sederhana sekarang ini misalnya ya, G7, G8. Tetapi mereka bekerja melalui institusi yang namanya World Bank, IMF, Asian Development Bank. Undang-undang kita itu kebanyakan mereka itu yang membuat, misalnya Undang-undang Migas, di situ jelas peranan World Bank; Undang-undang BUMN di situ memain peranan Price Waterhouse Cooper, Undang-undang kelistrikan – di sini lagi-lagi ketemu peranan Asian Development Bank.–Nah, mereka-mereka itulah yang bermain.

Jadi yang saya lakukan selama ini, sampai hari ini adalah mencoba melakukan sosialisasi,–social movement (gerakan sosial), untuk meng-counter (menghadapi) itu. Dan satu persatu undang-undang itu kita bawa ke Mahkamah Konstitusi. Lalu di sini kita coba memperkarakan. Beberapa kali berhasil.

Kita bisa membatalkan Undang-undang Kelistrikan, kalau tidak salah pada awal Januari 2005. Seminggu kemudian kita bisa membatalkan beberapa pasal dalam UU Migas. Sekarang saya dan beberapa teman di Jakarta lagi membangun koalisi untuk mencoba membawa UUPM ini ke Mahkamah Konstitusi. Jadi porses ini yang terus menerus kita lakukan.

Sekarang ini kita dihadapkan pada berlakunya ekonomi pasar. Ekonomi Indonesia sekarang ini dipengaruhi sekali, atau bahkan dikuasai ekonomi neoliberal. Dalam menghadapi ini, bagaimana menurut Anda, apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya Agenda itu bisa disebar. Kenapa? Seperti sudah saya katakan tadi, agenda-agenda neoliberal dalam bentuk undang-undang (kelistrikan, migas dan segala macam), misalnya kita hadapi dengan bekerjasama dengan teman-teman yang secara sektoral menjadi korban.

Misalnya, dalam menghadapi Undang-undang Kelistrikan, saya bekerja dengan teman-teman Serikat Pekerja PLN. Dengan mereka, ada sosialisasi, pencerahan, kemudian kita bawa ke Mahkamah Konstitusi agar dibatalkan. Kita juga bekerjasama dengan Serikat Pekerja Pertamina. Setelah ada sosialisasi, pencerahan mengenai UU Migas, kemudian kita bawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dibatalkan.

Jadi yang bisa dilakukan, menurut saya, mencoba kembali melakukan gerakan sosial, melalui edukasi publik, terutama kepada victim (korban) masing-masing agenda ekonomi neoliberal itu. Tentu, kalau bisa lebih jauh lagi, kita akan masuk ke lembaga-lembaga yang sifatnya lebih politik. Misalnya, bagaimana melakukan kaderisasi partai politik yang mengerti apa itu neoliberalisme dengan segala konsekuensinya.

Sehingga nanti dari luar akan ada social movement (gerakan sosial), apakah itu NGO (LSM), apakah serikat pekerja, apakah itu mahasiswa. Tetapi di dalam parlemen itu ada partai-partai politik yang sudah mengerti agenda-agenda begini. Jadi saya kira, kerjanya, baik itu yang sifatnya ke akar rumput – gerakan sosial tadi, maupun kerja-kerja politik, bicara dengan parlemen, dengan partai-partai politik dan seterusnya. Dan tentu saja tidak bisa dalam waktu cepat, butuh waktu lama sekali. rm

Rombak Struktur Komando Teritorial

2007-08-03T11:48:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=41741
Rakyat Merdeka, Sabtu, 14 Juli 2007, 01:06:00

Rombak Struktur Komando Teritorial

M. Najib Azca, Kandidat Doktor Di Universtas Amsterdam

Persoalan reformasi TNI yang hingga kini belum tuntas, mendapat perhatian khusus M. Najib Azca. Tak cuma itu, dosen sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dan peneliti pada Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM ini juga menyoroti tragedi penembakan warga sipil di Pasuruan oleh oknum anggota Marinir beberapa waktu lalu. Saat ini, Najib sedang menempuh program doktoral di Universtas Amsterdam.

Tema penelitiannya tentang gerakan sosial agama, khususnya pasca konflik Ambon dan Poso. Tesis masternya “Peranan Militer Dalam Konflik Ambon” di Australian National University, Canberra. Topik ini terkait juga dengan skripsi S1-nya mengenai ideologi dwi fungsi ABRI di jurusan sosiologi Universitas Gajah Mada.

Dalam pertemuan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) se-Eropa bertemakan “Indonesia Masa Depan: Peran Kaum Muda”, yang digelar antara 22-24 Juni lalu, Najib menjadi salah seorang kontributor dengan makalah berjudul Visi dan Strategi Transformasi Politik Pertahanan dan Keamanan Indonesia. Berikut petikan wawancaranya dengan wartawan Rakyat Merdeka di Belanda, A Supardi Adiwidjaya.

BELUM lama ini telah terjadi penembakan terhadap beberapa warga di Pasuruan oleh marinir karena kasus tanah. Bagaimana penilaian Anda?
Kasus ini menyentakkan kita semua, bahwa sebenarnya ternyata reformasi militer belum selesai atau bahkan jauh dari selesai. Aneh sekali, bagaimana militer angkatan laut sampai melakukan penembakan karena kasus tanah. Peristiwa ini sama sekali jauh jika dikaitkan dengan fungsi TNI yang seharusnya melindungi rakyat. Ini membuktikan untuk kesekian kalinya, keterlibatan militer dalam urusan-urusan non militer ternyata masih banyak atau terus berlangsung.

Apa yang telah dilakukan Indonesia dalam soal reformasi militer sejauh ini?
Paling tidak masih ada beberapa wilayah yang selama ini mungkin terabaikan dalam proses reformasi militer. Seharusnya wilayah-wilayah ini penting dilakukan reformasi, tetapi sampai sekarang belum sepenuhnya tersentuh.

Pertama, yang terpenting menyangkut struktur teritorial militer, khususnya Angkatan Darat (AD). Struktrul teritorial militer: mulai dari pusat - Mabes, sampai tingkat kodam, korem, kodim, koramil, dan seterusnya. Struktur teritorial ini sampai sekarang masih terus berjalan, menjadi salah satu sorotan dari proses reformasi. Sistem teritorial inilah yang akan mengawetkan peranan politik AD. Dengan struktur yang luas dan luar biasa kuatnya dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Itu memberi jangkar kepada peranan politik militer.

Struktur teritorial militer ini sebenarnya warisan perang gerilya yang membuat kantong-kantong perlawanan sampai ke pelosok-pelosok desa untuk melawan kaum penjajah. Tetapi kemudian struktur teritorial ini diawetkan melalui proses politik, mulai periode baik zaman Bung Karno, dan terutama dibangun lagi dan diperkuat ketika zaman Soeharto.

Ini merupakan salah satu agenda yang sangat penting dalam melakukan proses reformasi, merombak struktur komando teritorial militer (terutama AD), yang selama ini belum disentuh. Hal ini memang isu yang sangat sensitif untuk AD. Karena selama ini AD menganggap struktur teritorial -mengutip, misalnya, pernyataan Jenderal (Purn) Ryamizard Rycudu— dan komando teritorial itu adalah rohnya AD. Kalau roh ini dihilangkan, artinya jadi almarhum namanya. Struktur teritorial ini abadi, merupakan roh dan jatidiri AD. Mereka mengabsolutkan ini.

Kedua, terkait bidang intelijen. Sampai saat ini sebenarnya intelijen ini masih dikuasai oleh militer, khususnya oleh AD. Ini warisan otoritarianisme sebenarnya. Penguasaan Bakin/Badan Koordinasi Intelijen Negara/ (sekarang namanya jadi BIN/Badan Intelijen Negara/) itu kan lembaga intelijen sipil, bukan bagian militer. Tetapi dari zaman Orba sampai sekarang ini masih terus dipertahankan. Sampai hari ini yang jadi Kepala BIN itu (adalah seorang Jenderal). Di era reformasi pada zaman BJ Habibie (Kepala BIN Arie Kumaat) sampai hari ini (saat ini Kepala BIN - Syamsir Siregar) adalah militer berpangkat jenderal. Struktur-strukturnya militer. Persoalan yang perlu dipecahkan adalah bagaimana lembaga BIN (jelmaan Bakin/Badan Koordinasi Intelijen Negara) ini diupayakan dipimpin seorang sipil.

Ketiga, bisnis militer. Militer ini memiliki sumber-sumber ekonomi yang independen. Independen itu artinya tidak transparan dan tidak terkontrol oleh negara. Ketika sebuah lembaga militer memiliki kemampuan melakukan kegiatan bisnis dana sendiri, otonomi yang independen, maka kontrol atau mekanisme kontrol negara tidak bisa dilakukan terhadap kegiatan bisnis militer ini. Sampai sekarang ini yang terjadi adalah, melalui berbagai mekanisme yang formal, semi formal maupun informal militer itu mempunyai resursi ekonomi yang besar sekali.

Masih cukup signifikan peranan militer di lembaga bisnis sektor formal dan juga sektor-sektor informal (jenderal-jenderal yang menjadi penasehat, komisaris di berbagai lembaga bisnis). Bisnis “abu-abu”, yang menyangkut illegal logging di berbagai tempat, tempat-tempat perjudian peranan militer juga terlihat. Area di situ masih ada. Jaring-jaring bisnis “abu-abu” ini yang dikuasai militer ini masih ada. Meskipun harus diakui sekarang ini sudah jauh berkurang. Belakangan berkurang karena terutama sebagian diambil alih oleh kepolisian. Hal yang disebut belakangan ini sebenarnya adalah dari sisi lain. Hal ini bisa dielaborasi lebih jauh. Namun, yang terlihat jelas sampai sekarang ini militer masih juga mempunyai jaring-jaring ekonomi yang sangat besar.

Masih banyak sekali jenderal-jenderal yang memiliki sumber-sumber ekonomi yang di luar jalur resmi, yang kemudian membuat mereka jadi susah terkontrol. Nah ini satu isu lain yang juga harus ditangani dengan baik. Saya kira, kebijakan sampai hari ini dari Kementrian/Departemen Pertahanan untuk melakukan reformasi bisnis TNI itu ambigu (tidak jelas). Misalnya, pertama, lembaga-lembaga bisnis yang dianggap sebagai bisnis militer yang boleh diambil oleh negara itu adalah bisnis-bisnis yang nilai asetnya (saya lupa, ini kira-kira) sekitar Rp 5 atau Rp 15 miliar ke atas.

Artinya bisnis militer yang kecil-kecil diperbolehkan. Itu kan namanya ambigu juga. Jika demikian artinya militer masih boleh berbisnis, dong. Seharusnya jika memang militer dilarang berbisnis, ya dilarang. Meskipun bagaimana caranya kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Itu sisi lain yang tidak mudah diselesaikan. Tetapi ini area yang harus dikenali dan harus dituntaskan reformasi bisnis militer ini.

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka yang Anda katakan, bagaimana pendapat anda dengan kegiatan bisnis militer dalam sektor koperasi? Untuk memenuhi kebutuhan hidup militer, pengadaan sektor koperasi, mungkin masih bisa ditolerir. Dalam arti tidak untuk bisnis luar, melainkan untuk kepentingan memenuhi kebutuhan ke dalam sendiri, untuk kebutuhan anggota-anggota koperasi itu sendiri, misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, perumahan, atau macam-macam.

Satu aspek yang juga penting berkaitan dengan reformasi peranan militer adalah soal yang menyangkut peradilan militer. Pendapat Anda?
Sehubungan dengan reformasi peranan militer, pengadilan militer juga menjadi salah satu isu yang sekarang menjadi perhatian penting. Pada saat ini militer yang melakukan kesalahan-kesalahan, yang menyangkut tindakan-tindakan pelanggaran yang bersifat pidana itu diadili melalui pengadilan militer. Meskipun kesalahan-kesalahan yang diperbuat itu tidak ada kaitannya dengan perang, dengan situasi tempur. Mereka, misalnya, kriminal, membunuh, tetapi pengadilannya adalah pengadilan militer. Nah, pengadilan militer ini tidak melalui mekanisme transparan. Tidak ada kontrol yang jelas terhadap pengadilan militer. Hal ini menyulitkan adanya transparansi dan akuntabilitas. Ini yang sekarang sedang dalam proses untuk perubahan undang-undang di DPR itu ke arah sana. Jadi bagaimana dilakukan peradilan sipil untuk anggota-anggota militer yang melakukan pelanggaran sipil. Kecuali kalau memang militer itu melakukan pelanggaran-pelanggaran di medan perang, sekaitan ini yang berlaku harus peradilan militer. Misalnya dalam pertempuran mereka menembak musuh yang sudah menyerah. Nah, pemecahan kasus yang begini memang harus melalui peradilan militer.

Ada yang berpendapat, salah satu aspek yang juga penting berkenaan dengan reformasi militer adalah penataan kelembagaan militer. Menurut anda?
Memang benar, isu penting yang menyangkut peradilan militer, yang selama ini saya kira belum dituntaskan adalah penataan kelembagaaan militer. Jadi salah satu isu yang sampai saat ini belum berhasil digolkan itu adalah reformasi kelembagaan dalam arti menempatkan militer itu di bawah Departemen Pertahanan.

Sekarang yang terjadi di Indonesia itu kan Panglima TNI itu posisinya setara Menteri, menjadi bagian kabinet, yang ikut dalam rapat-rapat kabinet. Nah, ini menjadi simbol persoalan atau kerancuan, karena dia menjadi sebuah kekuatan politik atau menjadi lembaga politik. Seharusnya Panglima TNI itu termasuk lembaga operasional dan dia tidak boleh mengambil keputusan politik. Yang mengambil keputusan politik dalam hal ini adalah lembaga di atasnya, seperti yang terjadi di negara-negara demokratis, yakni di bawah Menteri Pertahanan. Jadi angkatan bersenjata atau TNI itu adalah sub pelaksana bidang pertahanan dan keamanan di bawah Menteri Pertahanan atau Departemen Pertahanan.

Nah, sudah lama dilakukan upaya ke arah sana, tetapi selalu gagal sampai hari ini. Dan selama ini masih belum berhasil ya TNI itu masih berpotensi, atau bahkan masih menjadi kekuatan politik sebenarnya. Karena TNI ini katakanlah masih di bawah langsung Presiden, masih menjadi anggota kabinet, ikut dalam rapat-rapat kabinet, yang mengambil keputusan-keputusan politik. Hal tersebut adalah satu agenda, saya kira perlu terus menerus dikawal. Meskipun saya paham juga, problemnya sebenarnya ini kemudian terkait dengan kepolisian.

Kenapa sampai hari ini angkatan bersenjata atau TNI ini berada di bawah Departemen Pertahanan, karena sekarang ini posisinya sama, yakni langsung di bawah Presiden. Kapolri itu sama seperti Panglima TNI, setara menteri, ikut dalam sidang-sidang kabinet. Seharusnya juga kepolisian itu menjadi sub pelaksana. Dalam hal ini ada dua opsi, yakni di bawah Departeman Kehakiman, atau di bawah Kementerian Dalam Negeri. rm

Terhindar Dari Embargo RI Beli Korvet Belanda

2007-08-03T11:25:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=41166
Rakyat Merdeka, Kamis, 05 Juli 2007, 02:38:35

Terhindar Dari Embargo RI Beli Kapal Korvet Belanda

HARI Senin (2/7) di galangan kapal Royal Schelde, Vlissingen, Belanda, digelar upacara resmi penyerahan kapal korvet Sigma yang diberi nama “KRI Diponegoro-365”, yang dipesan dan dibeli oleh Pemerintah Indonesia. Penyerahan kapal itu ditandai dengan penandatanganan Protocol of Delivery.

Kapal korvet ini tidak saja menerapkan teknologi kapal perang modern, tetapi juga mengaplikasikan inovasi teknologi rancang bangun kapal yang terintegrasi dengan modulasi secara geometris (Ship Integrated Geometrical Modularity-Sigma) yang belum pernah diterapkan sebelumnya.

Koresponden Rakyat Merdeka di Belanda A. Supardi Adiwidjaya melaporkan, dalam acara seremonial serah terima kapal korvet Sigma tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut (AL) Laksama Slamet Soebijanto, bertindak sebagai inspektur upacara.

Laksamana Slamet Soebijanto mengungkapkan, dengan diserahkannya kapal korvet Sigma KRI Diponegoro-365 ini, secara perlahan tetapi pasti, TNI AL bisa memenuhi kebutuhan untuk menjaga keamanan dan keutuhan terutama wilayah laut Indonesia.

“Dan sekaligus kita terhindar dari embargo oleh pihak-pihak yang memang tidak berkeinginan Indonesia mempunyai kekuatan angkatan laut yang kuat,” ujar Slamet Soebijanto kepada wartawan usai acara serah terima kapal tersebut di Belanda.

Mengenai masalah pengadaan kapal, menurut Slamet Soebijanto, selain 4 korvet yang dibeli dari Belanda, kita juga mencoba mencari alternatif lain. “Karena ke depan kita tidak ingin tergantung. Kita harus mencari alternatif, mencari negara yang mau bekerja sama dengan kita dan negara tersebut tidak akan melakukan embargo terhadap kita,” jelasnya.

Beberapa saat yang lalu, lanjut Slamet Soebijanto, peresmian kapal korvet Sigma dari 14 korvet yang kita rencanakan, adalah merupakan realisasi dari rencana strategis dalam rangka mewujudkan postur AL yang besar dan profesional menuju tataran kekuatan TNI AL yang mampu mengawal negara.

“Peristiwa ini hendaknya kita sambut dengan rasa syukur dan bangga bahwa dalam situasi yang serba terbatas ini, pemerintah masih menyiapkan dana untuk menambah dan membangun kekuatan Angkatan Laut,” papar Slamet Soebijanto.

Direktur Umum Schelde Naval Shipbuilding Hein van Ameijden menambahkan,”Kami merasa bangga membangun kapal ini dan semoga KRI Diponegoro-365 ini akan sangat berguna untuk memperkuat Angkatan Laut Republik Indonesia,” kata Ameijden.

Berdasarkan kontrak antara Indonesia dengan Belanda pada 6 Januari 2004 tentang pengadaan dua unit kapal korvet, telah dilaksanakan pembangunan empat kapal oleh galangan kapal SNS (Schelde Naval Shipbuilding), Vlissingen, Belanda. rm

Melihat Indonesia dengan Hati (2)

2007-07-08T14:58:00.000-07:00

HET BERICHT, kabar dari Eropa

http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=het_bericht
Rakyat Merdeka, Kamis, 05 Juli 2007, 14:54:19 WIB

Melihat Indonesia dengan Hati (2)

BERBICARA mengenai film Naga Bonar Jadi 2, Dedy Mizwar mengemukakan: “Ada alasan kenapa 20 tahun setelah film Nagabonar beredar di bioskop tahun 1987 kembali film ini kami hidupkan”. Menurut Dedy, seperti pada saat Naga Bonar pertama, dalam film “Naga Bonar Jadi 2” ini ia memberikan apresiasi kepada Asrul Sani.

Asrul Sani adalah pencipta tokoh rekaan Naga Bonar, seorang pencopet yang menjadi jenderal di zaman perang kemerdekaan. Dia hanya ingin mengajak, mari sejenak menoleh ke belakang, agar kita tahu sampai sejauh mana bangsa ini telah melangkah. Jangan-jangan salah arah. Pak Asrul Sani mengkritisinya dengan sangat jenaka. “Sampai waktu itu seluruh Kabinet Pembangunan IV disuruh Pak Harto menonton Naga Bonar,” kata Dedy

“Bagaimana film di tahun 80-an, seorang pencopet menjadi jenderal, yang sudah sangat tidak mungkin kalau bicara soal militer, dalam kaitan politik represif pada waktu itu. Tapi seorang Asrul Sani, sastrawan, dia meniti buih di antara rambu-rambu dalam film Indonesia. Dan akhirnya Naga Bonar lolos dan diterima oleh masyarakat secara luar biasa”, ujar Dedy.

Nah, dalam keprihatinan sekarang, lanjut Dedy, di tengah banyaknya anak-anak sekolah saling tawuran, antaragama saling bantai, suku-suku saling bunuh, partai saling hujat, golongan saling memfitnah, film ini dibuat. “Saya ingin mengajak kembali melihat Indonesia dengan hati.
Mungkin anda tertawa tadi, saya melihat sebagian menangis, padahal ini hanya sebuah film. Sebuah hipnotis dari sebuah film, yang diputar di depan Anda. Betapa kekuatan sebuah film sehingga kita menangis dan tertawa,” ungkap Dedy.

Menurut Dedy, sejak industri televisi menjadi booming di Indonesia, duabelas sampai limabelas tahun yang lalu, kebutuhan film begitu besar. Tapi sumber daya manusia tentang film sangat sedikit. Buntutnya, semua orang bisa masuk ke dunia film.
Akibatnya televisi di Indonesia seperti sekarang, macam-macam, semuanya serba instan. Padahal, kata Dedy, kita tahu dan sadar sekali, bahwa film bisa mempengaruhi cara berfikir.

“Film sangat mempengaruhi pola pikir (mindset) kita sebuah bangsa, sebuah komunikasi massa yang luar biasa sebagai industri. Nah inilah sebuah keprihatinan,” kata Dedy.

Dedy mengaku mencoba membuat film yang bisa menggugah kecintaan masyarakat Indonesia kepada negerinya. Dedy mengajak melihat perbedaan dengan cinta.

“Karena tidak mungkinlah semua kita sama-samain. Dari Sabang sampai ke Merauke kita sama-samain tidak mungkin. Komitmen oke. Negara Kesatuan Republik Indonesia oke. Tapi bagaimana bisa disama-samain, bahasanya juga beda-beda setiap daerah, demikian juga agamanya pun beragam”, tegas Dedy yang mewarnai televisi Indonesia dengan sinetron religinya.

Mari kita melihat perbedaan dengan cinta, lanjutnya, karena fitrah manusia juga memiliki cinta. Dalam film Naga Bonar ini para pemain terdiri dari berbagai suku bangsa. Tapi tidak ada tokoh antagonis dalam film ini. Kita tidak sadar hal itu. Biasanya setiap film ada tokoh jahat.
“Saya optimistis sebenarnya, kita memiliki niat baik. Kita tidak mempunyai niat jahat untuk menghancurkan negeri kita. Mari kita mengkritisi sesuatu itu dengan cinta”, kata Dedy Mizwar.

Juga ada kesadaran, lanjutnya, bahwa agama itu penting dalam kehidupan. Bahwa ahlak, moral adalah substansi yang amat penting, bukan hanya kepandaian saja.
“Siapakah yang marah nonton film ini. Adakah yang tersinggung?”, tanya Dedy. Saya kira, lanjutnya, memang saya tidak ingin menyudutkan siapapun, pihak-pihak manapun yang ada di Indonesia.

“Saya ingin mengajak, ayo mari kita melihat kembali Indonesia dengan segala problemnya. Inilah sebenarnya yang memprihatinkan. Kalau kita melihat film-film di televisi di Indonesia, seolah-olah tidak ada persoalan apa pun di Indonesia, kecuali soal cinta remaja. Kalau kita melihat filmnya di bioskop, tidak ada persoalan bangsa ini, kecuali hantu bertaring beberapa senti. Itu yang menjadi kegelisahan kami, kenapa membuat film Naga Bonar. Kalau berbicara soal cinta, tiba-tiba cinta kok
harus remaja. Bagaimana tentang cinta anak terhadap orang tua, persahabatan. Juga cinta terhadap negeri ini,” ungkapnya panjang lebar.

Dedy berpendapat, film yang cukup baik adalah film yang menciptakan dialog antara penonton dengan apa yang ditonton. “Kita tidak ingin menyakiti siapapun, kita ingin saling menyayangi, nonton bersama-sama dan silakan Anda berdialog dengan hatinurani anda sendiri. Silakan Anda melihat ke dalam hati anda sendiri. Sudahkah saya memberikan sesuatu yang berharga bagi kehidupan berbangsa ini?”, demikian Dedy
beretoris. ***

Melihat Indonesia dengan Hati

2007-07-08T14:55:00.000-07:00

HET BERICHT, kabar dari Eropa

http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=het_bericht
Rakyat Merdeka, Jumat, 29 Juni 2007, 15:22:09 WIB

Melihat Indonesia dengan Hati (1)

Catatan: A.Supardi Adiwidjaya (Koresponden Rakyat Merdeka
di Belanda)

Pada Jumat (22/6) sore sekitar pukul 21.00 waktu Belanda, diputar
sebuah film berjudul “Naga Bonar Jadi 2”. Pemutaran film itu sebagai
pembuka rangkaian kegiatan pertemuan PPI se-Eropa bertemakan
“Indonesia Masa depan: Peran Kaum Muda” di aula KBRI Den Haag.

Dubes RI untuk Kerajaan Belanda Junus Effendi Habibie, memberikan
kata pengantar untuk pemutaran film “Naga Bonar Jadi 2” ini. Deddy
Mizwar, sutradara sekaligus produser film itu juga hadir di Belanda.

“Dalam rangka melihat peranan pemuda pada pembangunan masa depan
Indonesia, sengaja saya ingin pertontonkan sebuah film, yang kalau nanti
dicermati, bisa menggugah dan berfikir bagaimana pandangan-
pandangan kita mengenai masa depan” kata Junus Habibie.

Menurut Junus Habibie, ada pesan yang ingin disampaikan dalam film
ini. Pesan ini merupakan salah satu stimulans bagi para
pelajar/mahasiswa, yang akan berdikusi. Satu diskusi bisa berhasil atau
tidak berhasil kalau ada stimulans, ada cita-cita mengenai perspektif atau
prospek yang diharapkan di masa Indonesia yang akan datang.

Selama pemutaran film “Naga Bonar Jadi 2” ini berlangsung sungguh
kerap terdengar suara ngakak atau gelak tawa lepas dari para penonton
melihat adegan-adegan yang kocak. Dan dalam ruangan tersebut kadang-
kadang juga jadi sunyi sepi, ketika para penonton menyaksikan adegan-
adegan yang membangkitkan kesedihan.

Sesekali juga kedengaran suara orang batuk-batuk. Juga terlihat ada
beberapa orang yang sibuk dengan kameranya masing-masing memotret
ataupun mensyuting obyek-obyek yang diingini masing-masing. Lewat
cahaya remang-remang di ruangan di mana diputar film, cukup nyata
kelihatan banyak penonton yang kedua belah mata mereka basah karena
rasa haru, ketika di layar berlangsung adegan-adegan yang
menggambarkan kesedihan.

Begitu film tersebut selesai diputar, para hadirin spontan berdiri dan
memberikan tepuk tangan yang gemuruh, yang menandakan rasa kagum,
rasa hormat terutama kepada Deddy Mizwar pemeran utama film “Naga
Bonar Jadi 2” tersebut.

Tidak berlebihanlah kiranya, jika orang menilai film “Naga Bonar Jadi 2”
itu sangat bernas. “Film ini sangat bagus sekali. Ini merupakan film
Indonesia yang terbaik yang pernah saya tonton selama hidup saya”,
demikian kata Joko, mahasiswa dari Groningen, Belanda,
mengungkapkan apresiasinya atas film tersebut.

“Saya kehabisan kata-kata untuk memuji film ini”, ujar Michael
Putrawenas, mantan “dedengkot” PPI Belanda.

Setelah film “Naga Bonar Jadi 2” selesai diputar, dari wajah-wajah
kebanyakan penonton terlihat nyata menampakkan kekaguman, rasa
puas mereka atas film yang ditontonnya. Beberapa orang penonton langsung
berkerumun mengelilingi sang aktor utama Deddy Mizwar. Banyak yang
minta dipotret bersama dengannya. ***

Mereka Minta Kepastian Hukum

2007-07-08T14:48:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=41147

Rakyat Merdeka, Rabu, 04 Juli 2007, 05:07:10

Mereka Minta Kepastian Hukum

Junus Effendi Habibie, Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda

Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda Junus Effendi Habibie kembali berkesempatan diwawancarai koresponden Rakyat Merdeka di Belanda A Supardi Adiwidjaya di ruang kerjanya. Kali ini, Dubes Fannie menjawab berbagai isu berkaitan dunia investasi Belanda di Indonesia. Berikut petikannya.

BAGAIMANA perkembangan hubungan ekonomi Indonesia-Belanda belakangan ini?
Perkembangan hubungan ekonomi antara kedua negara, musti lihat win-win solution. Dalam salah satu konsep, konsep pelabuhan, itu merupakan pintu daerah di belakangnya. Di dunia ini dulu ada dua power, Barat dan Timur. Barat ini harap dibaca: Amerika Serikat. AS itu the single powerfull – politically, military. Bagaimana kita hadapi hal-hal ini? Amerika Serikat sekonyong-konyong menjadi sangat superpower baik ekonomi, maupun militer. Sedang Rusia sudah tidak. Tetapi, sekonyong-konyong tumbuhlah apa yang namanya Uni Eropa yang menjadi raksasa, baik dari jumlah penduduk, maupun perekonomiannya.

Sehubungan ini, apa yang mau dicapai Indonesia? Bagaimana Indonesia masuk di pasaran Uni Eropa (UE)?
Kalau melihat contoh, misalnya bekas-bekas jajahan Inggris, itu masuk ke UE, seperti India masuk pasar UE lewat Inggris; Tunisia, Aljazair masuk UE melalui Perancis. Sedang Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa, sebaiknya memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan di Belanda untuk meningkatkan perekonomian kita.

Belanda pada prinsipnya sangat apresiasi atas inisiatif Indonesia mencerminkan hubungan erat dan baik antara Indonesia dan Belanda dituangkan dalam draft Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands on Comprehensive Partnership. Dalam kaitan ini, Belanda berupaya membantu Indonesia dalam capacity building guna meningkatkan kemampuan Indonesia dalam percaturan internasional di bidang perdagangan, investasi, kesehatan, pendidikan dan good governance.

Dikaitkan dengan disahkannya Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) pada Maret 2007 lalu, bagaimana gambaran hubungan dalam penanaman modal Belanda dengan Indonesia?
Dalam bidang penanaman modal Indonesia-Belanda, investasi Belanda belum memuaskan. Ini dapat dilihat baik dari jumlah proyek maupun nilai proyek investasi yang disetujui. Selama sembilan tahun terakhir (1997–Oktober 2006), investasi Belanda yang disetujui mengalami fluktuasi dengan jumlah nilai US $ 7,724,5 miliar. Sampai dengan Oktober 2006, Belanda menduduki peringkat ke-11 sebagai investor terbesar di Indonesia.

Dalam upaya menarik lebih banyak investor Belanda untuk melakukan aktivitasnya di Indonesia, KBRI Den Haag bersama Perwakilan Kantor BKPM dan Indonesia Netherlands Association (INA), pada 10 Mei 2006, menyelenggarakan seminar “Buissness and Investment Opportunities in Indonesia”, mengadakan Businnes Meeting KBRI Den Haag bekerjasama dengan Provinsi Jawa Tengah di Den Haag 5 Oktober 2006, menggorganisir pertemuan bisnis antara Bupati dan delegasi Minahasa dengan 20 pengusaha Belanda yang berminat dalam pengembangan kota wisata, pertanian, penyediaan air bersih dan elektrifikasi pada 21 Mei 2007 dan Kabupaten Karo dengan 10 pengusaha terkemuka Belanda yang berminat menanamkan modalnya di Indonesia pada sektor pertanian pada 4 Juni 2007.

Dus, sudah cukup banyak kegiatan yang sudah dilakukan KBRI Den Haag dalam usaha menarik para investor Blanda untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hasil konkritnya?
Berbicara soal hasil konkrit, kita tidak bisa cespleng - berhasil. Itu onzin (omong kosong). Kita musti lihat trend (kecederungannya) bagaimana. Nah, saya melihat jumlah penanaman modal Belanda di Indonesia kecenderungannya meningkat. Apa buktinya? Investment Unilever, yang tadinya cuma bikin minyak kelapa sawit, tambah lagi dia sudah bergerak, sudah beli ABC kecap. Itu kan investment. Banyak produk lainnya yang dia tambah.

Bagaimana pandangan investor Belanda terhadap iklim investasi di Indonesia, apakah positif atau negatif? Apa saja keluhan mereka?
Para investor Belanda tidak mengatakan negatif terhadap iklim investasi di Indonesia. Tetapi memang ada keluhan dari mereka. Mereka minta kepastian hukum. Mereka minta keamanan dijamin. Mereka minta peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai upah buruh, kerjasama buruh dengan majikan itu ada, sehingga mereka bisa mengkonkulir: investment begini, uang saya segini, akan mendapat profit segini.

Tetapi birokrasi yang berbeli-belit itu bagaimana?
Ah ini ya, dulu mengenai birokrasi ini sangat berbelit-belit. Sekarang ini boleh dikatakan juga masih berbelit. Tapi sudah semakin maju. Contohnya, buat investment diperlukan ijin masuk (visa) ke Indonesia, dulu di sini 14 hari, saya putuskan tujuh hari.

Berkaitan penanaman modal, sehubungan dengan berbagai pungutan di daerah-daerah, menurut mantan Dubes Mohammad Jusuf, terdapat preman-preman lokal. Apakah aksi preman lokal ini masih merajalela di Indonesia?
Saya tidak berani mengatakan tidak ada. Tetapi saya berani mengatakan, banyak kemajuan dalam mengeliminir aksi-aksi preman lokal tersebut.

Bagaimana perspektif kerjasama pembangunan Belanda-Indonesia?
Dalam hubungan kerjasama pembangunan, kebijakan Kerjasama Pembangunan Belanda untuk Indonesia masih tetap menitikberatkan pada sektor pendidikan, penyediaan air bersih, good governance, investment climate, dan pengembangan Kawasan Timur Indonesia. Hal ini tertuang dalam program kerjasama Bank Dunia dan Belanda (melalui Kedubes Belanda di Jakarta) dalam Institutional Development and Capacity Building 2005-2009.

Program dimaksud merupakan mekanisme Trust Fund Belanda sebesar 20 jua Euro (US $ 24.255.000) disalurkan melalui Bank Dunia untuk membiayai sub kegiatan program Technical Assistance guna mencapai sasaran yang ditetapkan bersama dalam Country Assistance Strategy (CAS) untuk Indonesia 2005-2009.

Program kerjasama tersebut telah disepakati bersama oleh pihak-pihak terkait. Pola pencairan dana, sebagai berikut: tahun 2005 sebesar Euro 2,5 juta, tahun 2006 sebesar Euro 3,3 juta, tahun 2007 sebesar Euro 5,8 jta, tahun 2008 sebesar Euro 6,6 juta dan sisanya tahun 2009. Pemerintah belanda telah memberikan bantuan melalui World Bank Trust Fund sebesar Euro 200 juta, untuk rekonstruksi Aceh yang rusak akibat bencana alam. rm

Belanda Tak Lagi Shock

2007-07-08T13:28:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=40831
Rakyat Merdeka, Jumat, 29 Juni 2007, 02:37:30

Belanda Tak Lagi Shock

Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda Junus Effendi Habibie

Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda Junus Effendi Habibie berkesempatan diwawancarai koresponden Rakyat Merdeka di Belanda A Supardi Adiwidjaya di ruang kerjanya. Tema pembicaraan sekitar hubungan ekonomi, perdagangan, politik, sosial dan budaya antara Indonesia dan Belanda. Berikut ini petikannya.

BAGAIMANA tanggapan Belanda dengan ditangkapnya sejumlah tersangka teroris dari Jemaah Islamiyah seperti Abu Dujana, Zarkasih dan lain-lain baru-baru ini?
Dulu masyarakat internasional umumnya, khususnya di Belanda mengira, Indonesia itu sarang dan surga bagi teroris-teroris. Saya mengatakan teroris-teroris, saya tidak mengatakan teroris-teroris Islam. Sebab teroris itu bisa beragama Islam, bisa beragama Kristen dan segala macam. Nah kebetulan di dalam hal ini teroris beragama Islam belakangan ini agak aktif. Sehubungan dengan ini pemerintah Indonesia menyatakan; pemerintah tidak mentolerir act of terrorism (tindakan terorisme), karena bertentangan dengan filsafat Pancasila dan UUD 1945. Sehubungan isue terorisme, kita ketahui, tadinya dunia itu shock, jangankan Belanda.

Apa ukurannya?
Waktu itu jumlah turis Belanda yang datang ke Indonesia menurun menjadi di bawah 100 ribu orang, tetapi sekarang sudah menjadi di atas 150 ribu orang. Apa artinya ini? Mereka telah melewati schok itu dan melihat keadaan, ah tidak begitu. Jadi mereka tahu bahwa pemerintah Indonesia tidak mentolerir terorisme, jadi ada jaminan keamanan yang sedang dibangun pemerintah Indonesia. Dengan demikian, dengan ditangkapnya sejumlah teroris dari Jemaah Islamiyah tersebut mendapat tanggapan yang positif di Belanda.

Dengan diberlakukannya kebijakan Visa On Arrivel (VOA) untuk pengusaha dan turis Belanda untuk kunjungan singkat ke Indonesia, apakah arus kedatangan para turis dan pebisnis Belanda meningkat?
Sekarang ini, seperti yang telah saya katakan, jumlah turis dan pebisnis Belanda ke Indonesia sudah mencapai jumlah lebih dari 100 ribuan orang dan kami perkirakan jumlahnya akan meningkat dalam waktu dekat.

Ada cukup banyak orang-orang Belanda yang datang ke saya menanyakan: “Kapan Garuda Indonesia terbang lagi ke Belanda”. Saya rasa, orang-orang Belanda tersebut merasa dekat dengan Indonesia, kalau dengan naik Garuda itu pelayanannya bagus, enak dan nyaman dan sebagainya. Jika Garuda terbang lagi ke Belanda, saya yakin jumlah turis Belanda yang berkunjung ke Indonesia akan cepat meningkat menjadi 200 ribuan orang.

Apa yang dilakukan Dubes Indonesia di Belanda saat ini untuk semakin meningkatkan hubungan politik, ekonomi, sosial dan budaya antar kedua negara?
Kami di sini di KBRI ini menjalankan kebijakan berdasarkan tuntunan dan kebijakan pemerintah pusat. Jadi KBRI ini merupakan perpanjangan tangan dari pada kebijaksanaan pusat. Dengan sendirinya di sini di tiap-tiap kedutaan itu mempunyai ciri khas sesuai dengan kebudayaan, masyarakat setempat. Kita sudah berusaha mendekati atau mengadakan pendekatan-pendekatan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pengusaha-pengusaha dan sebagainya. rm

Dubes RI Di Belanda Dihibur Film "Naga Bonar Jadi 2"

2007-07-08T13:16:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=40629
Rakyat Merdeka, Selasa, 26 Juni 2007, 02:41:27

Dubes RI Di Belanda Dihibur Film “Naga Bonar Jadi 2”

UNTUK memeriahkan kegiatan Pertemuan Pemuda Indonesia (PPI) se-Eropa yang digelar di aula KBRI Den Haag, Belanda, pada akhir pelan lalu, film “Naga Bonar Jadi 2” sukses mencairkan suasana. Maklum, acara itu sendiri mengusung tema yang lumayan serius, yaitu “Indonesia Masa Depan: Peran Kaum Muda”.

Film “Nagabonar Jadi 2” yang dibintangi aktor senior Deddy Mizwar itu, berhasil mengocok perut para peserta pertemuan antara lain Dubes RI untuk Kerajaan Belanda Junus Effendi Habibie, Wakapri Djauhari Oratmangun, nara sumber serta para mahasiswa/pelajar peserta pertemuan PPI se-Eropa. Selama film kocak ini diputar, gelak tawa memenuhi aula KBRI Den Haag.

Begitu film selesai diputar, para hadirin spontan berdiri dan memberikan tepuk tangan yang gemuruh, yang menandakan rasa kagum dan hormat kepada Deddy Mizwar, aktor utama film tersebut yang juga hadir dalam pertemuan itu.

Dubes Junus Effendi Habibie yang akrab disapa Fanny Habibie menyatakan,”Untuk melihat peranan pemuda pada pembangunan masa depan Indonesia, sengaja saya ingin pertontonkan sebuah film, yang kalau dicermati, bisa menggugah pemikiran bagaimana pandangan-pandangan kita mengenai masa depan”. “Pesan yang ingin disampaikan dalam film Naga Bonar Jadi 2 ini, merupakan stimulan bagi para pelajar atau mahasiswa Indonesia,” kata Fanny.

Suara Bersama

Pertemuan PPI se-Eropa yang ditutup Minggu (24/6), juga mengeluarkan suara bersama: “Indonesia Masa Depan Suara dan Peran Kaum Muda (PPI: IMD-SPKM)”. Menurut PPI se-Eropa, mereka bertemu dan berkumpul di Den Haag dipicu oleh kerisauan kolektif.

“Berakhirnya rezim dan sistem politik Orde Baru pada 1998, telah membawa perjalanan Republik Indonesia tercinta memasuki babak baru kesejarahannya sejak itulah dimulai proses reformasi. Namun hingga kini arah dan pijakan baru yang nyata dan kokoh untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh bangsa belum dirumuskan,” kata mereka.

Masih menurut PPI se-Eropa, tak dipungkiri bahwa telah dicapai sejumlah hasil penting dan strategis sebagai buah dari proses reformasi yang dihela bersama oleh segenap anak bangsa, di antaranya kebebasan pers, kebebasan berorganisasi dan berpolitik, pemilu yang jujur dan adil. rm

Bob Hering Dapat Award

2007-05-24T12:00:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=38471

Breaking News

Foto Rakyat Merdeka
Dari kiri ke kanan: Wakil Kepala Perwakilan RI untuk Negeri Belanda, Djauhari Oratmangun, Prof Dr Bob Hering dan Walikota Blitar Djarot Saiful Hidayat.
Stein, 19 Mei 2007

Bob Hering Dapat Award

PEMERINTAH kota Blitar memberikan penghargaan kepada Prof Dr Bob Hering (82), warga Belanda yang tinggal di kota kecil, Stein, atas aktivitasnya dalam kaitan hubungan dengan Indonesia. Sejak lima tahun lalu, Hering hanya bisa duduk di kursi roda dan terbaring di tempat tidur karena sakit. Hadir dalam acara itu, hadir Wakil Kepala Perwakilan KBRI Belanda Djauhari Oratmangun, Walikota Blitar H Djarot Saiful Hidayat, Poerwanto (Kepala Pusat Studi Bung Karno), Netty Hering, istri Bob Hering dan yang lainnya.

Koresponden Rakyat Merdeka di Belanda A. Supardi Adiwidjaya melaporkan, pemerintah kota Blitar, menurut Djarot, memberikan penghargaan dan medali emas kepada Hering atas dedikasi dan atas sumbangannya dalam pembangunan perpustakaan Bung Karno di kota Blitar. Pemerintah dan masyarakat kota Blitar juga berterima kasih kepada Hering yang telah merelakan koleksi buku-bukunya untuk diberikan kepada rakyat Indonesia, terutama koleksi-koleksi untuk pengembangan perpustakaan Bung Karno di kota Blitar.

Wakil Kepala Perwakilan KBRI Den Haag, Djauhari Oratmangun menyatakan terima kasih kepada Bob Hering, yang selama ini telah melakukan studi/penelitian ilmiah mengenai Bung Karno. rm

Disubsidi, Tapi Tak Pernah Diintervensi

2007-04-22T11:43:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=36567
Minggu, 22 April 2007, 02:29:21

Disubsidi, Tapi Tak Pernah Diintervensi

Catatan 60 Tahun Radio Nederland Wereldomroep

Minggu (15/04) pekan lalu, udara negeri “Kincir Angin” di siang hari sungguh terasa panas. Tepat 60 tahun lalu pada 15 April 1947, pemerintah Belanda meresmikan berdirinya Radio Nederland Wereldomroep (RNW). Dan Minggu yang cerah itulah, RNW menggelar acara “Open Huis” dari pukul 11.00 – 16.00 di kota Hilversum. Para tamu diperbolehkan membawa keluarga dan anak-anak, bahkan cucu-cucu dalam acara peringatan 60 tahun RNW itu. Dalam acara perayaan tersebut, disediakan berbagai makanan dan minuman sambil mendengarkan musik. Ratusan pengunjung memenuhi undangan untuk merayakan Ultah RNW itu.

ADA atraksi yang sangat menarik, bukan saja bagi anak-anak dan cucu-cucu, tetapi juga buat bapak, ibu ataupun kakek-nenek, bagaimana “si tukang es krim” atau "ijsco Ali" memberikan cuma-cuma es krimnya kepada siapa saja yang berminat. Dan dengan sendok yang panjangnya sekitar semeter, "ijsco Ali" dengan tongkatnya “mempermainkan” para peminat es krim sedemikian rupa sehingga membuat orang, baik si peminta maupun mereka yang melihat tertawa terpingkal-pingkal, relatif lama tidak bisa “menangkap” mangkuk es krim yang diberikan sang “ijsco Ali”. Namun akhirnya, tentu, sebagai hadiahnya toh si peminat mendapat es krim gratis yang diinginkannya.

Dalam acara itu, Ranesi (Radio Nederland Seksi Indonesia) menyelenggarakan pertemuan serius “Talk Show” atau acara Radio Nederland berbincang-bincang dengan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda -Junus Effendi Habibie, pakar politik Belanda dari Universitas Twente- Nico Schulte-Nordholt, pakar ekonomi (bekas Sekjen INA/Indonesian Netherlands Association) – Martin Sanders dan anggota parlemen Belanda dari Fraksi VVD–– JC Hans van Baalen. Perbincangan mereka, terutama berkaitan hubungan Indonesia-Belanda.–

Di sela kesibukan berkaitan dengan kegiatan Open Huis itu, wartawan Rakyat Merdeka di Negeri Belanda A Supardi Adiwidjaya berkesempatan mewawancarai Kepala Bagian Ranesi Henry Sandee. Berikut petikannya.

Menyambut Ultah Radio Nederland Wereldomroep (RNW), Direktur RNW Jan C Hoek menyatakan, “RNW telah menyediakan berbagai informasi dengan sudut pandang Belanda-Eropa kepada berjuta-juta penduduk dunia, dengan menjaga objektivitas dan kebebasan”. Menurut Anda?
RNW mempunyai sejumlah tujuan. Salah satu tujuannya, menerangkan atau memberikan informasi kepada dunia mengenai sikap atau perkembangan di Belanda dan Eropa. Kami merasa perlu ada sarana informasi dari berbagai bahasa (ada sembilan bahasa, termasuk Indonesia) untuk memberikan berbagai informasi dengan sudut pandang Belanda-Eropa tersebut.

Misalnya, sering ada kesalahpahaman tentang masyarakat multikultural di Belanda seperti apa? Dulu setelah terjadinya pembunuhan Theo van Gogh, misalnya, sepertinya ada kesan di Eropa, khususnya di Belanda tidak aman bagi orang-orang Islam. Dalam siaran kami, kami mencoba menerangkan situasi sebenarnya. Contohnya lagi, pada saat kejadian di Denmark, ketika lewat pemuatan karikatur di sebuah media di Kopenhagen Nabi Muhammad dihina atau apa, maka kami sengaja mengirimkan reporter (Bari Mochtar) berkunjung ke Denmark untuk mengetahui soal sebenarnya mengenai kasus ini. Di Kopenhagen, Bari Mochtar bicara dengan KBRI setempat, bicara dengan universitas-universitas, dengan beberapa mahasiswa di Denmark mengenai soal, sebenarnya apa sih yang terjadi.

Kami merasa siaran-siaran, informasi yang kami berikan itu paling tidak untuk mengimbangi siaran-siaran pers lokal berbagai negara. Mengenai kasus sekitar karikatur Nabi Muhammad di Denmark itu, kami berusaha menerangkan, agar informasi mengenai hal itu menjadi lebih lengkap, lebih obyektif.

Disebutkan, RNW adalah merupakan perusahaan multimedia internasional independen. Sedangkan RNW mendapat subsidi penuh dari pemerintah Belanda. Penjelasan Anda?
Benar, kami disubsidi penuh pemerintah Belanda. Dalam hal ini, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang memberi subsidi penuh pada RNW, termasuk siaran dalam bahasa Indonesia. Malahan, kalau saya misalnya mau mencari dana/sponsor untuk siaran-siaran kami, hal itu tidak diperbolehkan. Karena menurut Direktur kami, dana/subsisdi yang diberikan oleh Depdikbud itu sudah cukup.

Nah, bagaimana kami toh bisa mempertahankan independensi dilihat dari kenyataan, memang kami memang disubsidi penuh pemerintah. Mungkin lain bila dibandingkan dengan BBC atau Deutsche Welle. Kami pada awal tahun tidak usah melaporkan apa-apa pada pemerintah Belanda mengenai apa yang ingin kami kerjakan. Ada semacam kesepakatan bahwa tujuan, misi dan visi RNW sudah disepakati pemerintah, kami bebas menyiarkan siaran kami. Kami juga sangat boleh mengkritik pemerintah dalam siaran kami.

Jadi kami independen. Ada memang, semacam komisi pemerintah Belanda yang memantau yang kami kerjakan. Tapi sejauh yang saya ketahui, dalam sejarah RNW selama 60 tahun ini tidak pernah ada, pemerintah Belanda campur tangan dalam apapun yang dikerjakan RNW. Kami pun tidak pernah menerima pesan atau apa, hanya ada semacam kesepakatan dengan pemerintah Belanda, bahwa tujuan kami itu disepakati pemerintah Belanda.

Namun patut dipertanyakan, apakah benar tidak terdapat pendapat kritis dari pemerintah Belanda sendiri tentang apa yang dikerjakan oleh RNW?
Saya memang pernah mendengar, dalam parlemen Belanda ada yang menanyakan kepada pemerintah, kenapa pemerintah memberikan subsidi penuh kepada Radio Nederland Wereldomproep (RNW), padahal kadang-kadang RNW itu bersuara kritis terhadap pemerintah. Tetapi kita tidak boleh lupa, status RNW sebetulnya sama dengan status dari publiekomroep (siaran publik) lainnya, seperti NOS, VARA dan lain-lain, kami disamakan dengan mereka. Jadi pemerintah Belanda merasa perlu ada siaran, antara lain, berbahasa Indonesia yang menyediakan informasi independen itu.

Dari sembilan bahasa yang dipergunakan RNW, termasuk siaran dalam bahasa Indonesia. Kenapa?
Hal itu terdapat alasan historis. Enampuluh tahun lalu, waktu itu tentu saja siaran Radio Nederland dimulai dalam siarannya dalam bahasa Belanda dan juga dalam bahasa Inggris. Dan pada saat itu juga sudah disepakati, perlu juga siaran dalam bahasa Indonesia. Karena waktu itu, dalam sudut pandangan pemerintah Belanda dirasa perlu ada informasi dalam bahasa Indonesia untuk orang Indonesia.

Juga pernah muncul isu, mengapa perlu diteruskan siaran dalam bahasa Indonesia. Misalnya, tahun 1994 pernah ada isu, karena pemerintah Belanda mengadakan penghematan (bezuiniging) apakah tidak sebaiknya siaran dalam bahasa Indonesia ditutup. Tetapi kita tidak boleh lupa, siaran Ranesi itu lumayan populer di Indonesia. Banyak orang Indonesia, yang senang dengan siaran Ranesi. Ada beberapa sebab lainnya, yaitu dalam siaran Ranesi kami memberikan informasi mengenai “tempo doeloe”. Mengenai siaran tentang “tempo doeloe” itu masih banyak penggemarnya. Selain itu, Ranesi dianggap sebagai siaran yang memang independen. Kami juga sengaja membuat program-program siaran mengenai perkembangan di berbagai belahan dunia Eropa, di Asia termasuk tentu saja Indonesia.

Tadi, menurut anda, RNW tidak boleh mendapat atau mencari dana di luar subsidi pemerintah. Tetapi ada berbagai kegiatan RNW, yang dilakukan dengan bantuan dana, dari misalnya Unicef, Unesco, de FAO, Bank Dunia, dan Plan International. Penjelasan Anda?
Untuk siaran biasa yang kami kerjakan itu dibiayai penuh dari dana yang diberikan pemerintah Belanda. Tetapi andaikata kami ingin mengembangkan program tambahan, bisa saja kami minta dana tambahan dari sponsor yang lain. Umpamanya, di Indonesia sekarang ini kami sedang mengembangkan salah satu program untuk para pengamen. Untuk biayanya kami mendapatkan dana dari Unicef. Tetapi bukan untuk siarannya, tetapi untuk acaranya yang dilakukan di Ambarawa.

Banyak artikel opini, yang ditulis oleh wartawan Ranesi yang isinya kritis katakanlah terhadap Indonesia. Bisa Anda jelaskan?
Dalam siaran Ranesi, dalam situs web Ranesi, setiap wartawan kami diberi ruang membuat semacam kolom atau pojok setiap minggu selama kurang lebih tujuh menit untuk mengeluarkan pendapat. Ada rekan-rekan yang menggunakan kolom itu untuk menulis masalah politik ataupun ekonomi menurut pandangannya sendiri. Setiap wartawan Ranesi bebas mengungkapkan visinya sendiri dalam tulisan yang dibuatnya dalam batas-batas tertentu. Kalau sudah mulai menghina atau mengejek pihak lain, tentu itu tidak diharapkan. Tetapi perlu diketahui, setiap wartawan kami mempunyai kebebasan mengeluarkan pendapat. Dan ada beberapa rekan yang sangat kritis terhadap perkembangan di Indonesia. Mereka diberi kesempatan mengungkapkan pendapat kritisnya itu. rm

Pesilat Indonesia Turun Gunung Ke Eropa

2007-04-14T12:52:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=36132
Rakyat Merdeka, Minggu, 15 April 2007, 01:09:01

Pesilat Indonesia Turun Gunung Ke Eropa

Lima Perguruan Ngajar Di Kota Den Helder

Senin (9/4) lalu, menyambut Tim Nasional Pencak Silat Indonesia yang berkunjung ke Belanda, KBRI Den Haag mengadakan acara silaturahmi dan “Malam Budaya, Malam Gembira” berupa pertunjukan pencak silat. Aula KBRI Den Haag, yang digunakan untuk pertunjukan pencak silat dari berbagai perguruan pencak silat Indonesia ini, penuh pengunjung. Hadir dalam acara tersebut Dubes RI untuk Kerajaan Belanda Junus Habibie dan beberapa sesepuh serta guru-guru pencak silat di Belanda.

“SEJAK 2003 Persilat mendapat undangan Karate Bushido Magazine dalam rangka World Festival Master Arts di Bercy, Paris, yang diselenggarakan setiap tahun”, ujar Sekretaris Jenderal Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa (Persilat) M. Hariadi Anwar, kepada wartawan Rakyat Merdeka, A. Supardi Adiwidjaya. Pada setiap kesempatan, menurut Hariadi, pihaknya meninggalkan seorang wakil Persilat untuk tinggal di Paris selama tiga bulan. Tahun ini yang diberi tugas mengajar dan tinggal di Paris adalah Sofyan Nandar. Dia akan berkeliling mengajar pencak silat di berbagai kota di Perancis.

Keterangan foto: Dari kiri ke kanan, M.Hariadi Anwar Sekjen
Persilat dan C.D.Kessing - Kepala Guru Pelatih Perguruan
Pencak Silat Eropa 'MANYANG'

Pihaknya, menurut Hariadi juga diundang Don Kessing dari Perguruan Pencak Silat “Manyang” untuk tampil di Belanda. “Don Kessing meminta kami tampil dengan demonstrasi pencak silat di sebuah acara pengumpulan dana bantuan kemanusian. Dana yang terkumpul di acara dimaksud itu akan disumbangkan untuk membantu perempuan-perempuan muda jalanan atau yang terlantar di Indonesia,” jelasnya.

Undangan Kessing, lanjut Hariadi, dipenuhi dengan syarat mengadakan pertemuan, seminar dan pertunjukan pencak silat yang diadakan itu tidak khusus untuk perguruan “Manyang” saja. “Kami ingin bertemu semua perguruan di Belanda”, tegas Hariadi.

Sementara di kota Den Helder (Belanda), 6 April lalu, dibikinlah latihan bersama lebih dari 100 orang dari berbagai perguruan perguruan pencak silat Belanda. Para peserta latihan kelihatan antusias.

Kebetulan, lanjut Hariadi, rombongannya ada 19 orang, yang terdiri dari 11 pesilat, di antaranya tiga perempuan, termasuk musisi alias penabuh gamelan gendang pencak sebanyak enam orang. Terdiri dari beberapa perguruan, yakni dari Bali, tiga pesilat perempuan: Putu, Dewi dan Sang Ayu (Bakti Negara). Dari Jawa Barat, Cecep Arif Rahman (Panglipur), Cece Hermawan (Ciung Wanara); Sumatra Barat: H. Sopyan (Bukit Tinggi, Silat Bayang); Jakarta: Yayan, Berry, Berthes dan Sugeng (Pencak Silat Tenaga Dasar).

Di Den Helder, rombongan Persilat dari Indonesia diterima Don Kessing dan kawan-kawan. Dan rombongan ini, masih menurut Hariadi, dibagi berpasangan. Dan ada yang tiga orang menginap di keluarga-keluarga Belanda. Mereka diajak jalan-jalan melihat-lihat kota, ke tempat tamasya, misalnya pergi ke pulau Texel, naik sepeda. RM

Pelukis Indonesia Mentas Di Jantung Belgia

2007-04-08T01:53:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=35765
Rakyat Merdeka, Minggu, 08 April 2007, 11:01:19

Pelukis Indonesia Mentas Di Jantung Belgia

Jembatan Dialog Budaya & Persahabatan Internasional

Kamis, ( 5/4) lalu, KBRI Brussel bekerjasama dengan ‘Belgian–Indonesian Foundation for Cultural Promotion’’(BIFC Promotion) menggelar pameran lukisan berjudul “Voice of Peace : From Bali to the World” bertempat di hotel Thon Brussel City Centre, Belgia.

PAMERAN lukisan ini akan berlangsung hingga 9 April. BIFC Promotion, yang diketuai Diah Rusmadewi, mempunyai misi meningkatkan kerjasama dalam bidang promosi budaya antara masyarakat Belgia–Indonesia. Salah satu aktivitasnya adalah penyelenggaraan pameran lukisan ini.

Digelarnya pameran lukisan ini di Thon Brussel City Centre tidak kebetulan. Thon Brussel berada di jantung pertokoan kota Brussel, tepatnya di Av. du Boulevard, 17. Lokasinya dekat tempat organisasi internasional seperti WCO (World Customs Organization), World Trade Center, 5 KM dari Komisi Eropa dan 1 km dari Atomium (landmark Brussel). Letaknya strategis sehingga sering digunakan orang untuk makan-makan di restorannya dan sauna (hotel Thon mempunya ruangan sauna terluas di Belgia) selepas kerja. Dengan demikian diharapkan, pameran lukisan menarik perhatian pengunjung dalam jumlah yang besar.

Sebanyak 40-an lukisan karya anak bangsa dipamerkan, seperti karya Nyoman Gunarsa, I Nyoman Mandra, I Wayan Sadia, Ida Bagus Made Arki, Ida Bagus Ketut Langkia, I Ketut Soki, I Wayan Bendi, I Made Wiradana dan pelukis-pelukis berbakat lainnya bertaraf internasional. Pelukis-pelukis yang menjadi peserta pameran lukisan ini tergabung dalam komunitas perupa ‘Tamiang Bali’ mewakili keragaman, keunggulan lukisan-lukisan dari “pulau Dewata”yang dipamerkan. Karya-karya lukisan yang ditampilkan di pameran kali ini memang kebanyakan adalah karya pelukis Bali, tapi ada juga ditampilkan lukisan karya dari pelukis kondang Abas Alibasyah.

Nadjib Riphat Kesoema, Duta Besar RI untuk Kerajaan Belgia, Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa, meresmikan pembukaan pameran lukisan ini. Dubes Nadjib Riphat Kesoema menyatakan, budaya memainkan peranan penting dalam membangun keterikatan, kebersamaan antara masyarakat yang mempunyai perbedaan kepentingan ekonomi maupun politik. Saat kepentingan ekonomi dan politik dapat menyemai konflik dan kontroversi, budaya menyatukan masyarakat dan membuat masyarakat saling menghormati. “Ini merupakan ajang bagi pelukis dan artis Belgia dan Indonesia untuk bekerjasama dan meningkatkan hubungan kedua negara yang sudah terjalin baik”, ujar Nadjib Riphat.

Pameran ini dihadiri para Duta Besar ASEAN, Duta Besar negara sahabat, pejabat Kemlu Belgia, pejabat Komisi UE, para kolektor lukisan, kurator museum, peminat seni, para pengusaha dan kalangan media setempat. Beberapa tamu VIP dipersilakan melemparkan easter-egg berisi tinta (telur ayam puyuh yang isinya dikeluarkan lalu diisi tinta) ke atas canvas kosong. Setelah itu salah seorang pelukis melanjutkan untuk melukis di atas kanvas tersebut yang akan ditunjukkan (on display) pada 9 April.

“Pameran lukisan ini mempunyai makna tersendiri karena bukan hanya menunjukkan karya seni, tetapi lebih menunjukkan bagaimana sosok Indonesia. Peningkatan citra Indonesia di mata dunia adalah dari hal-hal yang seperti ini (pameran, festival budaya, makanan) karena dampaknya akan langsung terasa di mata masyarakat Belgia”, ujar Herbhayu (Atase/Pensosbud KBRI Brussel) dalam bincang-bincangnya dengan wartawan Rakyat Merdeka, Karya lukisan dari pelukis Indonesia, lanjut Herbhayu, tidak hanya memiliki tempat di tanah air tapi lebih dari itu, memiliki peran tersendiri di manca negara. Lukisan Indonesia menjadi jembatan bagi dialog antar budaya, persahabatan dan pergaulan internasional maupun pemahaman terhadap Indonesia.

Nama besar pelukis Indonesia menjadi saksi hidup, menjadi duta Indonesia di manca negara yang mengantarkan Indonesia menjadi tidak hanya dikenal tapi juga dicintai dengan apresiasi yang amat tinggi.

Goresan, warna, tekstur, perspektif dan kompisisi bahkan tema lukisan itu, menjadi idiom kebangsaan yang khas, yang mengungkap nilai-nilai universal kemanusiaan, keindahan dan cinta kasih yang amat dibutuhkan dalam pergaulan antar bangsa. Lukisan, selain menjadi jembatan daya pikat kita di Eropa ini, juga menjadi wahana pendorong kerjasama antar kelompok masyarakat Indonesia dan Belgia.

“Pameran lukisan seperti ini merupakan wahana mengapresiasi budaya Indonesia terutama dalam hal karya seni lukis. Diharapkan kegiatan pameran ini juga akan menumbuhkembangkan keinginan masyarakat Belgia berkunjung ke Indonesia sebagai salah satu tujuan pariwisata”, tutur Herbhayu menutup bincang-bincangnya dengan Rakyat Merdeka. RM

A. Supardi Adiwidjaya

Ingat Makanan, Ingat Indonesia

2007-03-27T03:42:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=34952
Rakyat Merdeka, Senin, 26 Maret 2007, 02:15:44

Ingat Makanan, Ingat Indonesia

Laporan ‘Rakyat Merdeka’ Dari Festival Migrasi & Budaya Di Luxemburg

PADA 16–18 Maret lalu, di Luxemburg diselenggarakan Festival ke-24 Migrasi dan Budaya Penduduk (Dari Berbagai Etnis). Festival tersebut diselenggarakan Komite Hubungan dan Aksi Warga (Keturunan) Asing” (CLAE – Foreigner’s Liasion and Action Committee). CLAE adalah organisasi non profit yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kaum imigran namun sudah menjadi warganegara Luxemburg.

Sebanyak 195 organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah terlibat festival ini. Hanya KBRI Brussel sebagai peserta, yang mewakili pemerintah. Selama tiga hari, jumlah pengunjung festival, yang diselenggarakan di gedung Expo-Kirchberg ini, mencapai lebih dari 20.000 orang.

KBRI mendirikan dua stand yaitu stand khusus pariwisata yang berisi brosur, booklet dan CD/DVD mengenai Indonesia, serta satu stand lagi yang menawarkan kerajinan tangan dan makanan khas Indonesia.

KBRI Brussel juga menampilkan pagelaran budaya berupa tari-tarian yang mendapatkan sambutan meriah dari pengunjung festival yang diorganisir CLAE ini.

Berkaitan partisipasi KBRI dalam acara tersebut di atas, Penasehat (Counsellor) KBRI Brussel untuk Uni Eropa PLE Priatna menyatakan, keikutsertaan Indonesia kali ini, sebagai bentuk dialog budaya di antara etnis di Luxemburg untuk saling berkomunikasi, berkenalan dan memperlihatkan diri. Menurutnya, hanya melalui dialog, dan hanya melalui cara-cara saling membuat orang berbahagia, itu akan mudah diterima orang lain.

Dalam festival migrasi dan budaya penduduk berbagai etnis yang sudah diselenggarakan untuk ke-24 kalinya ini, lanjut Priatna, KBRI Brussel berpartisipasi yang ketiga kalinya. “Festival ini medium yang sangat melibatkan masyarakat di tingkat bawah. Ini forum produktif. Karena melihat langsung berinteraksi kepada mereka, langsung memberikan informasi,” jelasnya, kepada wartawan Rakyat Merdeka A. Supardi Adiwidjaya.

“Masyarakat setempat merespon sangat spontan. Itu pendekatan yang tidak bisa diabaikan dalam memajukan diplomasi urusan-urusan pariwisata, hubungan seni budaya antar bangsa, urusan-urusan yang non investment,” tambahnya lagi. Berkaitan dua stand komoditi makanan dan obyek-obyek pariwisata yang ikut di ajang festival ini, Priatna menjelaskan, ini karena makanan memang mudah diingat. “Supaya begitu ingat makanan, ingat Indonesia,” tegasnya.

Selain itu menurutnya, stand makanan dan pariwisata ini demi mengingatkan orang, seperti inilah Indonesia. Dengan kata lain, ini upaya menjemput bola dengan datang dan memberikan informasi, pandangan-pandangan positif mengenai Indonesia, terutama di bidang wisata budaya.

Ditanya apakah ajang festival ini juga sebagai upaya mencari investasi yang dibutuhkan Indonesia, Priatna mengakui, investasi adalah tujuan akhir dari memperkenalkan budaya Indonesia. Menurutnya, pihaknya menjembatani komunikasi dengan budaya ini dengan dialog. “Bagaimana kita menyampaikan pesan kepada mereka, bahwa kita aman, bersahabat, toleran, moderat dan kita juga atraktif,” jelasnya.

Counsellor KBRI Brussel untuk Uni Eropa PLE Priatna

Sementara Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dipimpin oleh Ketuanya, M. Lutfi, menyatakan adanya beberapa keluhan mengenai Indonesia.

Pertama, persoalan birokrasi yang masih panjang. Kedua, kepastian hukum. “Intinya mereka merasa ribet masuk menanamkan modalnya di Indonesia. Deregulasi dari peraturan-peraturan yang sudah dilakukan pun masih dipandang mereka masih menjadi penghambat, legal framework –nya, waktu yang terlalu lama menunggu,” jelasnya. RM

Arsip Laporan Bupati Grobogan Di Perpus Belanda

2007-03-19T15:31:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=34544

Rakyat Merdeka, Senin, 19 Maret 2007, 10:04:06

Arsip Laporan Bupati Grobogan Di Perpus Belanda

Catatan Sejarawan Partikelir Di Negeri Kincir Angin (1)

Bonnie Triyana (27 tahun) nama yang cukup kondang saat ini. Selain sebagai sejarawan muda, dia juga penulis yang sangat produktif. Sebagai sejarawan muda, Bonnie tidak mau disebut sebagai pakar sejarah. Dia lebih senang menyebut diri sebagai “sejarawan partikelir”.

SUDAH lebih seminggu Bonnie Triyana “kelayapan” ke berbagai kota di negeri “Kincir Angin”. Selain duduk di perpustakaan KITLV (Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies) Leiden dan IISH (International Institute for Social History –Institut Internasional Sejarah Sosial) Amsterdam, Bonnie juga memberikan ceramah.

“Kunjungan saya ke Negeri Belanda ini dalam rangka penelitian di KITLV Leiden dan juga di IISH Amsterdam untuk melengkapi bahan-bahan penulisan sejarah. Penelitian ini berkaitan skripsi saya tentang pembunuhan massal di Purwodadi 1965-1969”, ujar Bonnie, kepada koresponden Rakyat Merdeka di Negeri Belanda, A Supardi Adiwidjaya.

Selama beberapa hari berada di Belanda, menurut Bonnie, boleh dibilang setiap hari dia pulang pergi ke KITLV untuk mencari bahan-bahan terutama arsip-arsip buat penelitian, karena tidak semua arsip itu ada di Indonesia. Di Belanda, khususnya di KITLV, ternyata banyak sekali arsip mengenai Purwodadi yang berkaitan soal sejarah, politik, ekonomi. Pekerjaan yang dia lakukan selama seminggu menekuni arsip-arsip yang ada di Indonesia ini bisa dia kerjakan selama hanya dua tiga jam di KITLV. “Jadi saya cuma klik saja komputer di sini, keluar semua itu bahan-bahan arsip yang saya butuhkan. Sedang di Indonesia, saya selama seminggu lebih harus cari ke sana ke mari, karena bahan-bahan atau arsip tidak terpusat”, tegas Bonnie. Di KITLV, menurut Bonnie, ditemukan laporan Bupati Kabupaten Grobogan tahun 1969.

Laporan bupati ini di Indonesia belum tentu bisa ditemukannya. Laporan bupati dimaksud berisi macam-macam soal: statistik ekonomi, politik. Sebagai peneliti Bonnie menekankan, dia harus tahu dengan baik tentang keadaan Purwodadi waktu itu. Jadi untuk pendalaman pengetahuan, yang bahan-bahan dari arsip yang ditemukannya di sini itu bagus sekali. Peristiwa pembunuhan massal penduduk di Purwodadi yang dia teliti ini tidak hanya menjadi isu nasional, tapi juga internasional. Dalam konteks ini, Bonnie berusaha keras bertemu Prof Dr J M Pluvier. Dan berkat bantuan tiga orang teman: Sekretaris “Wertheim Foundation” Ibrahim Isa, Suwarto dan Gogol, Bonnie bisa berkunjung ke kota Soest, ke rumah Prof Pluvier dan berbincang-bincang dengannya.

“Saya memaksakan diri bertemu Pluvier karena dia seorang pakar tentang Indonesia yang punya perhatian yang serius. Yang hebat dari Pluvier, dia bukan hanya menulis tetapi juga melakukan aksi membentuk Komite Indonesia. Ketika kasus Purwodadi meledak, dia adalah orang yang tahun 1969-1970 yang pertama kali di Belanda dan juga Prof Dr Wim F. Wertheim (alm.) berbicara kepada dunia tentang pembunuhan massal di Purwodadi”, ujar Bonnie.

Berkaitan dengan sejarah, Bonnie menekankan perlunya meniru Belanda dalam upaya menyelamatkan sejarah (reserve memory). “Untuk sejarah sosial saya temukan banyak hal di IISH di Cruquiusweg 31, Amsterdam, yang tidak saya temukan di Indonesia. Dalam sejarah, kita jauh tertinggal. Mungkin apology-nya di sini katanya negeri yang sudah maju, sehingga orang punya perhatian banyak. Tetapi itu bukan apology yang benar, dalam artian kitapun sebagai bangsa seharusnya melakukan itu”, ujar Bonnie. RM

Bersambung

Tentang Kasus HAM Dan Eksil Masa Lalu Itu

2007-03-19T15:26:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=34561

Rakyat Merdeka, Selasa, 20 Maret 2007, 00:26:51

Tentang Kasus HAM Dan Eksil Masa Lalu Itu
Catatan Sejarawan Partikelir Di Negeri Kincir Angin (2)

Berikut adalah lanjutan catatan perjalanan Bonnie Triyana (27 tahun) sejarawan muda Indonesia, yang melakukan riset di perpustakaan KITLV (Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies) Leiden dan IISH (International Institute for Social History –Institut Internasional Sejarah Sosial) Amsterdam. Catatan ini disarikan oleh koresponden Rakyat Merdeka di Negeri Belanda, A Supardi Adiwidjaya.

MENURUT Bonnie, sejarah di Indonesia selama ini selalu dijadikan alat politik, alat legitimasi kekuasaan. Karya sejarah digunakan sebagai media propagada dan alat legitimasi kekuasaan Orde Baru telah menancap erat pada memori kolektif bangsa Indonesia. Monopoli kebenaran sejarah peristiwa Gestok 1965 oleh pemerintah Orde Baru yang digunakan sebagai justifikasi peralihan kekuasaan Soekarno ke Soeharto merupakan bukti nyata betapa sejarah telah dilacurkan. Keharusan adanya karya sejarah komprehensif tentang tragedi nasional ini menjadi ujian bagi sejarawan profesional untuk membuktikan, mereka bukan bidak politik yang mudah diombang-ambingkan kepentingan penguasa.

“Jadi ada penyelewengan sejarah, ada disfungsi sejarah. Sejarah itu digunakan sebagai alat legitimasi. Sekarang saatnya memperbaiki semua, sehingga ke depan tidak ada lagi disfungsi terhadap sejarah”, tegas Bonnie Triyana. Yang menjadi korban kesewenang-wenangan rezim otoriter Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto itu tidak hanya warga Indonesia di dalam negeri, tetapi juga mereka yang berada di mancanegara ketika meletusnya peristiwa 30 September 1965 di Jakarta. Jumlah korban peristiwa 1965 di luar negeri tentu sangat kecil dibanding jumlah korban di tanah air. Mereka sedang melakukan tugas (bekerja ataupun sebagai mahasiswa/mahasiswi ikatan dinas) di luar negeri, yang tidak mendukung rezim Orde Baru, dituduh melakukan perbuatan makar dan paspor mereka dicabut rezim Orba.

“Pencabutan paspor itu ekstra judisial, keputusan di luar hukum. Itu melanggar hak asasi manusia. Pencabutan paspor terhadap mahasiswa ikatan dinas Indonesia dengan tuduhan yang tidak pernah terbuktikan sampai sekarang adalah pelanggaran hukum paling berat”, lanjut Bonnie.

Pada intinya, dia mendorong pemerintah segera menuntaskan persoalan HAM masa lalu, tak hanya soal eksil, tapi juga kasus lainnya. Khusus soal eksil, Bonnie mengaku punya usul agar pemerintah kembali memberlakukan paspor yang selama ini dicabut dan kembali mengakui eksil sebagai Warga Negara Indonesia yang sah. Dulu pada era Gus Dur, soal eksil mendapatkan perhatian untuk soal kepulangan dan pengakuan kewarganegaraannya. Tapi sampai kini tak jelas kabarnya.

Selama ini, khususnya pada masa Orde Baru, eksil dianggap pengkhianat karena dituduh terlibat G30S. Jelas ini tidak masuk akal. Karena eksil sedang berada di luar negeri untuk kuliah atau bekerja dan itu pun atas tugas pemerintah Indonesia yang resmi yang pada saat itu dipimpin Soekarno.

Kemudian ada juga pandangan yang menyatakan, eksil adalah pengkhianat bangsa Indonesia karena memilih tetap tinggal di luar negeri dan bukannya pulang. ”Saya pikir masyarakat pula perlu tahu keadaan saat itu. Sebagian besar eksil ingin pulang, tapi terhalang pulang karena paspor mereka dicabut dan dianggap (dipukul rata) terlibat PKI. Sementara eksil (baca: mahid) juga takut pulang karena pintu penjara sudah terbuka lebar bagi mereka yang pulang. Contohnya adalah adiknya almarhum Pramoedya Ananta Toer, Soesilo Toer yang saat itu baru saja menyabet gelar doktor dari Moskow ditahan sepulangnya ke Indonesia”, kata Bonnie.

Akhirnya, masih menurut Bonnie, pemerintah harus bisa menuntaskan beban masa lalu. Tentu saja semua masalah tidak bisa diselesaikan dalam satu hari. Tetapi paling tidak ada itikad, political will dari pemerintah untuk membawa Indonesia ke suasana demokratisasi yang lebih baik dan lebih maju dibanding sebelumnya. RM

Ketika Syariat Islam Menjadi Perda

2007-02-21T01:57:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=32665
Rakyat Merdeka, Minggu, 18 Februari 2007, 04:25:45

Ketika Syariat Islam Menjadi Perda

Wawancara ‘Rakyat Merdeka’ Dengan Gerry van Klinken (1)

PADA 6 Februari lalu, bertempat di ruang kerjanya di KITLV, Leiden (Negeri Belanda), wartawan Rakyat Merdeka A. Supardi Adiwidjaya mewawancarainya secara khusus.

Pembicaraan berlangsung mengenai penilaiannya tentang penerapan syariat Islam di Aceh dan di daerah-daerah lainnya di Indonesia, tentang konflik komunal dan pendapatnya tentang jalan keluar dari konflik tersebut.
Menurut Gerry van Klinken, penerapan syariat Islam di Aceh, tidak berbeda atau sama dengan di tempat lain semacam Gorontalo, Padang, dan sejumlah kota lain yang menjalankannya. Dengan perbedaan, di Aceh syariat Islam diberlakukan di seluruh provinsi. Di lain tempat, hanya setingkat kabupaten atau kotamadya. Dan pemberlakuan syariat Islam di provinsi Aceh, memang digerakan atau didorong pemerintah pusat atas dasar anggapan, rakyat Aceh menginginkannya. Kira-kira, sebagai salah satu pemberian dari Jakarta untuk mengobati luka di Aceh akibat perang separatis. Jadi dalam hal ini, pemberlakuan syariat Islam di Aceh berbeda dengan yang diberlakukan di tempat-tempat lain, yang inisiatifnya berasal dari bawah atau dimulai dari bawah; sedang di Aceh tidak. Di Aceh peran Jakarta cukup besar.

“Di situ juga saya melihat rakyat banyak yang barangkali menyambut dengan positif karena berarti akan menegakkan moralitas, menegakkan normativitas dan segala macam itu. Tetapi dalam praktek terutama dari aktivis perempuan kita mendengar banyak keluhan”, ujar Gerry.

Saya melihat, lanjutnya, syariat Islam itu sendiri secara keseluruhan tidaklah negatif. Dalam kepercayaan orang Islam, syariah Islam sesuatu hal yang bagus, bisa disamakan dengan keadilan, dengan normativitas moralitas publik. Cuma yang jadi kontroversi, ketika syariat Islam diperdakan, ditulis atau dijadikan hukum positif, karena tidak ada satu buku yang menyatakan syariat Islam itu mesti begini. Hal ini jadi pokok perdebatan, kira-kira mengarah ke mana.

Dalam praktek, dari konsep syariat Islam yang begitu indah, begitu luas, sering dijadikan hal-hal yang sempit, yang lebih mengarah kepada soal pakaian atau perilaku perempuan. Sedang tingkah laki-laki jarang atau samasekali tidak diperhatikan, kecuali soal minum-minuman keras. Padahal banyak hal lain di luar itu sepertinya tidak masuk dalam hitungan, misalnya soal korupsi, penindasan atau semacam itu.

Menyinggung konflik di Poso, menurut Garry, tak ada kaitannya dengan syariat Islam. Di kabupaten Poso tidak ada pemberlakuan syariat Islam.

Di sana, tahun 2001 terutama memang terjadi konflik atau perang sipil antara dua belah pihak yang berlangsung sama-sama sangat kejam. Perang saudara ini berakhir dengan kesepakatan Malino tapi masih ada orang yang merasa terluka, yang kemudian siap direkrut jaringan organisasi luar, yaitu kelompoknya yang baru saja ditangkap. Tampaknya ada hubungannya dengan JI ––Jemaah Islamiyah.

Karena ini merupakan konflik dari kedua belah pihak, ada kejahatan-kejahatan yang terjadi yang dilakukan keduabelah pihak yang bertikai. Pihak Kristen melakukan kejahatan, yaitu yang dilakukan kelompok Tibo dan bukan hanya Tibo, masih ada kelompok lain. Kemudian di pihak Islam, bukan hanya satu kelompok tapi juga banyak kelompok. Semua sempat melakukan kejahatan. Banyak orang sakit hati.

Dan memang, kesepakatan Malino banyak juga kekurangannya. Kesepakatan Malino ini berhasil meredakan peperangan terbuka, tetapi banyak hal yang tidak diselesaikan. Tidak ada proses pencarian kebenaran, misalnya. Proses peradilan ada, tetapi terbatas. RM

Bersambung

Menyoal Konflik Poso

2007-02-21T01:48:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=32737
Rakyat Merdeka, Senin, 19 Februari 2007, 02:23:50

Menyoal Konflik Poso

Wawancara ‘Rakyat Merdeka’ Dengan Gerry van Klinken (2/Habis)

Gerry van Klinken adalah ahli Indonesia, peneliti sejarah Katolik dan politik etnis (antara lain, konflik komunitas) di Indonesia. Kini, dia melakukan penelitian di Royal Netherlands Institute of South Easth/SE Asian and Caribbean Studies, KITLV.

Pada 6 Februari lalu, bertempat di ruang kerjanya di KITLV, Leiden (Negeri Belanda), wartawan Rakyat Merdeka A. Supardi Adiwidjaya mewawancarainya secara khusus. Berikut adalah lanjutan wawancaranya:

BAGAIMANA penyelesaiannya? Menurut Gerry, pasca konflik salah satu unsur yang pernah dicoba di Timor-Timur, misalnya, dan cukup berhasil di sana adalah proses penyembuhan sosial melalui pengungkapan kebenaran. Jadi masing-masing pihak belajar apa yang sebenarnya terjadi bukan hanya yang terjadi di komunitasnya sendiri, tetapi juga apa yang terjadi di komunitas lawannya. Bagaimana kedua pihak dibuat menderita, kejadiannya di mana saja, korbannya berapa dan dikubur di mana, keluarganya siapa, bagaimana keluarga sampai sekarang, situasinya bagaimana, ada tidak cara memberikan kompensasi kepada keluarga-keluarga korban. Misalnya yang rumahnya dibakar.

Untuk proses penyembuhan pasca konflik seperti itu, sebaiknya dijalankan komisi independen, tetapi dipercayai semua pihak, dan tentu direstui negara. Direstui, tetapi bukan negara yang menjalankan. Jadi semacam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di tingkat lokal. Dan ada beberapa orang yang memikirkan proses semacam itu, cuma sampai sekarang belum gol, karena kelihatannya lebih banyak orang lagi yang memilih ingin mendiamkan seluruh kejadian masa lalu, karena khawatir nanti malah membuka luka lama.

Ketika konflik masih hangat, artinya ketika ratusan orang turun ke jalan, dengan milisi dalam skala besar, melibatkan bahkan ribuan orang, itu pasti organisasinya luas. “Masing-masing menganggap tujuannya adalah defensif, mempertahankan diri. Tapi tentu tidak bisa dibedakan dengan sangat jelas antara mempertahankan diri dengan menyerang pihak lawan. Itu kan sering jadi satu,” urainya. Tapi sekarang, masih menurut Gerry, sudah lain. Yang terjadi sekarang adalah teror-teror sangat rahasia. Organisasinya juga ada, tapi sangat rahasia dan tidak mudah mengetahui siapa saja yang menggerakannya. Yang jelas, tidak lagi melibatkan lembaga-lembaga mainstream seperti dulu. Bila dulu menurutnya bisa dari gereja, dari masing-masing masjid punya organisasi sendiri, kemudian dari berbagai forum-forum yang dibentuk pada waktu itu, crises centre dan segala macam itu terbuka dan jelas hubungannya dengan lembaga-lembaga agama, yang sudah lama berada dan berakar di Poso maupun Sulawesi Tengah. “Itu dulu tahun 2001. Dan itu memang sulit dihilangkan, karena situasinya begitu tidak aman, semua harus terjun, terbuka, terlibat,” jelasnya.

Tetapi sekarang sudah lain sama sekali. “Saya melihat lembaga-lembaga mainstream - seperti masjid, gereja ––semua–sudah–menerima kesepakatan Malino dengan beberapa kekecualian, yaitu kelompok-kelompok bawah tanah. Ini bisa jadi agendanya dari luar Sulawesi Tengah yang ingin menjadikan Sulawesi Tengah sebagai semacam medan latihan dari organisasi Jemaah Islamiyah”, ujar Gerry. Senjatanya katanya, lanjut Gerry, diselundupkan dari Filipina, tapi ada juga yang beli dari tentara, ada juga senjata rakitan. Tetapi senjata tidak banyak seperti dulu, karena sekarang bukan perang lagi. Ini adalah tindakan-tindakan teror, yang dilakukan sekali-sekali. Efek psikologisnya besar sekali, tapi tidak melibatkan banyak orang atau senjata. RM

Maxime Verhagen, Menlu Baru Belanda

2007-02-16T05:32:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=32454
Rakyat Merdeka, Kamis, 15 Februari 2007, 01:02:36

Maxime Verhagen, Menlu Baru Belanda

SENIN (12/2) lalu, Partai Kristen Demokrat (CDA – Christen-Democratisch Appel), Partai Buruh Belanda (PvDA ––Partij van de Arbeid) dan Partai Uni Kristen (ChristenUnie) sepakat dengan pembagian kursi-kursi (jabatan) menteri dalam kabinet yang segera akan terbentuk.

CDA mendapat delapan jabatan menteri: Urusan Umum (Algemene Zaken), Sosial, Ekonomi, Kesehatan rakyat, Kesejahteraan dan olahraga, Luar Negeri, Hukum (Justitie), Urusan Lalu-lintas, perairan dan pertanian. PvDA memperoleh enam jabatan menteri: Keuangan, Dalam Negeri, Pendidikan, Integrasi, Perbaikan lingkungan (Wijkverbetering), Kerjasama pembangunan. Sedang Christen Unie menerima dua jabatan menteri: Pertahanan dan Urusan Pemuda dan Keluarga.

Selanjutnya, CDA memperoleh empat Sekretaris Negara untuk: Urusan Dalam Negeri, Pendidikan, Keuangan dan Pertahanan. PvDA menerima enam Sekretaris Negara: Urusan Eropa, Sosial, Justisi, Kesehatan Rakyat, Kesejahteraan dan Olah Raga, Pendidikan dan Ekonomi. Sedang Christen Unie mendapat satu kursi, Sekretaris Negara: Lalu Lintas dan Perairan.

Ketua Fraksi Maxime Verhagen (CDA), Wouter Bos (PvDA) dan Andre Rouvoet (ChristenUnie) menyatakan kesepakatan mereka tentang pembagian jabatan menteri tersebut di atas dalam pembicaraan pada Senin (12/2) dengan Formatur Jan Peter Balkenende. Memberikan penilaian pembicaraan tersebut, Maxime Verhagen mengatakan, hubungan mereka “selaras sampai dengan pembagian yang seimbang”. Rouvoet kelihatan “sangat puas”. Demikian juga Wouter Bos terlihat puas.

Siapa-siapa yang akan duduk dalam Kabinet Balkende IV masih banyak yang belum jelas. Namun orang yang tahu dalam politik Den Haag memperhitungkan kemungkinan menteri-menteri sebagai berikut: Peter J.Balkenende (Urusan Umum), Bos (Keuangan), Rouvoet (Pemuda dan Keluarga). Mantan Menteri Kehakiman Piet Hein Donner (Urusan Sosial), Maxime Verhagen (Luar Negeri), pejabat pembantu walikota Amsterdam Ahmed Aboutaleb (Pendidikan), mantan pemimpin buruh Ella Vogelaar (Integrasi dan Perbaikan Lingkungan), Ernst Hirsch Ballin (tetap sebagai Menteri kehakiman), eks Walikota Nijmegen Guusje ter Horst (Menteri Dalam Negeri), Guru Besar manajemen lingkungan Jacqueline Cramer (Urusan Lingkungan Hidup), anggota-anggota parlemen Bert Koenders atau Sharon Dijksma (Kerjasama Pembangunan), anggota parlemen Eropa Camiel Eurlings (Lalu-lintas dan Perairan) dan anggota parlemen Gerda Verburg (Pertanian).

RM ANP/A. Supardi Adiwidjaya dari Belanda

Kita Hanya Diajar Membenci Kumpeni

2007-01-20T12:34:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicet0ak/?pilih=lihat&id=30822
Rakyat Merdeka, Minggu, 21 Januari 2007, 01:07:52

Kita Hanya Diajar Membenci Kumpeni

Dari Bedah Buku Prof Dr Bambang Purwanto Di Belanda

PERSATUAN Pelajar Indonesia (PPI) Leiden bekerjasama dengan Lembaga (Stichting) “Sapu Lidi”, Jumat (12/1) pekan lalu di Universitas Leiden (Belanda), menggelar acara bedah buku karya Prof Dr Bambang Purwanto “Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!”.

Selain Prof Dr Bambang Purwanto –sebagai nara sumber, bedah buku tersebut dibagi dalam dua sidang (pembahasan) dengan enam orang pembahas: Najib Azca (kandidat doktor, Universitas Amsterdam), S. Margana (kandidat doktor, Universitas Leiden), Abdul Wakhid (mahasiswa S2 Universitas Leiden), Mawardi (mahasiswa S2 Universitas Leiden), Shiskha Prabawaningtyas (mahasiswa S2 Universitas Leiden), S Mintardjo (Stichting Sapu Lidi).

Sekitar 50 orang hadir dalam acara bedah buku tersebut. Di waktu rehat, Bambang berkenan diwawancarai koresponden Rakyat Merdeka di Belanda A Supardi Adiwidjaya. Berikut petikannya.

Tadi Nazib Azca mengatakan buku ini lebih merupakan kumpulan tulisan. Komentar anda?
Saya memilih beberapa tulisan yang saya nilai akan menampilkan keutuhan sebuah kerisauan saya, tentang bagaimana selama ini kita memahami masa lalu Indonesia. Salah satu kerisauan saya, kita sebenarnya seperti tidak pernah tahu: Indonesia itu apa sebenarnya?

Menurut saya, selama ini pemahaman tentang Indonesia itu hanya menghasilkan sesuatu yang adalah hanya produk bangunan hegemoni politik. Ini berarti bukan pemahaman sebenarnya terhadap masa lalu yang kita sebut Indonesia itu. Ini kerisauan itu. Karena itu saya berpikir, mengapa kita tidak mencoba memikirkan kembali bagaimana sebenarnya, kalau kita ingin menulis sejarah.

Anda menyebut ‘Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!’ Kriterianya?
Pertama, banyak masa lalu Indonesia yang penting kita lupakan. Kedua, kita sebenarnya tidak menulis sejarah. Tetapi kita hampir sama dengan masa lalu, dalam banyak hal sebenarnya kita menulis babad baru Indonesia, namanya babad Indonesia. Jadi masa lalu kita tulis menjadi sejarah, hanya untuk kepentingan hegemoni politik dari pada mengajarkan kepada anak bangsa ini: “Ini lho kita punya masa lalu seperti ini, apa yang kita bisa pelajari dari sini untuk melangkah ke depan untuk menjadi lebih baik”. Itu sebenarnya dari fungsi sejarah.

Namun selama ini yang kita lakukan, saya menganggap, apa yang diberikan kepada anak bangsa itu adalah agar sebuah hegemoni politik tertentu itu terus berjalan. Ada dalam beberapa hal apa yang saya sebut dengan kerakusan kekuasaan.

Kita melihat sejarah itu hanya secara politik. Contohnya, kita tidak pernah menyadari, seperti yang dikatakan oleh S. Margana, ada potensi yang sangat besar dibangun anak bangsa ini, ketika mereka sedang mengalami kesulitan. Yang kita sampaikan, hanya bagaimana mereka dieksploitir. Tetapi kita tidak pernah mau mencoba memberitahu orang atau mengembangkan sesuatu yang lain. Bahwa bagaimana anak bangsa ini ketika mereka sedang dieksploitir, mereka mencari sebuah teknologi, baik itu teknologi dalam pengertian mekanik maupun teknologi dalam pengertian sosial, teknologi dalam pengertian kultural untuk survive, atau bahkan bukan saja untuk terus hidup, tetapi untuk terus berkembang.

Jadi ketika, misalnya, tanam paksa yang begitu luar biasa menyiksa itu, ada bagian anak bangsa kita ini itu mampu keluar dari jeratan itu untuk terus bukan sekedar bertahan hidup, tetapi mampu berkembang lebih luas lagi. Nah, kenapa tidak pernah mau belajar dari kemampuan seperti ini?

Historiografi kita yang lama hanya menanamkan terus kebencian kepada kolonial, karena mereka sudah mengeksploitir kita. Tapi kita tidak pernah mau menghargai apa yang dilakukan suatu bagian anak bangsa ini yang mampu keluar dari jeratan kekejaman-kekejaman kolonial itu dengan tidak harus memberontak, tidak harus melakukan perlawanan dengan kekerasan. Tetapi mereka melakukan perlawanan itu dengan cara mereka sendiri, dengan inovasi teknologi, mereka membangun sebuah sistem sosial tertentu, mereka mengembangkan ekonomi. Itu pada periode-periode itu kita bisa melihat bagaimana banyak sekali realitas-realitas yang kita lupakan.

Jadi sebenarnya kalau itu muncul, ketika kita sedang menghadapi krisis, misalnya tahun 1997 itu kalau itu menjadi bagian yang penting dari sejarah kita, bagian dari memori sosial itu kan berguna sekali. RM

Eropa Diamuk Badai 27 Nyawa Melayang

2007-01-19T14:10:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=30720
Rakyat Merdeka, Sabtu, 20 Januari 2007, 00:39:20

Eropa Diamuk Badai 27 Nyawa Melayang

Laporan Rakyat Merdeka Dari Negeri Belanda

KAMIS (18/1) lalu, sejak pagi hingga tengah malam, angin badai Barat Daya dan hujan deras benar-benar mengamuk negeri “Kincir Angin”, termasuk Jerman, Inggris hingga Perancis. Badai yang berkekuatan sekitar 120 km per jam ini sungguh membuat repot orang dan bahkan memakan korban jiwa manusia, tak kurang dari 27 orang. Di beberapa tempat kekuatan angin badai, bahkan mencapai 130 km per jam.

Bahkan, dua orang tewas seketika di tempat, ketika sebuah pohon besar yang patah dan tumbang menimpa mobil yang mereka tumpangi. Peristiwa tersebut terjadi di jalan besar No. 224 antara Arnhem dan Ede. Mobil lain yang datang dari jurusan yang berlawanan di jalan besar tersebut menabrak pohon yang tumbang tadi. Si pengemudi mobil tidak bisa keluar dari mobilnya. Hanya dengan pertolongan petugas pemadam kebakaranlah, si pengemudi bisa ditolong, termasuk yang luka-luka dan terjepit di mobilnya itu. Si pengemudi malang tersebut segera dilarikan ambulans ke Rumah Sakit terdekat. Menurut jurubicara kepolisian setempat, untuk mencegah kemungkinan kecelakaan lagi, kedua jurusan jalan besar No. 224 itu terpaksa ditutup.

Di kota Leersum di siang hari (Kamis, 18/1) seorang pengendara sepeda motor tewas, juga akibat adanya pohon yang tumbang ke jalanan. Apakah pengendara motor tersebut tertimpa pohon yang tumbang, ataukah dia menabrak batang pohon yang tumbang itu, masih belum diketahui pasti. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 17.00 (waktu setempat) di sebuah Jalan Rijksstraatweg, di Leersum.

Di beberapa bagian jalan tol A2 di kedua arah tergenang air, sehingga menggangu dan membahayakan lalu lintas. Karena itu, jalan tol A2 tersebut ditutup, agar air yang tergenang bisa segera dipompa. Lalu lintas jalan tol di seluruh Negeri Belanda mengalami kemacetan sepanjang 500 km. Juga pada hari Kamis (18/1) sore akibat angin badai, lalu lintas kereta api (KA) dihentikan. Hal itu tentu membuat para pengguna KA kelimpungan karena tidak bisa pulang ke rumah. Menurut organisasi ProRail, tidak jalannya KA akibat angin badai ini untuk pertama kalinya sejak 1990. “Adalah tidak bertanggungjawab, jika lalu lintas KA tidak dihentikan karena adanya kerusakan kawat listrik (kereta api)”, ujar juru bicara perusahaan kereta api Belanda.

Sejak siang hari, peron-peron Amsterdam Centraal Station dikosongkan, karena ada atap yang jatuh. Di kota Utrecht sekitar pukul 10.15 sebuah kran bangunan jatuh menimpa gedung, yang menyebabkan lima orang mengalami luka-luka.

Murid-murid sebuah sekolah (Pascal College) di Zaandam hanya belajar setengah hari dan mereka disuruh segera pulang ke rumah. Hal itu diputuskan Direktur sekolah untuk mencegah hal-hal (misalnya kecelakaan) yang tidak diinginkan akibat angin badai. RM

A Supardi Adiwidjaya

Agar Eropa Melirik Perempuan Aceh

2006-12-24T12:57:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=28708
Rakyat Merdeka, Senin, 18 Desember 2006

Agar Eropa Melirik Perempuan Aceh

Laporan wartawan Rakyat Merdeka A Supardi Adiwidjaya, Dari Brussel, Belgia (3)

Kamis (7/12) lalu di Brussel, Belgia, Komisi Eropa (European Commission) dan Institut Eropa untuk Penelitian Asia (European Institute for Asian Studies) menggelar seminar internasional: “EU – Indonesia Day” (Uni Eropa – Hari Indonesia), “Pluralisme dan Demokrasi: Perspektif Indonesia” (Pluralism and Democracy: Indonesian Perspectives). Salah satu topik seru yang juga dibahas adalah isu syariat Islam.
Berikut petikan wawancara Rakyat Merdeka, A Supardi Adiwidjaya yang berkesempatan meliput acara tersebut dengan salah seorang anggota seminar, yang juga aktivis Yayasan Flower Aceh, Suraiya Kamaruzzaman.

Bagaimana sebenarnya di Aceh tentang syariah Islam itu?
Seperti tadi yang telah saya sampaikan dalam sidang, jika kita berbicara tentang syariat Islam ada persoalan ditingkat implementasi. Di mana kemudian, pertama, belum ada sebuah struktur, sebuah sistem yang cukup jelas untuk membedakan, misalnya, antara peradilan secara Islam dan hukum nasional.Misalnya, kayak hukum pidana itu kan ada tatacara melaksanakannya.

Nah di syariat Islam tatacara melaksanakannya itu belum ada, tatacaranya masih juga melaksanakan hukum pidana. Yang kedua, juga misalnya jika kita melihat peraturan syariah Islam itu tidak ada pengacara yang disiapkan negara. Padahal kalau hukum pidana itu negara itu harus mempersiapkan pengacara untuk orang yang dianggap bersalah, melalui proses hukum, sebelum dia mendapat hukuman. Jadi itu satu contoh hal kecil yang sebenarnya berdampak besar terhadap proses implementasi.Berikutnya soal polisi syariah. Polisi syariah itu kan orang yang direkrut dengan kriteria tertentu. Yang kemudian mereka hanya memperoleh training tiga hari atau seminggu. Jadi ya tentu saja tidak mudah bagi mereka untuk memahami.

Mereka juga bukan orang yang paham dengan baik soal syariat Islam, misalnya. Jadi, menjadi sangat multiintrepetasi ketika mereka menerapkan syariat Islam. Nah di luar soal itu, kemudian ini kan qanun (undang-undang –red) dari syariat Islam itu kan baru tiga: mengenai hubungan antara perempuan dan laki-laki – khalwat; kemudian judi dan alkohol. Jadi baru tiga kanun implementingnya.

Kok kesannya hanya perempuan terus yang dijadikan sorotan utama dalam penerapan syariat Islam. Pendapat Anda?
Dulu sekali pernah saya bilang, bahwa ketika konflik begitu lama, Aceh satu bagian Indonesia yang masih sangat patriakhi, di mana, maaf, laki-laki dianggap yang lebih berkuasa. Ketika di Aceh konflik berlangsung 30 tahun lebih orang kelihatan harapan, boleh dibilang laki-laki Aceh itu kehilangan akal, habis power, tidak bisa menunjukkan bahwa oke kami masih punya power. Sehingga saya bilang bahwa laki-laki harus menunjukkan masih punya power dan masih berkuasa pada perempuan. Saya pernah sampai berasumsi seperti itu. Mungkin banyak orang yang mendebat soal itu, tetapi ini suatu kenyataan.Karena merasa begitu hopeless (tidak ada harapan), tidak punya kekuasaan, konflik terus, ditekan terus, ketika itu bahkan saya menyatakan, bahwa kaum laki-laki masih punya power dan bisa melakukan perempuan seperti apa yang kami mau.

Apa yang bisa diharapkan dari Uni Eropa?
Saya sungguh berharap terutama masyarakat Uni Eropa (UE) memahami lebih baik, artinya tidak sepotong-sepotong, situasi Aceh dan Indonesia secara umum. Jadi kalau mereka mau membantu proses demokrasi di Indonesia dengan mengetahui persoalan Indonesia secara lebih baik, mereka tidak salah dalam berjalan. Yang kedua, spesifik untuk Aceh. Karena Uni Eropa baru saja mengadopsi UN Resolution Resolusi PBB) No.1325 di mana memastikan bahwa harus mengikutsertakan perempuan dalam proses rekonsiliasi dalam konflik, maka harapan saya sejak awal ketika UE terlibat mendukung proses perdamaian di Aceh samasekali tidak melibatkan perempuan. Maka harapan saya setelah ini, dalam proses perdamaian Aceh itu benar-benar melibatkan peranan perempuan. RM

(Habis)

Dari Nekolim Hingga Syariat Islam

2006-12-24T12:45:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=28654
Rakyat Merdeka, Minggu, 17 Desember 2006

Dari Nekolim Hingga Syariat Islam

Laporan Wartawan Rakyat Merdeka A Supardi Adiwidjaya, Dari Brussel, Belgia (2)

KAMIS (7/12) lalu di Brussel, Belgia, Komisi Eropa (European Commission) dan Institut Eropa untuk Penelitian Asia (European Institute for Asian Studies) menggelar seminar internasional: “EU – Indonesia Day” (Uni Eropa – Hari Indonesia), “Pluralisme dan Demokrasi: Perspektif Indonesia” (Pluralism and Democracy: Indonesian Perspectives). Pembicara utama adalah Prof Dr Din Syamsuddin membawakan makalah “Islam, Pluralisme dan Demokrasi di Indonesia.
Di sela-sela rehat, tokoh puncak Muhammadiyah ini berkenan diwawancarai wartawan Rakyat Merdeka A Supardi Adiwidjaya dan wartawan Radio Nederland (Ranesi) Fediya Andina. Berikut petikannya.

Anda menyebut rezim Soekarno sebagai rezim otoriter di samping rezim Soeharto. Penjelasan Anda?
Saya memang menyebut baik rezim Soekarno maupun rezim Soeharto oleh banyak orang dinilai rezim otoriter. Tentu dalam segala kelebihan dan kekurangannya, umpamanya, kita juga harus akui, Pemilu demokratis di Indonesia pada tahun 1955 diselengarakan pada masa Presiden Sukarno.
Dan ada bagian-bagian juga dari rezim Suharto yang menunjukkan adanya demokrasi. Karena itu, apa yang kita alami pada era reformasi ini adalah lebih sebenarnya upaya menghidupkan kembali demokrasi. Demokrasi itu bukanlah barang baru di Indonesia. Kita sudah pernah mengalaminya. Kita sekarang hanya menghidupkan kembali demokrasi dan proses demokrasi di Indonesia.

Anda juga menyatakan, kita butuh pemimpin seperti Bung Karno. Maksud Anda?
Saya pribadi sangat mengagumi Bung Karno. Dalam beberapa ceramah terakhir, dengan membaca kembali karya-karya Bung Karno termasuk juga “Di Bawah Bendera Revolusi”, saya menemukan pikiran-pikiran cemerlang dan sangat penting bagi bangsa Indonesia, termasuk tentang nasionalisme itu sendiri. Saya memahami nasionalisme, yang kemudian diadopsi kelompok tertentu, bahkan mengidentifikasikan diri sebagai kelompok nasionalis dan bahkan ada Partai Nasional Indonesia pada masa lampau. Saya temukan, Bung Karno mengajukan nasionalisme itu tidak lepas dari agama, dan tidak lepas dari nilai-nilai kemanusiaan universal. Karena itu bukanlah nasionalisme yang souvenistik, sempit, semata berpegang pada nilai-nilai kebangsaan tanpa menerima nilai-nilai dari luar. Dan banyak hal lain, terutama sikap Bung Karno terhadap kekuatan dunia hegemonik, yang dulu terkenal anti-nekolim (neo-kolonialisme dan imperialisme) yang ternyata sekarang ini masih relevan. Karena kita juga sekarang menghadapi tantangan neo-kolonialisme dan imperialisme.
Saya pribadi mendambakan pemimpin Indonesia yang berani berteriak anti nekolim seperti Bung Karno. Karena yang disebut nekolim itu masih ada hingga kini dalam bentuk-bentuknya yang baru, yang lain.

Belakangan, masyarakat Indonesia meributkan perda-perda hukum syariah. Reaksi Anda sebagai Ketua Muhammadiyah?
Jika dipahami secara benar, penerapan dan pengamalan syariah Islam itu tidaklah demikian. Karena kita harus membedakan antara syariah Islam dan hukum syariat, Islamic syariat dan Islamic law. Kalau syariat Islam dalam arti sebenarnya, yaitu semua ajaran, nilai-nilai dan doktrin Islam, maka sebenarnya setiap agama punya “syariat”. Tetapi Islam menggunakannya sebagai syariat. Kata syariat itu sendiri mengandung jalan, syar’i dalam bahasa Arab, yang berarti jalan. Maka dia lebih merupakan kerangka metodologis atau epistomologis untuk menuju ke kebenaran.

Kalau ditarik dengan ajaran Islam yang lain yaitu akhlak, dan akhlaklah yang menjadi tujuan pengutusan Nabi Muhammad itu maka sebenarnya di situ sangat baik dan tak ada masalah. Jadi sebuah upaya mengembangkan etika dan moral dalam masyarakat. Sayangnya, al Islam ini oleh sementara orang dipersempit menjadi hukum Islam, disebut dengan syariat law. Khususnya dalam bidang criminal law, seperti soal pembunuhan, pencurian, perzinahan. Dan kalau ini demikian, maka ini sebenarnya reduksi terhadap Islam.

Saya sendiri tidak setuju. Karena apa yang paling penting sekarang ini adalah penonjolan substansi yaitu nilai-nilai etika dan moral Islam dari pada penonjolan bentuk secara formalistik. Itu satu hal. Nah ini dalam kaitan perda-perda di beberapa daerah itu mungkin kita bisa pilah-pilah, tidak bisa digeneralisasi. Karena ada juga perda-perda di daerah tertentu yang sebenarnya lebih menunjukkan kelanjutan dari apa yang mereka miliki pada masa lampau. Seperti di Sumatra Barat, yang sudah berabad-abad punya motto, filsafat, adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah. Itu berarti ketika mereka ingin menghidupkan kembali ini adalah bagian dari penguatan budaya mereka. Karena sejak 39 tahun terakhir, budaya itu dirusak modernisasi, liberalisasi. Maka sekarang para ninik mamak merasa bertanggung jawab menghidupkan kembali. Nah ini harap dipahami bukan sebagai upaya untuk penerapan syariat Islam yang eksklusif kemudian anti demokrasi, termasuk untuk kaum perempuan.

Tetapi memang sering kebablasan, kalau penerapan itu atau perda-perda itu kemudian mengatur hal-hal yang kadang-kadang lucu, tidak boleh keluar malam segala macam, padahal dunia sekarang berbeda, berubah. Kaum perempuan juga bekerja sampai malam. Dan memang kalau sudah sampai begini ya saya sendiri kurang setuju. Tetapi ini biarlah proses euforia yang sedang terjadi di Indonesia. Jadi harus dikembangkan dialog, saling berkomunikasi sebab kalau ada reaksi yang menolak, ataupun sebaliknya, ini akan semakin menguat. Maka aksi-reaksi, aksi-reaksi dan itu akan terus menimbulkan ketegangan dan konflik.

Tetapi ada juga yang mengatakan, perda-perda itu digunakan untuk memasukkan hukum Islam ke dalam hukum Indonesia.
Itu tidak mungkin, karena hukum positif yang berlaku di Indonesia itu adalah hukum nasional. Dan itu kan harus lewat mekanisme demokrasi di DPR. Seperti sekarang ini penyusunan yang disebut KUHAP, oleh karena itu tidak mungkin akan berupa pendesakan hukum Islam secara eksklusif. Tetapi bahwa aspek umpamanya setiap anak-anak muslim di daerah tertentu seperti Minangkabau itu harus bisa baca Qur’an itu kan sebenarnya baik-baik saja.

Seperti pemilihan gubernur Aceh juga harus pandai baca Qur’an?
Karena Aceh itu negeri Islam. Aceh itu dari awal kerajaan Islam. Nah, orang harus melihatnya dari perspektif historis. Ya, kan bagus jika gubernur bisa baca Al Qur’an. Itu berarti dia punya kemungkinan untuk belajar dan memahami Al Qur’an, dari pada yang tidak. Itu yang kemudian oleh karena tidak bisa baca Qur’an, tidak memahami Al Qur’an jadi korup.

Kenapa tidak perda-perda itu digunakan juga kalau meningkatkan akhlak, misalnya perda untuk anti korupsi?
Kalau itu tidak perlu perda. Itu kan sudah ada undang-undang. Yang diatur perda ini kan yang belum ada di dalam undang-udang. Dan dia lebih bersifat penjabaran dari undang-undang. Kalau saya jelasnya begini ya. Tidak boleh digebyah uyah, bahasa Jawanya, harus dipilah-pilah. Konstitusi kita, Pancasila kita, yang berke-Tuhanan YME itu menghargai agama. Kemudian konstitusi kita memberikan kebebasan untuk menjalankan agama. Nah, sekarang diturunkan dalam bentuk produk hukum yang di bawahnya, seperti perda-perda, selama itu sejalan dengan dua yang di atasnya itu, ya tidak bertentangan. Cuma ya, dia bukan menjadi hukum positif yang berlaku untuk semua warga masyarakat.

Tapi, pertama, dia lebih menonjolkan akhlak, etika dan moral. Jadi bukan soal tindak pidana, perdata, itu hukum positif. Jadi itu bukan hukum Islam. Umpamanya, anak-anak muslim harus bisa baca Al Qur’an itu bukan hukum, itu memang sudah seharusnya demikian. Cuma sekarang pemerintah, DPRD merasa terdorong bagaimana itu bisa berlangsung dengan baik. Nah, itu jangan dilihat sebagai hukum Islam. Kedua, lihat juga aspek dan latar belakang sejarah. Dari dulu sudah begitu di situ. Dulu anak-anak Minang itu belajar ngaji di Syuroh. Tetapi sekarang itu rusak, karena arus modernisasi zaman Orde Baru.

Sekarang, para pemuka masyarakat ingin menghidupkan lagi sesuatu yang lama yang baik. Saya justru menyarankan jangan disikapi secara apriori, secara alergi. Kecuali, kalau di suatu daerah itu ada perda, kalau bagi pencuri - potong tangan. Itu namanya hukum Islam. Itu bertentangan dengan hukum positif. Kalau ada pembunuh di suatu daerah itu kemudian harus juga dibunuh, hukuman mati. Itu pemberlakuan hukum Islam.

Kalau sekedar harus baca Al Qur’an, ya baik. Kalau nanti misalnya ada perda di NTT atau di daerah Kristen orang yang beragama Kristen harus bisa memahami Bijbel. Kan bagus itu.

Kalau misalnya seperti di Aceh, yang ketahuan selingkuh berduaan, itu kemudian dihukum cambuk segala, bagaimana?
Nah ini, karena Aceh itu ada undang-undangnya, karena latar belakangnya ada keistimewaan sejak dulu. Kan Aceh itu adalah daerah istimewa (Dista) sejak dulu, maka dia menurut undang-undang dimungkinkan menerapkan syariat Islam. Itu di Aceh. Nah, ini ada mandat dari undang-undang. RM

Bersambung

Melihat Indonesia Yang Tanpa Kosmetik

2006-12-24T12:40:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=28573
Rakyat Merdeka, Sabtu, 16 Desember 2006

Melihat Indonesia Yang Tanpa Kosmetik

Laporan Wartawan Rakyat Merdeka A Supardi Adiwidjaya, Dari Brussel, Belgia (1)

Kamis (7/12) lalu, di Brussel, Belgia, Komisi Eropa (European Commission) dan Institut Eropa untuk Penelitian Asia (European Institute for Asian Studies) menggelar seminar internasional Uni Eropa –Hari Indonesia (EU–Indonesia Day), “Pluralisme dan Demokrasi: Perspektif Indonesia”.

Sehubungan diselenggarakannya seminar tersebut, dalam jamuan makan malam bagi para pesertanya, di KBRI Brussel Duta Besar RI untuk Kerajaan Belgia Nadjib Riphat Kesuma menyatakan, seminar yang digelar atas inisiatif Uni Eropa merupakan kesempatan untuk saling tukar pendapat tentang pembangunan dan demokrasi agar mendapatkan saling pengertian yang lebih baik antara Uni Eropa dan Indonesia.

Tujuan diselenggarakannya seminar ini, menurut Nadjib, untuk mendapatkan gambaran bukan tentang keindahan yang kosmetik, tetapi gambaran yang sebenarnya tentang Indonesia. “Saya sangat yakin, seminar akan memberikan sumbangan bagi proses pembangunan dan demokrasi di Indonesia. Perhatian yang diberikan Uni Eropa kepada Indonesia mencerminkan adanya ikatan yang kuat antara kita”, lanjutnya.

Sekitar 100 peserta, di antaranya, pejabat tinggi Komisi Eropa, anggota-anggota parlemen, akademikus, wakil-wakil LSM, para pakar di bidang ilmu-ilmu sosial (dari Uni Eropa dan Indonesia serta beberapa negara Asia lainnya) diundang menjadi peserta pertemuan tersebut.

Sebagai sponsor utama seminar ini, anggota Komisi Eropa untuk Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Lingkungan Eropa, Dr Benita Ferrero-Waldner antara lain mengatakan, tema pokok seminar “Pluralisme dan Demokrasi” adalah salah satu topik yang sangat tepat dibahas dalam percaturan dunia internasional dewasa ini. Persoalan ini masuk ke jantung perdebatan tentang arti negara dalam abad ke-21, dan ke jantung perdebatan tentang identitas dan hubungan individu dengan negara.
Pokok-pokok persoalan ini, menurutnya, tidak membatasi bagian tertentu dunia. Kita semua berjuang menghadapi persoalan-persoalan pokok ini, seperti menghadapi tantangan-tantangan dari globalisasi, perubahan-perubahan demografis dan ekonomis; mengatur nilai-nilai yang lama dan yang baru; dan mencarikan pekerjaan dan kesempatan kepada orang-orang muda.

Benita menekankan perlunya saling pengertian antara Indonesia dan Uni Eropa.
Berkaitan Pilkada di Aceh, di mana Uni Eropa menjadi salah satu yang memprakasai dibentuknya Misi Monitor Aceh (Aceh Monitoring Mission/AMM), Benita mengatakan, Uni Eropa akan tetap memberikan dukungan atas proses demokrasi di wilayah Indonesia ini.

Komisi Eropa, lanjutnya, akan melanjutkan dukungannya bagi proses perdamaian dengan siap memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia, mendukung pemilihan umum, reintegrasi, dan reformasi kepolisian dan peradilan.

Dia juga menilai, Indonesia adalah negeri muslim terbesar dunia, dan bisa menjalankan peran kepemimpinan untuk melakukan dialog dan reformasi. Di sinilah tempat yang ideal untuk mempromosi akhlak yang tinggi. Uni Eropa, lanjut Benita, terus melakukan dialog dengan Indonesia dan memberikan dukungan untuk usaha-usaha reformasi oleh pemerintah Indonesia.

Perjanjian baru tentang persekutuan dan kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa, yang segera akan diselesaikan, akan menolong memperkuat pertalian hubungan kedua pihak tersebut; kerjasama pembangunan antara Indonesia dan Uni Eropa akan ditingkatkan pada periode 2007-2013. RM

Bersambung

Akhir November Fanny Surati Ratu Belanda

2006-12-24T12:35:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=27886
Rakyat Merdeka, Senin, 04 Desember 2006, 01:40:10

Akhir November Fanny Surati Ratu Belanda

RABU (29/11) lalu, Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda Junus Effendi Habibie alias Fanny Habibie menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Yang Mulia Ratu Belanda Beatrix. Dengan demikian bekas Dubes RI untuk kerajaan Inggris ini secara resmi kini menjalankan tugasnya sebagai Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda. Dan pada malam hari Rabu (29/11) itu juga di KBRI Den Haag digelar acara perkenalan atau malam silaturahmi dengan Fanny, yang tak lain adik kandung bekas Presiden RI BJ Habibie.

Ruangan aula KBRI Den Haag yang biasanya hanya menampung sekitar 150-an orang, ternyata para pengunjung yang ingin bersilaturahmi dengan Dubes baru RI itu datang melimpah. Ruangan aula benar-benar sesak pengunjung, yang diperkirakan mencapai lebih dari 300-an orang. Acara silaturahmi tersebut berlangsung meriah. Apalagi, ketika pemimpin acara mempersilahkan Fanny memberikan sambutannya yang berisi humor segar, yang membuat para pengunjung tertawa. Dia berbicara campur aduk dalam tiga bahasa - Indonesia, Belanda dan Inggris silih berganti.

Maklum, selain masyarakat Indonesia di Belanda, juga hadir dalam acara silaturahmi tersebut juga tamu-tamu asing, yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Banyak tamu-tamu dari Maluku di malam silaturahmi. Hal ini sekaligus menepis kesalahpahaman yang pernah tersebar, seolah Fanny Habibie mengucapkan pendapat yang membenci orang-orang Maluku di Belanda.

Dalam sambutannya, Fanny menegaskan, KBRI terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia di Belanda. Jika ada keperluan apapun, dia menyatakan jangan ragu menghubunginya. Fanny cukup lama berbicara, bak pembawa acara malam silaturahmi itu. Akhirnya, mungkin karena kecapean, dia menyerahkan kembali mikrofon kepada pembawa acara, sambil bergurau , “minta honorarium” sebagai pembawa acara, yang disambut gelak tawa para hadirin. RM

Laporan A Supardi Adiwidjaya dari Belanda

Sekali Lagi, Korban Orde Baru Di Luar Negeri Menuntut (2)

2006-12-24T12:28:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=24807
Rakyat Merdeka, Minggu, 15 Oktober 2006

Akuilah, HAM Kami Telah Dilanggar

Sekali Lagi, Korban Orde Baru Di Luar Negeri Menuntut (2)

MENURUT Tom Iljas —bekas mahasiswa ikatan dinas (eks Mahid) yang secara sewenang-wenang dicabut paspornya oleh rezim Orba, jika memang ada maksud baik pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut, diharapkan kearifan pemerintah menyelesaikan masalah pelanggaran HAM tersebut dengan didasari penegakan kebenaran, keadilan dan rekonsiliasi (KKR). Sesuai jiwa UU KKR, pelaku kejahatan harus mengakui kesalahannya, kebenaran harus diungkapkan, keadilan harus ditegakkan termasuk rehabilitasi para korban dan sesudah itu barulah rekonsiliasi mungkin diwujudkan.

Pemerintah harus mengakui, telah terjadi pelanggaran HAM oleh penguasa negara (Orde Baru) terhadap warganya di luar negeri. Pemulihan hak-hak kewarganegaraan tanpa pengakuan merupakan pelanggaran HAM oleh Orde Baru sama saja dengan pengingkaran terselubung atas tindak kejahatan HAM terhadap sekelompok besar warganya di luar negeri. Telah beredar berita-berita di media massa tentang rencana Pemerintah untuk mempersilahkan “eks-mahasiswa era Orde Lama” yang kini berdomisili di luar negeri agar pulang ke tanah air, untuk memproses pemulihan kewarganegaraannya dan pengembalian paspor di Indonesia. Meskipun baru berupa wacana-kebijakan pemerintah yang belum dituangkan dalam wujud Keputusan/Peraturan kongkrit namun sudah tampak kesalahan pandang Pemerintah seakan-akan masalah pokok berkaitan dengan para “eks-mahid” adalah semata-mata soal kepulangan ke tanah air dan pemilikan paspor/kewarganegaraan. Padahal masalah-masalah tersebut merupakan bagian kecil saja dari masalah keseluruhan.

Masalah pokok adalah penegakan Kebenaran dan Keadilan. Masalah rehabilitasi tak akan ada bila penguasa Negara tidak menegakkan Penyelesaian masalah “eks-mahid” sering juga dihubung-hubungkan dengan pelaksanaan Undang Undang Kewarganegaraan yang baru, khususnya menyangkut pasal-pasal yang mengatur naturalisasi. KBRI-KBRI di Eropa bahkan telah mendapat instruksi dari pemerintah di Jakarta untuk mendata “eks-mahid” sehubungan dengan telah disahkannya UU Kewarganegaraan yang baru. Mengenai ini, perlu dikemukakan, masalah “eks-mahid” bukanlah masalah naturalisasi. Karena itu tidak semestinya dikaitkan dengan Undang Undang Kewarganegaraan itu. Pencabutan paspor sekelompok besar warganegara yang mengakibatkan mereka kehilangan kewarganegaraannya di luar kemauan mereka sendiri adalah tindakan politik, yang penyelesaiannya harus pula melalui kebijakan politik dengan menjunjung kaidah-kaidah Hak-hak Asasi Manusia yang adil dan bermartabat.

Tanpa adanya kebijakan politik yang mencakup hal-hal pokok tersebut di atas, menurut Tom Iljas, dikhawatirkan usaha Menteri Hukum dan HAM Bapak Hamid Awaludin - yang tampaknya akan berkisar pada soal-soal teknis-administratif pengembalian paspor dan pemulihan kewarganegaraan - akan sia-sia. Masalah-masalah pelaksanaan yang bersifat teknis-administratif hanya bisa dibicarakan setelah adanya Keputusan Pemerintah (Keppres) yang benar-benar menegakkan Kebenaran dan Keadilan. Dari dialog dengan Hamid, jelas bahwa Pemerintah akan menyelesaikan soal eks-mahid “secara diam-diam”, artinya mau menyelesaikan pengembalian paspor/pemulihan kewarganegaraan melalui UU Kewarganegaraan yang baru, tanpa menyentuh aspek politiknya (bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di masa lalu — pencabutan paspor).

Tepat sekali apa yang dikonstatasi oleh eks Mahid MD Kartaprawira. “Pemulihan hak-hak kewarganegaraan tanpa pengakuan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM oleh Orde Baru sama saja dengan pengingkaran terselubung atas tindak kejahatan HAM terhadap sekelompok besar warganya di luar negeri”. RM

Laporan A. Supardi Adiwidjaya dari Belanda.

Habis

Sekali Lagi, Korban Orde Baru Di Luar Negeri Menuntut (1)

2006-12-24T12:22:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=24746
Rakyat Merdeka, Sabtu, 14 Oktober 2006

Setelah 41 Tahun Lamanya Mereka Dibuang Dari Indonesia

Sekali Lagi, Korban Orde Baru Di Luar Negeri Menuntut (1)

SEKITAR sebulan lalu (Selasa, 12/9 di KBRI Helsinski), dalam bincang-bincang dengan Menhuk dan HAM Hamid Awaluddin, Tom Iljas – bekas mahasiswa ikatan dinas (eks Mahid) yang secara sewenang-wenang dicabut paspornya oleh rezim Orba – mengajukan pertanyaan menarik. “Sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menurut bapak apakah mencabutan paspor sejumlah orang itu tidak melanggar hukum dan HAM?”Menurut Tom, Hamid –tanpa menjawab, tidak mengiyakan dan tidak juga mengatakan tidak-- mengatakan: “Tak bisa, tak bisa. Kalau paspor dan kewarganegaraan kita urus”.
Sesaat sebelumnya Hamid mempertanyakan, “Saudara mau apa?! Mau dapat paspor, kita urus.”

Kepada Rakyat Merdeka, Tom mengungkapkan, masalah orang-orang Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan karena paspornya dicabut oleh KBRI setelah pecahnya G30S tahun 1965, sampai saat ini -- sudah 41 tahun!-- belum mendapatkan penyelesaian dari penyelenggara negara, meskipun sudah diprakarsai Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000. Betapa tampak sangat paradoks bila dibandingkan dengan kebijakan pemerintah terhadap orang-orang GAM yang jelas-jelas melakukan pemberontakan terhadap Republik Indonesia. Bahkan orang-orang GAM tersebut diberi berbagai santunan dan fasilitas yang cukup besar.

Akhir-akhir ini ramai diberitakan, lanjut Tom, bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan Hamid Awaludin untuk datang ke Eropa, menemui para ”eks-mahid” guna menjajaki penyelesaian masalah ini.
Sudah tentu setiap langkah dan niat hendak menyelesaikan masalah yang menggantung selama 41 tahun itu perlu disambut.

Hamid menamakan orang-orang yang paspor dan kewarganegaraannya dicabut Pemerintah Orde Baru ”eks-mahid”, eks mahasiswa ikatan dinas. Sebenarnya, yang dicabut paspor dan kewarganegaraannya setelah meletusnya peristiwa 30 September 1965 bukanlah hanya eks-mahid saja, tetapi semua orang yang ketika itu sedang melakukan tugas di luar negeri yang secara politis dianggap berseberangan dengan Orde Baru. Mereka terdiri dari para mahasiswa yang dikirim pemerintah Presiden Soekarno untuk tugas belajar di luar negeri, sebagian terbesar di eks negeri-negeri sosialis; para delegasi dari berbagai ormas buruh, tani, wanita, pemuda, sarjana, pekerja kebudayaan, olahraga, wartawan, dsb.; para perwakilan Indonesia dalam berbagai organisasi dan forum internasional serta pejabat negara. Karena itu penamaan ”eks-mahid” sebenarnya sangat menyesatkan. Persamaan dari semua orang-orang tersebut di atas ialah – mereka adalah sama-sama korban politik pemerintah Orde Baru Soeharto, dimana mereka praktis kehilangan kewarganegaraannya karena secara sewenang-wenang dicabut paspornya oleh pemerintah Orde Baru tersebut.

Bagi para korban, pencabutan paspor tersebut merupakan tindakan pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia. Dengan pencabutan paspor tersebut berakibat mereka kehilangan kewarganegaraan Indonesia, terlunta-lunta di negeri orang tidak bisa pulang ke tanah air, terpaksa berpisah dengan keluarga. Tidak sedikit yang menderita gangguan saraf akibat kerinduan kepada keluarga dan kampung halaman yang tak terobati. Tidak sedikit pula dari mereka yang tidak bisa membalas jasa ayah-ibu yang ketika meninggal mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tak bisa mengubur sebaik-baiknya sebagai anak yang telah dibesarkan. Mereka kehilangan kesempatan berkarier di tanah air. Tidak dapat menyumbangkan tenaga untuk bangsa dan tanah air yang mereka cintai. Seluruh kehidupan produktif mereka telah hilang sia-sia. Sudah ratusan pula yang berkubur di negeri orang. Kuburan mereka tersebar di eks-Uni Sovyet dan negara-negara Eropa Timur, di RRC dan di berbagai negeri di Eropa Barat. Keseluruhan penderitaan tersebut dapat disimpulkan sebagai akibat pelanggaran HAM yang dilakukan penguasa negara – Orde Baru – terhadap warganya sendiri. RM

Laporan A. Supardi Adiwidjaya dari Belanda

Bersambung

Mereka Menyengsarakan Rakyat

2006-12-24T12:13:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=22924
Rakyat Merdeka, Minggu, 17 September 2006

Mereka Menyengsarakan Rakyat

Wawancara ‘Rakyat Merdeka’ Dengan Dita Indah Sari Di Belanda

Minggu kedua bulan September 2006, aktivis buruh Dita Indah Sari berada di Amsterdam, setelah sebelumnya selama sekitar enam hari berada di Helsinski, Finlandia, sebagai peserta pertemuan keenam Asia-Europe People’s Forum (AEFP). Pada 10 September 2006 lalu, ketika berada di Amsterdam, koresponden Rakyat Merdeka di Belanda A.Supardi Adiwidjaya berkesempatan mewawancarainya. Berikut petikannya.

Apa tujuan anda ke Eropa kali ini?
Saya diundang oleh Panitia Pertemuan AEPF (Asia-Europe People’s Forum) menghadiri pertemuan yang keenam, yang diselengarakan di Helsinski pada tanggal 3-6 September. Jumlah delegasi Indonesia yang diundang ke pertemuan AEPF tersebut nomor dua yang terbesar (sebanyak 32 orang) setelah delegasi RRC.

Pertemuan di Helsinski itu untuk merumuskan sikap para aktivis gerakan sosial dari Asia dan Eropa menyambut pertemuan puncak ASEM, yang digelar pada tanggal 10-13 September di Helsinski, di mana sejumlah kepala negara berkumpul membicarakan masalah masa depan dunia.

Maksud kita agar dalam pertemuan AEPF ini bisa membuat kesimpulan, rekomendasi yang kita serahkan dalam pertemuan ASEM itu. Kita mengkritik mereka, para pemimpin itu, karena banyak menyengsarakan rakyatnya, termasuk presiden SBY. Apa yang mau kita kritik terhadap pemimpin itu, julukan apa yang mau kita berikan kepada mereka, sebutan apa, apa dosa-dosa mereka yang kita angkat untuk menginsafkan mereka.

Bagi kami pemimpin-pemimpin ASEM yang akan bertemu di Helsinski itu bermasalah. Jadi AEPF bertemu di Helsinski sebelum mereka (pemimpin-pemimpin/para peserta ASEM – red) bersidang.

SBY termasuk dalam pemimpin yang bermasalah seperti juga pemimpin-pemimpin lainnya yang memerintah di negara-negara dunia ketiga. Mereka sangat membeo kepentingan-kepentingan lembaga asing, seperti misalnya IMF. Lebih banyak mengikuti kepentingan lembaga-lembaga, negara-negera asing ketimbang kepentingan rakyatnya sendiri. Pemerintah yang seperti ini memang pemerintah yang tidak punya kedaulatan sebetulnya secara politik. Karena tidak mandiri itu, memang macam-macam: ketergantungan secara ekonomi, dari dulu sudah melakukan perekongkolan politik yang secara historis berlangsung lama. Misalnya, pemerintah Orba sejak tahun 1965 sudah bekerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat untuk membunuhi orang yang dianggap terlibat dalam peristiwa apa yang disebut G30S, membunuhi orang-orang PKI.

Jalan keluarnya?
Setelah memberikan “kesempatan” kepada presiden SBY selama dua tahun ini terbukti hitam di atas putih SBY gagal, berbohong terhadap apa yang telah dijanjikannya kepada rakyat, berbohong terhadap apa yang dia katakan, gagal secara ekonomi menyelenggarakan kesejahteraan untuk rakyat, gagal secara politik dalam membangun dan mepertahankan demokrasi.

Melihat kegagalan-kegagalan itu, jalan keluarnya hanyalah harus ada pemerintah alternatif yang mengambil alih kekuasaan mereka dan memegang kekuasaan baru, sehingga bisa dilakukan perubahan-perubahan mendasar, tidak hanya sekedar reformasi sedikit-sedikit.

Siapakah kekuatan alternatif itu?
Para tokoh demokrasi, pergerakan, pimpinan ormas, pimpinan partai yang selama ini terlibat dalam perjuangan, integritas mereka yang bersih, nggak korup, nggak kolusi, nggak terima uang suap, dan punya program mandiri. Orang-orang inilah yang harus bersatu menjadi kekuatan alternatif dan tidak bisa lagi percaya kepada para elit yang sudah berkuasa, termasuk pemerintah SBY.

Bagaimana jalannya?
Jalannya bisa melalui Pemilu tahun 2009. Ini kesempatan baik bagi kita menunjukkan kekuatan alternatif itu ada dan bisa menjadi harapan rakyat di masa depan. Tetapi, jika rakyat menghendaki mengapa tidak ditempuh jalan di luar pemilu? Suharto saja jatuh dengan proses di luar Pemilu, padahal dia begitu kuat kekuasaanya. Kalau rakyat memang tidak sabar lagi dan menghendaki, serta mampu teroraginisir, ya jalannya pun seperti seperti jatuhnya Suharto, di luar Pemilu.

Tapi itu kan kaitannya tergantung dengan adanya situasi revolusioner?
Makanya tergantung rakyat, bukan kita. Kalau memang rakyat sudah tidak bisa menunggu sampai tahun 2009, marah, rakyat sudah tidak sabar, karena merasa sudah menanggung kesulitan yang tidak tertahankan lagi kesulitannya, sehubungan dengan itu mungkin pertimbangannya lain lagi.

Apa langkah-langkah anda menghadapi Pemilu 2009?
Kami berusaha menyatukan tokoh-tokoh, orang-orang baik, bersih, tidak terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme dalam sebuah partai politik. Kenapa harus partai politik, karena kita mau ikut Pemilu 2009. Partai aliansi ini kami namakan Papernas – Partai Persatuan Pembebasan Nasional. Dalam partai aliansi ini bergabung serikat buruh, tani, mahasiswa, kaum miskin kota, organisasi perempuan, organisasi keagamaan, termasuk juga para eks tapol, para korban kejahatan rezim Orba.

Dalam rangka mendirikan Papernas, kita sudah mendeklarasikan Komite Persiapan pada tanggal 23 Juli lalu Perpustakaan Nasional Jakarta, yang dihadiri sekitar 2000-an orang, dari berbagai latar belakang. Saya duduk sebagai Ketua Majelis Pertimbangan. RM

Perijinan Yang Berbelit-belit Ganjal Investor Negeri Tulip

2006-04-09T03:15:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=13134
Rakyat Merdeka, Minggu, 09 April 2006

Perijinan Yang Berbelit-belit Ganjal Investor Negeri Tulip

Minister Counsellor Ekonomi KBRI Den Haag, Belanda Budi Perianto berkenan menerima dan bincang-bincang dengan koresponden Rakyat Merdeka di Belanda A. Supardi Adiwidjaya di ruang kerjanya, baru-baru ini. Pembicaraan berkisar tentang bagaimana hubungan antara Indonesia dengan negeri bunga tulip di bidang ekonomi, khususnya di bidang perdagangan dan investasi. Terungkap pula bahwa investor dari negeri kincir angin itu sering diganjal soal proses perizinan investasi di Indonesia yang berbelit-belit. Berikut ini penjelasan dari Budi Perianto.

DI bidang perdagangan, hubungan Indonesia-Belanda berjalan cukup baik. Pada periode tahun 2000-2004 nilai tertinggi dicapai tahun 2004 senilai 2.119,93 juta dolar AS atau mengalami kenaikan 5,18 persen bila dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar 1.927,70 juta dolar AS. Sementara hubungan dagang kedua negara tahun 2005 (Januari-September) mencapai 1.355 juta dolar AS atau naik 14,29 pesen. Indonesia menduduki urutan ke-33 dari 43 mitra dagang utama Belanda.

Neraca perdagangan Belanda-Indonesia pada periode 2000-2004 menunjukkan surplus untuk Indonesia, rata-rata 1.037,7 juta dolar AS per tahun. Defisit Belanda terbesar terjadi tahun 2004 sebesar 1.116,09 juta dolar AS. Dan tahun 2005 (Januari-September) Indonesia surplus 1.035 juta dolar AS atau mengalami kenaikan 25,97 persen dibanding periode yang sama tahun 2004 sebesar 821,87 juta dolar AS.

Ekspor produk utama Indonesia ke Belanda masih didominasi oleh minyak, produk-produk kayu, kopi, teh, coklat, rempah-rempah.

Di balik baiknya hubungan dagang kedua negara, terdapat sejumlah hambatan dari negara pesaing Indonesia. Antara lain mutu komoditas dari China, Thailand dan Malaysia umumnya lebih baik. Selain itu, peraturan-peraturan di Belanda sering membedakan Indonesia dalam pengenaan bea masuk dan penalti dibandingkan dengan China dan Malaysia.

Sedangkan hambatan dari pihak Belanda, antara lain hambatan non tarif sangat besar terutama untuk komoditas pertanian, dituntut persyaratan standar yang tinggi dan dikaitkan dengan faktor lingkungan hidup.

Adapun beberapa kendala bagi masuknya investor Belanda ke Indonesia adalah masalah proses perijinan yang dicanangkan satu atap, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), namun kenyataannya daerah menetapkan ketentuannya sendiri-sendiri. Kendala lainnya adalah para investor Belanda menilai prosedur perijinan masih berbelit-belit, sehingga diharapkan dapat lebih disederhanakan lagi.

Jaminan dan kepastian hukum juga sangat didambakan oleh para penanam modal asing termasuk dari Belanda. Terutama dalam mengatasi sengketa dalam kerja sama penanaman modal antara para pihak Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Investor Belanda juga mengalami kesulitan mencari mitra yang potensial serta prasarana fisik masih kurang memadai, khususnya di luar Pulau Jawa. RM

Belanda, Terbesar Di Eropa

2006-04-09T03:09:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=13178
Rakyat Merdeka, Minggu, 09 April 2006

Belanda, Terbesar Di Eropa

MENJELANG digelarnya demonstrasi pencak silat Indonesia-Belanda ini, Presiden Persilat Eddie M Nalapraya berkenan diwawancarai koresponden Rakyat Merdeka di Belanda, A Supardi Adiwidjaya. Berikut petikannya.

Tujuan Anda ke Belanda?
Kami diundang Federasi Pencak Silat Belanda (NPSB) meramaikan Festival Seni Bela Diri “The Asian Silat Night”, yang diselenggarakan NPSB di Amsterdam. Sedang seminggu sebelum kedatangan ke sini, sejak 25 Maret yang lalu saya bersama rombongan pencak silat Indonesia berada di Paris atas undangan Karate Bushido Magazine dalam rangka World Festival Master Arts di Paris Bercy. Baik World Festival Master Arts yang digelar di Paris Bercy itu, maupun Festival Seni Bela Diri “The Asian Silat Night” yang diselenggarakan NPSB – program seperti itu adalah bagian dari Persilat. Jadi saya ingin membantu dengan mendatangkan tim pencak silat dari beberapa perguruan pencak silat Indonesia.

Tujuan kami kemari, setiap program pencak silat di mana saja selama itu mendukung program Persilat, itu kita dukung. Apalagi karena pencak silat digemari bangsa-bangsa di dunia. Makanya, acara ini kami back up dengan tim dengan membawa gendang segala, yang khusus kita bawa dari Indonesia. Jadi acara Festival Seni Bela Diri “The Asian Silat Night” ini sepenuhnya kita dukung. Sehingga nanti pencak silat di Belanda ini —yang memang yang terbesar di Eropa— akan terus berkembang.

Kegiatan pencak silat di Eropa berlangsung sangat baik, misalnya, setiap dua tahun sekali digelar kejuaran pencak silat se-Eropa. Sebagai gambaran, tahun ini, 18 Maret lalu digelar pertandingan internasional pencak silat tingkat best of the best di Paris, Perancis. April ini, akan diadakan pertandingan (Belgian open) pencak silat; Juli 2006, akan berlangsung UK Open Pencak Silat di London; bulan September akan diselenggarakan pertandingan pencak silat di Swiss.

Selain itu, juga diselenggarakan Kejuaraan Dunia Pencak Silat.
Ya, ya betul. Setiap dua tahun sekali juga diselenggarakan Kejuaraan Dunia Pencak Silat.

Namun begitu, pencak silat tidak masuk ke dalam acara Asian Games XV/2006 di Doha. Pendapat Anda?
Dalam soal ini, begini. Kita sudah berupaya. Saya sendiri sudah bikin perkenalan di Busan (Pusan), Korea Selatan. Saya pergi ke Kuwait menghubungi para pejabat tinggi di sana. Kemudian saya datang ke Qatar menghadap Dirjen dari Doha Asian Game Organization Committee. Bahkan kita sudah diskusi.

Dirjen tersebut bilang, ini sudah tutup keuangannya, apakah anda bisa cari sponsor untuk bikin tenda. Saya bilang bisa. Tapi akhirnya dia bilang bahwa ada ruangan/gedung yang bisa dipakai. Saya lihat ruangannya. Kemudian saya disuruh mengirim tim untuk summer festival . Saya tulis surat bahwa saya akan bisa datang tanggal sekian sampai tanggal sekian, kemudian saya mau pergi ke Jemen. Tetapi ternyata surat saya tersebut tidak dibalas. Kita tahu, akhirnya Panitia Pelaksana Asian Games Doha (DAGOC) memutuskan, pencak silat tidak termasuk dalam 40 cabang oleh raga yang dipertandingkan.

Perlu saya tegaskan di sini, semua usaha itu hanya diperjuangkan oleh Persilat sendiri. Dan gagal. Menurut saya ada baiknya kalau pemerintah Indonesia turut membantu.

Apakah syarat-syarat pokok agar olah raga bela diri pencak silat sudah dipenuhi, misalnya harus dikenal di minimal empat dari lima wilayah Asia, punya federasi olah raga di tingkat Asia dengan minimal 16 negara?
Sudah dipenuhi. Dan sudah saya kemukakan, Persilat telah melakukan berbagai usaha untuk masuknya pencak silat ke Asian Games XV/2006 di Doha. Saya telah menghubungi dan minta tolong pada Alwi Shihab, yang punya hubungan bagus dengan Qatar. Bahkan Bob Hasan di Nusakambangan, 2 Januari lalu saya mintai pertolongannya. Karena saya tahu Bob Hasan ‘kan punya hubungan baik dengan OCA (Dewan Olympiade Asia). Tapi semua usaha saya itu mengalami kegagalan. Sehubungan dengan ini, dukungan pemerintah Indonesia sangat diperlukan. Karena itu, pemerintah Indonesialah yang sebaiknya menanganinya.

Usaha selanjutnya agar pencak silat masuk cabang olah raga yang dipertandingakan di Asian Games XVI ?
Saya tidak ingin bicara hal itu. Karena umur saya sekarang sudah 74 tahun. Saya akan serahkan kepada yang muda-muda nanti. Insya Allah, Rachmat Gobel akan maju terus. RM

Pertama Dalam Sejarah Negeri Kincir Angin

2006-04-09T03:00:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=13179
Rakyat Merdeka, Minggu, 09 April 2006

Pertama Dalam Sejarah Negeri Kincir Angin

Festival Pesilat Indonesia-Belanda Digelar

Laporan Wartawan Rakyat Merdeka, A Supardi Adiwidjaya Dari Amsterdam

SABTU (1/4/) pekan lalu, Federasi Pencak Silat Belanda (NPSB) menggelar Festival Seni Bela Diri “The Asian Silat Night”, yang untuk pertama kalinya dalam sejarah perkembangan pencak silat di Negeri “Kincir Angin”ini.

Acara ini dimeriahkan dengan kehadiran tim pencak silat Indonesia dengan pesilat-pesilat dari berbagai perguruan pencak silat di Nusantara, dan Eddie Marzuki Nalapraya (74 tahun) -pembina seni beladiri pencak silat, salah seorang sesepuh Ikatan Pencak Silat Indonesia dan sekaligus Presiden Persekutuan Pencak Silat antara bangsa (Persilat).

Ketua Federasi Pencak Silat Belanda
George L.Fredriksz sedang menyerahkan
Golok kepada pesilat Cecep Arif dari
PS Panglipur sebagai pembuka Gelanggang
Silat di Festival "The Asian Silat Night",
Amsterdam (01 April 2006), Belanda.

Juga hadir di Festival tersebut Duta Besar Malaysia untuk Kerajaan Belanda Dato’ Noor Farida Ariffin, Wakapri di Belanda Djauhari Oratmangun, guru-guru silat berbagai perguruan pencak silat Belanda beserta para sesepuhnya.

Di Belanda, terdapat kurang lebih 37 perguruan silat. Suatu jumlah perguruan silat yang cukup besar untuk Negeri Belanda yang berpenduduk sekitar 16 juta orang. Seni olahraga bela diri pencak silat semakin banyak penggemarnya di Belanda.

Sekitar seribuan orang datang berbondong-bondong ke Sporthallen-Zuid, Amsterdam untuk menyaksikan Festival Seni Bela Diri Pencak Silat “The Asian Silat Night”, meskipun harga karcis tidak begitu murah - antara 10 sampai 35 Euro.

Presiden Persilat Eddie M. Nalapraya dalam bincang-bincangnya dengan Rakyat Merdeka sesaat sebelum pembukaan Festival Pencak Silat tersebut menyatakan, “Festival Pencak Silat ini adalah juga bagian dari Persilat. Jadi saya membantu dengan mendatangkan tim pencak silat dari beberapa perguruan pencak silat Indonesia”.

Setiap program pencak silat, lanjut Eddie Nalapraya, yang dilaksanakan di mana saja selama itu mendukung program Persilat itu kita dukung. Karena Persilat itu asasnya adalah friendship and brotherhood tanpa membedakan jenis bangsa maupun agama, untuk perdamaian dunia. Sehingga nanti menurutnya, pencak silat nasional Belanda ini, yang memang yang terbesar di Eropa, akan terus maju berkembang. Sedang Ketua NPSB George Fredriksz menyatakan pentingnya Festival Pencak Silat yang pertama kali digelar di Belanda ini bagi kelanjutan perkembangan olah raga bela diri pencak silat di Belanda.

Dari demonstrasi jurus-jurus pencak silat yang dibawakan, tampak jelas masing-masing mempunyai kaitan erat terutama dengan berbagai perguruan pencak silat di Indonesia. Dalam konteks ini – misalnya: Panglipur (Den Haag; di Indonesia, PS Panglipur - pencak silat tradisional Jawa Barat, yang didirikan di Bandung tahun 1909 oleh Abah Aleh), Padjadjaran Nasional (Groningen, di Indonesia didirikan oleh KRH Achmad Kartakusuma pada tanggal 12 Desember 1928 di Sukaraja Kabupaten Bogor), Satria Muda (Hoofddorf; berasal dari Minangkabau, Sumatra), Paulu Sembilan (Hoofddorp, dari Minangkabau, Sumatra), Mande Muda Mawar Suci (Den Bosch, kombinasi Tjimanande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir Banten, Jawa Barat) dan sebagainya.

Dari demonstrasi pencak silat yang dipertunjukkan pesilat-pesilat Belanda dapat dilihat bagaimana majunya perkembangan pencak silat di Negeri “Kincir Angin” ini. “Pencak silat – seni beladiri asal Indonesia - di Negeri Belanda ini berkembang dengan pesat”, ujar Anton Kneefel (76 tahun) – sesepuh/penasehat perguruan silat “Perisai Putih” (Amsterdam) kepada Rakyat Merdeka di sela-sela acara. Di acara Festival I Pencak Silat ini, beberapa sesepuh pencak silat Belanda mendapat piagam penghargaan dari Persilat atas jasa-jasanya memperkenalkan dan mengembangkan pencak silat di Belanda.

Anton Kneefel adalah salah seorang dari sesepuh yang mendapat penghargaan itu, yang langsung diterimanya dari tangan Presiden Persilat Eddie K Nalapraya.

Penonton juga bisa menyaksikan silat tunggal putri tangan kosong dan juga bersenjata yang dibawakan oleh Putu - pesilat putri dari PS Bakti Negara. Lebih-lebih pertunjukan silat pasangan ganda putra tangan kosong yang dibawakan Adam dan Restu dari PS Ciung Wanara.

Demikian juga dengan pertunjukan pencak silat tunggal dan ganda dewasa putra oleh para pesilat - masing-masing dari perguruan-perguruan silat Panglipur, Pamur, Baringin Sakti dan Ciung Wanara. RM

Ambon & Poso Itu Ulah Elit

2006-03-23T01:38:00.000-08:00

(Rakyat Merdeka, Kamis, 16 Maret 2006)

Ambon & Poso Itu Ulah Elit

Membincang Agama Di Negeri Belanda (3)

Di sela-sela acara Dialog Antar Agama Indonesia-Belanda, yang digelar antara 28 Februari hingga 1 Maret lalu oleh Kedutaan Besar RI (KBRI) Den Haag, bekerjasama dengan organisasi-organisasi non pemerintah setempat seperti Cordaid, Islamic University of Rotterdam, Kerkinactie, dan Radio Nederland serta dukungan Kementrian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia dan Kemlu Belanda, koresponden Rakyat Merdeka di Belanda A Supardi Adiwidjaya mewawancarai sosiolog Tamrin Amal Tomagola Berikut ini petikannya.

Komentar Anda mengenai dialog antar agama Indonesia-Belanda ini?
Ini langkah awal yang bagus. Bagus bukan hanya bagi kelompok-kelompok agama yang ikut, tetapi juga untuk hubungan antar negara, antara Indonesia dan Belanda. Yang kalau bisa nanti lebih bagus lagi, kalau dia menjadi landasan hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Eropa Barat seluruhnya.

Dialog antar agama di Indonesia sendiri?
Masalahnya di Indonesia, agama bisa kita pahami paling kurang tiga wujud. Agama sebagai dogma, sebagai ajaran. Kalau sebagai dogma, maka peranan Tuhan besar sekali. Agama sebagai ideologi, di mana wahyu dan dogma itu diinterpretasi manusia dan diwujudkan dalam satu wujud ideologi tertentu. Misalnya, ideologi Islamnya NU, dengan ideologi Islamnya Muhammadiyah. Itu berbeda. Disitu campur tangan manusia besar sekali sebagai ideologi. Ketiga, sebagai umat. Sekarang yang ribut di Indonesia itu, atau kurang lancar atau tidak mulus itu sebenarnya dalam dua yang pertama itu. Sebagai dogma itu memang tidak pernah ketemu. Kemudian yang serius terjadi ditingkat ideologis. Yang nanti akan keluar misalnya dalam wujud-wujud perdebatan dan pertikaian tentang UU pendidikan nasional yang baru saja terjadi. Saat itu sengit sekali, karena disitu akan mengatur siapa guru agama di setiap sekolah, apakah sekolah negeri, sekolah Muhammadiyah atau sekolah Katolik atau sekolah Protestan – guru agama itu diangkat siapa? Itu menjadi isu politik antara umat yang bukan main dan itu ideologi sebenarnya.

Penyelesaiannya?
Akhirnya hal itu diputuskan pemerintah. Itu mendapat tantangan kuat dari kelompok Protestan, Katholik, Hindu dan sebagainya, karena mereka tahu persis, pemerintah itu kan berarti ditangani Departemen Agama, yang mayoritasnya orang Islam. Itu secara terselubung seperti kemenangan Islam dengan memakai baju negara. Tetapi di tingkat umat sebenarnya tidak masalah. Konflik di Ambon, di Poso lebih merupakan ulah dari para elit lokal, bukan ulah umat. Misalnya, di Nania (sebuah desa, dari bandara Laha menuju kota madya Ambon berada sebelum Paso), dua pihak umat itu sudah ketemu beberapa kali, malah dilarang pemimpinnya. Orang mau bikin pertemuan dalam gereja, itu kemudian dipersoalkan. Sebenarnya antara umat itu oke-oke saja. Karena pemimpin di atas kan punya “domba-domba” yang digembalakan, kalau orang Islam itu punya umat. Itu kan sebenarnya power. Jadi exercise power mereka. Padahal di antara umat tidak ada persoalan. Sekali lagi itu sebenarnya lebih merupakan masalah elit agama, bukan masalah umat agama yang biasa.

Komentar Anda mengenai toleransi agama dikaitkan dengan masalah Ahmadiyah?
Itu terlihat semacam pemaksaan dogma, karena syahadat itu kan dogma yang tidak bisa ditawar. Pemaksaan dogma, yang tidak membumi dan lepas dari konteks. Secara teologis barangkali MUI betul, bahwa tidak ada Nabi dan Rasul sesudah Nabi Muhammad. Tapi secara sosiologis konteks kemasyarakatan itu harus diselidiki kenapa sampai muncul gagasan seperti itu? Karena gagasan itu muncul dia muncul, misalnya di Lahore atau dimana, dia muncul disitu pasti ada suatu keadaan tertentu. Yang lebih penting, sebenarnya bukan gagasan itu sendiri, tapi keadaan, kondisi yang melahirkan gagasan itu. Sehingga kita mungkin bisa memahami, jangan-jangan yang maksudkan dengan Nabi dan Rasul itu dengan pengertian tertentu dan dalam upaya menggunakan titik tolak itu, pemahaman itu untuk satu tujuan praktis dan kontekstual tertentu. Dalam konteks ini, ada pengertian tentang gagasan yang teologis, tetapi bagi saya yang lebih penting itu kajian-kajian sosiologis untuk memahami. Kenapa kok desa tertentu di Lombok, yang tertarik dengan gagasan Ahmadiyah itu, kenapa desa-desa lain tidak tertarik. Juga misalnya di Parung. Kenapa cuma di Parung yang tertarik, kenapa tempat-tempat lainnya di Bogor tidak tertarik? Atau tempat-tempat di Jawa Barat yang lain tidak tertarik? Itu berarti dia sangat kontekstual. Ketertarikan pada satu gagasan, kalau dia nyambung antara gagasan itu yang abstrak (itu sebenarnya – ideologi) dengan kebutuhan praktis dalam rangka survive (bertahan).

Dilihat dari penyelesaian yang dilakukan oleh, katakanlah, kelompok Islam garis keras itu sekali lagi menunjukkan keluar, bahwa lagi-lagi menunjukkan tidak toleran. Bagaimana pendapat Anda ?
Ini sebenarnya, ada dua pihak yang bertanggungjawab. Pertama karena ada fatwa MUI. Itu mungkin tadi seperti secara defensif Din Samsyuddin bilang, mereka tidak menganjurkan kekerasan. Tetapi sebagai pemimpin, mustinya mereka tahu, bahwa dengan fatwa itu bisa dimanfaatkan di lapangan untuk menyerang, karena secara hukum agama sudah sah, sudah ada fatwa. Masa pemimpin pada tingkat MUI tidak mengantisipasi itu. Itu kesalahan besar. Kemudian, sebelum menjatuhkan fatwa begitu, kenapa tidak ditempuh cara-cara yang berdasarkan ukhuwah islamiyah. Kesalahan kedua, sebenarnya pemerintah. Terutama pemerintah daerah, karena tidak mengantisipasi itu. Tugasnya aparatur negara itu kan sebenarnya memberikan jaminan keamanan. Yang paling bertangungjawab terutama adalah dua pihak yang saya sebutkan itu. Bukan pihak yang menyerang itu. Mereka yang menyerang itu dapat angin untuk melakukan kekerasan itu. Sebenarnya pemerintah bisa mencegah itu, atau langsung ditindak sebagai tindakan kriminal terhadap orang atau kelompok yang melakukan tindakan kekerasan itu. Tetapi itu tidak dilakukan pemerintah.RM

Tentang Pornografi dan Pornoaksi Itu ...

2006-03-23T00:57:00.000-08:00

(Rakyat Merdeka, Rabu, 15 Maret 2006)

Tentang Pornografi dan Pronoaksi Itu…

Membincang Agama Di Negeri Belanda (2)

Di sela-sela acara Dialog Antar Agama Indonesia-Belanda, yang digelar antara 28 Februari hingga 1 Maret lalu oleh Kedutaan Besar RI (KBRI) Den Haag, bekerjasama dengan organisasi-organisasi non pemerintah setempat seperti Cordaid, Islamic University of Rotterdam, Kerkinactie, dan Radio Nederland serta dukungan Kemlu Indonesia dan Kemlu Belanda, koresponden Rakyat Merdeka di Belanda A Supardi Adiwidjaya mewawancarai Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Wakil Ketua Umum MUI – Prof Dr Din Syamsudin. Berikut petikannya:

Pandangan Anda dialog antar agama ini?
Ke depan, kita harus mengedepankan dan mempromosikan dialog. Bahkan sekarang banyak pihak yang sudah lebih lagi dari pada sekedar dialog, yaitu kerjasama. Karena itu pertemuan ini penting, apalagi secara bilateral, beberapa tokoh berbagai agama di Indonesia dengan sejumlah tokoh agama dan tokoh kelompok umat beragama di Belanda. Saya berpendapat dialog di antara tokoh agama itu cukup berhasil kalau mereka sudah duduk berdampingan dalam forum. Apalagi kalau melahirkan kesepakatan-kesepakatan konkrIt untuk kerukunan dan perdamaian ke depan.

Komentar Anda tentang Ahmadiyah di Indonesia? Di Belanda Ahmadiyah tidak ada persoalan, mengapa di Indonesia menjadi masalah?
Mungkin karena di Indonesia sedang dilanda arus kebebasan, sehingga orang cenderung mengeritik dan menyalahkan pihak lain. Termasuk ada juga kelompok umat Islam sendiri yang sudah lama sekali tidak suka pada ulama dan khususnya MUI. Apapun yang dikeluarkan MUI ditanggapi sinis. Sikap semacam itu seharusnya tidak perlu, kalau betul-betul kita ingin menghargai perbedaan pendapat dan kebebasan berpendapat. Mereka mendua, mengkampanyekan kebebasan berpendapat, tetapi orang lain tidak boleh berpendapat. Sikap demikian ini sikap yang anti demokrasi. Kedua, mungkin, karena ada tindak kekerasan, pengrusakan , penghancuran terhadap hak milik kelompok Ahmadiyah – hal ini tidak ada yang bisa membenarkan; termasuk para pemuka Islam sangat mengecam, karena itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Juga merusak citra Islam. Tetapi jangan kemudian kekerasan itu dikaitkan dengan fatwa MUI. Fatwa tentang Ahmadiyah oleh MUI itu adalah kewajiban ulama dan tanggungjawab para ulama untuk membimbing umat. Karena tidak dibenarkan, kalau ada yang berpendapat, menjadi keyakinan keagamaan bahwa ada Nabi baru setelah Nabi Muhammad -jelas itu bertentangan dengan ajaran Islam yang paling dasar.

Bagaimana kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah?
Kita tidak pernah mentolerir setiap bentuk kekerasan, pengrusakan, termasuk anarkisme dan terorisme. Karena itu juga bertentanganan dengan nilai-nilai Islam. Islam agama perdamaian, yang punya misi menyebarkan perdamaian dan kedamaian. Karena itu, sangat menekankan kasih sayang terhadap sesama manusia. Walaupun kita berbeda pendapat, berbeda paham keagamaan, tidak harus kemudian kita bersikap bertindak keras terhadap mereka. Oleh karena tindak kekerasan apapun, terorisme, termasuk terorisme negara atas negara itu adalah sesuatu yang kita tentang, yang kita tolak secara mutlak.

Kini ramai dibicarakan soal pornografi dan pornoaksi di Indonesia. Dibicarakan perlu tidaknya RUU tentang Antipornografi dan RUU tentang Antopornoaksi. Komentar Anda?
Sangat jelas, saya pribadi, pimpinan ormas Islam, Muhammadiyah maupun MUI itu menolak pornografi. Karena itu mendesak RUU tentang Antipornografi itu disahkan. Karena pornografi dan pornoaksi penyakit sosial yang sangat berbahaya, yang kalau dibiarkan merajalela berkembang dalam kehidupan masyarakat, ini akan meruntuhkan sendi-sendi moral bangsa. Karena itu salah satu caranya adalah bagaimana negara bisa mengambil peran sesuai dengan kewenangannya untuk mencegah, menghalangi merajalelanya pornografi, pornoaksi, dan tentu ke dalam umat Islam perlu membentengi diri dan umat, khususnya generas penerus untuk tidak terjebak. Dua langkah ini bagian strategis menghadapi pengaruh buruk pornografi itu. Tetapi kita melihat, pemerintah sangat penting bertindak, karena dialah yang berkewenangan bahkan berkewajiban menegakkan moral bangsa ini.

Bagaimana mengenai mereka yang tidak mendukung RUU tentang Antipornografi dan RUU tentang Antipornoaksi? Mereka antara lain mengkaitkannya dengan hak asasi kaum perempuan.
Mereka berhak menyampaikan pendapat itu. Tetapi harus diklarifikasi apa yang menjadi hak asasi perempuan itu? Apakah perempuan punya hak asasi bertelanjang bulat di depan umum? Saya tidak tahu itu hak asasi dari mana. Saya kira, tidak ada perempuan yang mau. Atau perempuan normal tidak akan mau bertelanjang bulat di depan umum. Karena itu, itu bukan hak asasi. Justru bertentangan dengan fitrah kemanusiaan.

Definisi pornografi itu bagaimana?
Definisinya jelas, kalau menurut agama Islam menolak – membuka aurat di depan umum itu tidak boleh, terlarang. Juga secara umum itu bertentangan dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Ketiga, ya semuanya itu hati nurani. Coba tanya kepada mereka yang anti RUU Pornografi itu, mau nggak putra-putri mereka membuka aurat mereka, telanjang di depan umum. Itulah hati nurani. Definisi itu harus dibawa ke situ. Jangan dibawa kepada relativisme moral. Bahwa nilai moral itu bersifat relatif, nisbi. Kalau dibawa ke relativisme moral, tidak selesai semua urusan di dunia ini.

Apakah perlu khusus adanya UU Antipornografi itu?
Sebenarnya apapun judul UU itu tidak terlalu merupakan persoalan. Tetapi apakah ada pasal yang bisa menjerat pelaku pornografi, pornoaksi itu. Nah, karena mungkin selama ini, dari undang-undang yang ada itu kelihatannya tidak dipakai atau tidak bisa dipakai untuk menjerat itu. Maka diadakanlah secara khusus. Karena itu, saya kira baik-baik saja. Sebenarnya kalau semua kita punya kesadaran membangun akhlak bangsa ini, kita harus setuju dengan RUU Antipornografi dan Antipornoaksi itu. Saya justru berpikir, mengapa tidak setuju ? Saya lihat alasan-alasannya tidak kuat. Kalau dikaitkan dengan hak-hak asasi manusia, ternyata HAM bukan seperti itu. Kalau mereka mau, coba mau tidak mereka – para penolak itu - bebas sebebas-bebasnya di depan umum. Ini perlu dilihat sebagai sebuah keperluan kita sebagai bangsa untuk menyanggah keruntuhan bangsa akibat krisis multidimensional, krisis moral; kalau ini dibiarkan, bangsa ini rapuh. Karena itulah kita perlu instrumen. Cuma, undang-undang antipornografi dan antipornoaksi ini kan bukan satu-satunya instrumen. Proses penyadaran masyarakat juga jauh lebih penting dan strategis. RM

Ada Trend, Agama-agama Mulai Bangkit

2006-03-23T00:47:00.000-08:00

(Rakyat Merdeka, Selasa, 14 Maret 2006)

Ada Trend, Agama-agama Mulai Bangkit

Membincang Agama Di Negeri Belanda (1)

ANTARA 28 Februari hingga 1 Maret lalu, KBRI Den Haag bekerjasama dengan organisasi-organisasi non pemerintah setempat - Cordaid, Islamic University of Rotterdam, Kerkinactie, dan Radio Nederland serta dukungan Kemlu Indonesia dan Kemlu Belanda, menggelar Dialog Antar Agama Indonesia-Belanda (The Indonesia-Netherlands Interfaith Dialogue).

Dialog antar agama ini, menurut Wakapri Djauhari Oratmangun, bertujuan antara lain membangun saling pengertian dan menghormati dalam hubungan antara umat berbagai agama, yang menjadi lebih aktual, terutama setelah timbulnya cartoon crises.

Berbicara dalam acara pembukaan Dialog Antar Agama tersebut Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementrian Luar Negeri RI Mangasi Sihombing, Meneteri Kerjasama Pembangunan Belanda Agnes van Ardenne-Van der Hoeven.

Selain dari wakil pemerintah kedua negeri tersebut, dialog melibatkan para pemuka agama, para ilmuwan Indonesia dan Belanda. Para pemuka agama yang menjadi peserta dialog antara lain KH Hasyim Muzadi (Ketua Umum PB NU), Prof Dr Din Syamsudin (Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Wakil Ketua Umum MUI), Ignatius Ismartono SJ (Bishops’ Conference of Indonesia/Konferensi Wali Gereja Indonesia/KWI), I Nyoman Suwandha (Parisada Hindu Dharma Indonesia).

Sedang kalangan intelektual yang menjadi peserta dialog, antara lain Prof Dr Ahmed Akgunduz (Rektor Universitas Islam Rotterdam), Muhamad Ali (Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Dr Tamrin A Tomagola (Universitas Indonesia).

Berikut adalah perbincangan koresponden Rakyat Merdeka di Belanda, A Supardi Adiwidjaya dengan Ketua Umum PB NU KH Hasyima Muzadi.

Komentar Anda mengenai dialog antar agama (interfaith) Indonesia-Belanda ini?
Pertama, ini untuk menunjukkan, di Indonesia hubungan antar agama itu tidak ada masalah. Umpamanya dalam menyikapi masalah-masalah nasional, baik yang bersifat kasus maupun masalah-masalah krusial yang bersifat kenegaraan. Kedua ingin ditampilkan, sikap agama-agama di Indonesia terhadap masalah internasional cukup dewasa. Belakangan, ada trend menggembirakan, agama-agama mulai bangkit membersihkan dirinya dari anggapan-anggapan yang negatif. Misalnya masalah teror, kekerasan dan juga masalah konflik civilization (peradaban). Dalam perjalanan saya yang di Indonesia, baik dari NU, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan juga Muhammadiyah, ini telah sepakat, mempunyai satu pandangan, konflik-konflik yang terjadi di Indonesia itu sebenarnya tidak riil konflik agama. Tetapi adalah konflik kepentingan yang membawa nama agama dan mempertentangkan umat beragama. Dan itu tidak merupakan watak domestik Indonesia tetapi pengaruh gerakan-gerakan konflik internasional, yang kemudian masuk ke Indonesia. Dan kemudian mengembangkan konflik itu di negara Indonesia. Pandangan ini satu kemajuan. Selanjutnya, ketika terjadi konflik-konflik internasional seperti AS dan Irak, sekarang ini juga mengenai masalah di Palestina, masalah di Syria dan Iran. Kita dari agama-agama juga sepakat dengan Vatikan, sesungguhnya agama itu tidak terlibat dalam konflik itu.

Mengenai reaksi keras umat Islam terhadap karikatur Nabi Muhammad SAW? Karenanya, maka saya sampaikan, reaksi-reaksi umat Islam seluruh dunia ini wajar. Yang tidak wajar, reaksi kekerasan. Karena reaksi kekerasan akan kena kepada lingkungan orang Islam itu sendiri. Sesuatu yang sangat emosional. Tetapi hal itu menunjukkan, betapa tersinggungnya umat Islam di dunia ini. Saya katakan kepada mereka, sikap emosional ini akan segera reda, karena tidak ada emosi yang mampu berada pada titik kulminasi terus menerus. Tetapi yang paling penting harus dipahami adalah, Barat telah melukai Islam sebagai agama; bukan Islam sebagai politik atau Islam sebagai komunitas negara. Tetapi Islam sebagai agama. Di sini memberikan justifikasi, teror-teror itu seakan mendapatkan pembenaran. Karena adanya teror mental yang dilakukan dari Denmark itu. Dan ini sangat berbahaya, sehingga perlu antisipasi bersama. Hari ini, seluruh umat Islam di dunia, baik yang berfikir keras, maupun yang berfikir moderat, semuanya terluka dengan karikatur itu. Semuanya menganggap, memang Islamofobi (takut pada Islam - red) itu ada. Masalah ini akan mempersulit gerakan-gerakan melawan terorisme yang berselubung agama dan akan memberikan justiafikasi kepada mereka, untuk melakukan pornoakasi lebih hebat. Inilah sebabnya mengapa daerah-daerah pergolakan ini kelompok-kelompok garis keras ini selalu mendapatkan kemenangan: baik di Palestina, Irak, yang kemudian juga di Iran. Ini sebuah gejala, moderasi kelihatannya kurang dipercaya oleh umat Islam sehubungan dengan serangan keras dari pihak yang memusuhinya. Hal semacam ini perlu disadari. RM

GAM Disayang, Mengapa Kami Dibuang

2006-01-25T10:56:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=9161
Rakyat Merdeka, 23 Januari 2006

GAM Disayang, Mengapa Kami Dibuang

Kisah Mereka Yang Dicabut Paspornya Oleh Soeharto

A Supardi Adiwidjaya melaporkan dari Belanda

Beragam kisah mereka yang tak bisa pulang kembali ke tanah air, setelah dicabut paspornya oleh rezim Orde Baru, begitu beragam. Salah satunya adalah Sarmadji alias Mas Wadjo. Di kalangan mereka yang —menurut istilah Gus Dur—‘terhalang pulang’ ini, dan terpaksa tinggal di Negeri Belanda, bisa dipastikan kenal baik dengan nama Mas Wardjo.

Dan ada cerita unik dari sosok Mas Wardjo ini. Hampir setiap orang yang mendapat surat darinya jadi was-was dan bertanya-tanya, “Siapa lagi yang bakal meninggal dunia.” Lho? Bukannya apa-apa, soalnya, Mas Wardjo dengan akurat mencatat, siapa dan kapan seseorang meninggal dunia, serta di mana dan kapan dimakamkan. Surat pemberitahuan mengenai hal kematian tersebut ditulisnya dengan tulisan tangan khas di atas amplopnya.

Mungkin, Mas Wardjo ini satu-satunya orang Indonesia yang ‘terhalang pulang’ dan sangat rajin mencatati nama orang-orang Indonesia —terutama yang terhalang pulang tadi— yang meninggal dunia, lengkap dengan data atau biografi masing-masing para almarhum atau almarhumah. Map-map berisi nama-nama orang yang sudah meninggal itu ditaruh dengan rapi di rak yang khusus disediakannya, di samping deretan buku-buku berbagai tema, terutama tema-tema sosial, politik dan kebudayaan Indonesia.

Soal buku, Mas Wardjo juga dikenal ‘kalangan kutu buku’, yang berkait sejarah Indonesia, terutama buku-buku dan guntingan koran, berbagai makalah, berkaitan peristiwa 30 September 1965, prolog dan epilognya.

Buku dan kertas benar-benar memenuhi rumah dua kamar berukuran kecil, tempat Mas Wardjo tinggal. Jika kita masuk ke kamar tidur, seluruh dinding kiri kamar terlihat berderet rak-rak buku sampai langit-langit kamar. Dekat jendela kamar tidur, terletak deretan kardus dan tiga koper buku. Juga di kamar tamu. Seluruh dinding kiri dan kanan berderet rak-rak buku yang penuh.

Rumahnya yang hanya berukuran sekitar 36 meter persegi itu, di dinding koridor pintu masuk yang sempit —di sebelah kanan— pun penuh buku dan kopian atau guntingan koran atau makalah. Tak kebetulan jika Mas Wardjo lalu mendirikan Perhimpunan Dokumentasi Indonesia dan dia duduk sebagai pengelolanya.

Lepas dari itu semua, ini hanya sekelumit kisah, bagaimana potret mereka yang dengan semena-mena “dibuang” oleh Soeharto dengan dicabut kewarganegaraannya dari Indonesia.

Padahal, para pemberontak seperti mereka yang tergabung dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sudah direhabilitasi oleh pemerintah SBY-JK. Ironisnya, hingga kini, pemerintah masih juga tak punya waktu —atau pura-pura tidak tahu?— untuk kembali merangkul mereka. Sebuah pertanyaan dari anak bangsa yang dibuang di negeri orang, “Adakah itikad baik pemerintah SBY-JK memulihkan hak kewarganegaraan mereka?”. RM

Penulis Soekarno Files, Antonie CA Dake, Dihajar Lagi (1);(2)

2006-01-22T00:37:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=9056

Keluarga Bung Karno Siap Menuntut
Rakyat Merdeka, 21 Januari 2006

Penulis Soekarno Files, Antonie CA Dake, Dihajar Lagi (1)

SERANGAN hebat kembali ditujukan kepada penulis asal Belanda Antonie CA Dake yang baru meluncurkan bukunya Soekarno File, Berkas-berkas Soekarno 1965-1967, Kronologi Suatu Keruntuhan asal Belanda. Kali ini oleh keluarga Bung Karno sendiri yang mengaku tak bisa menerima, sehingga akan menuntut Dake. Demikian dikutip koran Belanda de Telegraaf.

Hal tersebut dikemukakan advokat keluarga Soekarno, Amin Aryoso, kepada wartawan de Telegraaf. Amin Aryoso menyatakan, Dake menyebarkan fitnah terhadap Soekarno.

Megawati sebelumnya malah menyatakan, kesimpulan Dake sebagai pembunuhan karakter terhadap Bung Karno.

Tak cuma itu, serangan pedas juga dilakukan Heru Atmodjo. Perlu diketahui, soal sosok Heru, peneliti senior LIPI Asvi Warman Adam menulis, “Saat ini saksi kunci mengenai G30S semakin berkurang bahkan bisa dihitung dengan jari. Salah satu yang masih hidup adalah Heru Atmodjo. Letnan Kolonel (Penerbang) kelahiran Jember tahun 1929 ini menjabat Asisten Direktur Intelijen AURI saat kejadian tragis tersebut. Ia mengikuti dari dekat (bahkan dari dalam), perkembangan peristiwa sehari sebelum terjadi, pada hari H dan beberapa hari setelah meletus gerakan lokal berskala kecil yang ternyata berdampak sangat penjang secara nasional.”
“Keputusan-keputusan penting pada saat yang krusial itu diikuti dan didengar Heru Atmodjo. Ia adalah “saksi mata” dan “saksi telinga” gerakan tersebut. (Lihat buku “Gerakan 30 September 1965 Kesaksian Letkol (PNB) Heru Atmodjo”, Terbitan PEC, Hasta Mitra dan Tride, Jakarta, Oktober 2004, hal. xxv).

Dari keterangan yang dia dapat, menurut Heru, Dake berasal dari anak tuan pemilik perkebunan di Jawa Timur. Dia menduga, Dake masih sakit hati atas tindakan pemerintah RI menasionalisasikan perkebunan milik orang tuanya itu. Maka tidak aneh kalau sekarang Dake berupaya mencari keuntungan materi dan titel kesarjanaannya dengan menulis sesuatu yang dianggap hanya berisi kebohongan itu.

Sebagai latar, Heru menyebut adanya dua orang korban pemeriksaan Kopkamtib di era Soeharto. Pertama, Komodor Susanto, yang menyerah kepada pemeriksa dengan menandatangani apa saja yang dimaui interogator ketika itu. Akibatnya skenario Kabut Halim dilengkapi dengan kesaksian kesaksian terutama anak buahnya orang seperti Sujono, seperti Anis Suyatno. “Melihat baju hijau saja waktu itu orang sudah ketakutan. Susanto lalu sakit jantung dan meninggal,” kenang Heru.

Kedua, Bambang Widjanarko. Ia, menurut Heru, tidak ditahan. Tapi Bambang sendiri, masih menurut Heru sebenarnya tahu, pengakuannya itu bohong. Akibatnya, ia tidak berani bertemu teman-temannya. Sayangnya, hasil interogasi terhadapnya oleh rezim Soeharto itu yang dianggap berisi kebohongan itu lalu digunakan Dake memfitnah Bung Karno. RM

Bersambung Dari Dua Tulisan/ASA

------

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=9113

Dari Belanda, Isinya Omong Kosong
Rakyat Merdeka, 22 Januari 2006

Penulis Soekarno Files, Antonie CA Dake, Dihajar Lagi (2)

PENERIMA anugerah pejuang kebebasan dari Belanda, Wertheim Award (WA) asal Indonesia, Joesoef Isak, juga turut mengkritik tajam tulisan Dake. Di sela-sela upacara penerimaan WA bersama Gunawan Mohammad pertengahan Desember lalu di KBRI Den Haag (Belanda), seorang hadirin mengajukan pertanyaan kepada Joesoef, bagaimana pendapatnya mengenai buku Dake tersebut.

Jawaban Joesoef, pedas. “Dat is klinkklare onzin (Isinya omong kosong! –red),” cetusnya. Kepada Rakyat Merdeka, dia memang mengaku tidak membaca dengan teliti buku itu dari A sampai Z. Tapi Joesoef mengaku, Dake pernah datang ke rumahnya bersama Pattiradjawane, bekas wartawan Kantor Berita Antara (yang pernah menjadi wartawan Radio Nederland Seksi Indonesia di Negeri Belanda). Saat itu menurutnya, dia tidak tahu persis siapakah Antonie, dan apa yang mau ditulisnya.

“Dake datang ke rumah saya karena dia ingin bertemu Rewang (salah seorang tokoh komunis tahun 60-an –red) di Solo. Saya selenggarakan pertemuan itu. Pertemuan tersebut berlangsung beberapa tahun yang lalu. Saya tidak ingat kapan tepatnya pertemuan Dake dan Rewang itu,” kenang Joesoef.

Joesoef mengaku cuma tahu Pattiradjawane kemudian menceriterakan, Dake ini sangat puas bertemu dengan Rewang tersebut. Dikatakannya, setelah bicara dengan Rewang, Dake merasa mendapat pembenaran. Jadi Dake merasa tesisnya itu benar.

Pertanyaannya, “Ngomong apa Rewang kepada Dake? Apanya yang benar? Sebab, saya bisa menafsirkan apa yang disampaikan Rewang kepada Dake dalam pembicaraan mereka itu ke segala jurusan. Terutama, memang saya tahu, Rewang ikut-ikut menyalahkan Bung Karno. Sebab saya cukup mempunyai pengalaman bertahun-tahun bersama di penjara sama orang-orang PKI. Di antara orang-orang PKI itu banyak kelompok. Ada yang tetap membela Bung Karno, ada yang ikut memaki Bung Karno. Saya tidak tahu persis, Rewang itu ngomong apa dengan Dake,” jelasnya.

Tampaknya, lanjut Joesoef, ketika mereka bertemu dan berbincang tentang peristiwa G30S, Dake merasa ada pembenaran dari Rewang. Sehubungan dengan ini menurut Joesoef, dia hanya bilang kepada Pattiradjawane, dia apriori dengan kesimpulan Dake tentang dalang G30S.

“Belum saya baca semuanya pun, saya berani katakan apa-apa yang ditulis si Dake ini omong kosong. Sebab, saya anggap dia tidak kenal Bung Karno. Dake ini bertolak untuk menjatuhkan Bung Karno,” lanjutnya.

Meski dia mengakui tidak melakukan studi khusus mengenai Dake, tapi belakangan, Joesoef tahu, Dake ini memang di-supply oleh Nugroho Notosusanto, seorang tokoh Orde Baru. Dan satu-satunya sumber yang digunakan untuk tesis itu menurutnya adalah Bambang Widjanarko, bekas ajudan Bung Karno yang dianggap berkhianat. RM

Habis/ASA

Asvi Warman Adam: Antonie Bisa Diadili

2005-12-29T13:56:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=7661

Asvi Warman Adam: Antonie Bisa Diadili
Rakyat Merdeka, Jumat, 30 Desember 2005

Membantah Imajinasi Antonie CA Dake Tentang Dalang G30S (7)

Catatan Burhan Azis dan A Supardi Adiwidjaya Di Belanda

Pembunuhan-pembunuhan massal terhadap orang-orang tidak bersalah dan tidak ada sangkut pautnya serta tidak tahu-menahu tentang seluk beluk G30S di berbagai daerah di seluruh Indonesia justru terjadi setelah kekuasaan ril berada di tangan Mayor Jenderal Soeharto.

DOKUMEN-dokumen CIA mengungkapkan, lebih kurang 5.000 nama untuk dibunuh telah disampaikan kepada pimpinan Angkatan Darat, dan pemerintah Amerika Serikat juga telah memberikan bantuan secara rahasia sejumlah peralatan telekomunikasi dan senjata ringan dalam usaha Angkatan Darat memobilisasi organisasi-organisasi massa Islam untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap orang komunis dan non-komunis di Indonesia ketika itu. Di samping itu, Mayor Jenderal Soeharto juga memerintahkan untuk menangkap dan memenjarakan para menteri kabinet Dwikora, anggota-anggota MPRS/DPRGR dan pejabat-pejabat negara lainnya yang sah.

Sebaliknya, disamping tidak membenarkan dan mengutuk pembunuhan yang dilakukan “Gerakan 30 September”, Presiden Soekarno juga menentang keras berbagai pembunuhan yang dilakukan atau disponsori Angkatan Darat terhadap orang komunis dan non-komunis setelah terjadinya peristiwa G30S. Diserukan oleh Presiden Soekarno agar menciptakan suasana tenang dan jangan ditingkat-tingkatkan perasaan dendam satu pihak pada pihak yang lain karena perbuatan tersebut hanya akan menghancurkan Indonesia sendiri. Presiden selalu berusaha mencari penyelesaian politik yang adil sehingga dapat menyelamatkan revolusi Indonesia. (lihat “Menyingkap Kabut HALIM 1965”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, h 289-290).

Setelah memasuki era reformasi, di beberapa tempat terjadi kedamaian kembali dengan pengakuan-pengakuan dari organisasi massa yang digerakkan TNI AD melakukan pembunuhan terhadap komunis dan non-komunis setelah terjadinya G30S. Pimpinan organisasi massa tersebut meminta maaf atas perbuatan mereka itu dan menyatakan, mereka tertipu oleh Soeharto ketika itu. Bahkan Presiden RI yang ke-3, KH Abdurrahman Wahid ikut menyampaikan penyesalan atas terjadinya pembunuhan yang dilakukan anggota-anggota pemuda Ansor terhadap orang komunis Indonesia setelah G30S terjadi. Karena itu, tindakan-tindakan (tanpa proses pengadilan apapun) penangkapan, pemenjaraan dan pembuangan ke pulau Buru serta pembunuhan-pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak bersalah dan tidak ada sangkut pautnya serta tidak tahu-menahu seluk-beluk G30S - sepenuhnya menjadi tanggungjawab Jenderal Soeharto dengan sekutu-sekutunya. Mengapa Dake menutupi kenyataan ini dan menyatakan, Soekarno secara langsung harus memikul tanggungjawab pembunuhan enam jenderal dan secara tidak langsung juga untuk pembantaian antara komunis dan bukan komunis yang berlangsung kemudian (setelah terjadinya peristiwa G30S)?

Dalam konteks ini jadi jelas, dengan tulisannya Dake bermaksud memfitnah Bung Karno. Dia juga berusaha menutupi peranan keji blok dunia barat, terutama Amerika Serikat dengan CIA-nya dalam mencampuri secara kasar dan biadab masalah dalam negeri Republik Indonesia. Selain itu, Dia berusaha menutupi peranan Soeharto sebagai penyambung tangan blok barat di Indonesia dalam menggulingkan pemerintah RI yang sah ketika itu.

Sebagai bangsa, kita tentu menentang fitnah keji itu, dan pemerintah RI yang manapun berkewajiban membela kehormatan salah seorang Founding Father’s Republik Indonesia itu. Sewajarnya pemerintah RI memberi reaksi keras terhadap fitnah keji Dake. Seperti ditulis peneliti LIPI, Asvi Warman Adam, fitnah keji terhadap Bung Karno tersebut dapat dijadikan materi untuk mengajukan Antonie CA Dake ke pengadilan. RM

Habis

Mayjen Soeharto Pelaku Pembunuhan

2005-12-28T12:00:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=7597

Mayjen Soeharto Pelaku Pembunuhan
Rakyat Merdeka, Kamis, 29 Desember 2005 Feb:16:31 : WIB

Membantah Imajinasi Antonie CA Dake Tentang Dalang G30S (6)

Catatan Burhan Azis dan A Supardi Adiwidjaya Di Belanda

Bahkan ketika Soeharto berusaha melakukan kup (coup) merangkak dengan menentang dan memaksakan keinginannya kepada Bung Karno dan pemerintah RI yang sah pun, Bung Karno tetap tidak bersedia mengerahkan pendukungnya menentang Soeharto demi pertimbangan menjaga persatuan bangsa. Bung Karno dalam gerak dan tindakannya (pada masa epilog G30S) selalu berusaha menghindari pertumpahan darah yang lebih besar dan ingin mencegah kemungkinan tindakan semena-mena dari mana pun.

KARENA itu, adalah fitnah keji melemparkan tanggung jawab pembunuhan enam jenderal TNI AD yang terjadi pada tanggl 30 September 1965 malam itu kepada Bung Karno yang bahkan sama sekali tidak mengetahui kejadian tersebut.

Lebih-lebih lagi tidak masuk akal tuduhan Dake yang mengatakan, secara tidak langsung Bung Karno bertanggung jawab juga untuk pembantaian antara komunis dan bukan komunis yang berlangsung kemudian. Apakah Dake pura-pura tidak tahu, sejak 1 Oktober 1965, Jenderal Soeharto mengambil-alih pimpinan Angkatan Darat dan secara perlahan pimpinan Angkatan Bersenjata RI untuk merangkak naik menjadi presiden RI?

Setelah mengetahui Panglima TNI Jenderal A Yani terbunuh, Bung Karno selaku Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi, pada tanggal 1 Oktober 1965 mengeluarkan pengumuman yang isinya antara lain, “Bahwa kami berada dalam keadaan sehat wal'afiat dan tetap memegang pimpinan negara dan revolusi. Bahwa Pimpinan Angkatan Darat sementara berada langsung dalam tangan Presiden/Pangti Angkatan Bersenjata. Bahwa untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat ditunjuk sementara Mayor Jenderal TNI Pranoto Reksosamodra, Asisten III Menteri/Pangad. Kepada seluruh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, saya perintahkan untuk mempertinggi kesiapsiagaan kembali dan tinggal di pos masing-masing dan hanya bergerak atas perintah.” (Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya, Sekretariat Negara RI, 1994; lampiran 9)

Seperti diketahui, Mayor Jenderal Soeharto tidak mematuhi perintah Presiden/Pangti ABRI tersebut dengan cara melarang Jenderal Pranoto Reksosamodra dan Jenderal Umar memenuhi panggilan Presiden/Panglima ABRI di Halim pada tanggal 1 Oktober 1965. Menurut pengakuan Jenderal Nasution: “Justru Presiden (Soekarno – penulis) dengan Order 1 Oktober 65 tidak membenarkan tindakan Jenderal Soeharto, sebagai Pd Pimpinan AD menurut vaste Order AD, akan tetapi sebaliknya: mengangkat Presiden sebagai pimpinan AD sementara dan Mayjen Pranoto sebagai caretaker …”(Lihat Dokumen Bekas Menko Jenderal Dr A.H.Nasution berhubung dengan “PEL-NAWAKSARA”, h 9-10). Dengan demikian Mayor Jenderal Soeharto menyerobot pimpinan TNI Angkatan Darat dan sejak itu pula ia melakukan penangkapan, pemenjaraan dan pembunuhan terhadap orang komunis dan non-komunis Indonesia.

Dari bahan-bahan tertulis yang dipublikasi Sekneg (1994), kita lihat, semenjak 30 September 1965, Soeharto telah mengambil alih kepemimpinan TNI Angkatan Darat. Dan tentu, dialah yang harus memikul tanggung jawab terhadap penangkapan, pemenjaraan dan pembunuhan setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 itu. RM

Bersambung

Mengalirkan Darah, Bukan Watak Soekarno

2005-12-27T21:28:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=7508

Mengalirkan Darah, Bukan Watak Soekarno
Rakyat Merdeka, Rabu, 28 Desember 2005 22:24:30 : WIB

Membantah Imajinasi Antonie CA Dake Tentang Dalang G30S (5)

Catatan Burhan Azis dan A Supardi Adiwidjaya Di Belanda

Menghadapi kudeta “Peristiwa 17 Oktober 1952”, yang digerakkan Jenderal Nasution, Bung Karno menunjukkan diri sebagai negarawan yang arif, pemimpin yang tegas, demokratis dan manusiawi. Pada Peristiwa 17 Oktober 1952 itu, sementara perwira Angkatan Darat dengan mengerahkan “rakyat” merusak ruangan sidang, menghadapkan moncong meriam ke gedung DPR, lalu bergerak menuju ke Istana Merdeka. Presiden Soekarno dengan tegar menyambut demonstrasi tersebut dengan pernyataan tegas menolak keras tawaran untuk menjadi “diktator”. Ia tetap bertahan pada sistem demokrasi. Mengatasi peristiwa tersebut hanya dilakukan penangkapan terhadap sejumlah perwira Angkatan Darat yang dicurigai menjadi “dalang” demonstrasi dan melakukan mutasi besar-besaran dalam pimpinan Angkatan Darat.

TERHADAP Jenderal Nasution yang menjadi otak utama “Peristiwa 17 Oktober 1952” tersebut Bung Karno hanya mengeluarkan Nasution dari pimpinan Angkatan Darat, tetapi tidak membatasi geraknya dalam melakukan kegiatan politik. Setelah berkeliling di seluruh Indonesia, Jenderal Nasution memutuskan membentuk partai baru yang diberi nama IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) yang dipimpin bekas tokoh-tokoh Angkatan Darat.

Demikianlah cara Bung Karno menghadapi perbedaan antara dirinya dengan sejumlah perwira Angkatan Darat. Karena itu, tidak masuk akal menuduh Presiden Soekarno berusaha “melenyapkan” perwira-perwira Angkatan Darat yang tidak sependapat dengannya dalam Peristiwa G30S. Sebagai Presiden/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia pada periode tahun 1959-1965, Bung Karno memiliki wibawa dan kharisma yang sangat tinggi di mata pemerintah dan rakyat Indonesia, sehingga mudah bagi dia untuk mengganti atau memutasikan perwira-perwira tinggi Angkatan Darat yang tidak setia kepadanya.

Berbicara sifat manusiawi Bung Karno, menarik apa yang dilukiskan Brigjen (Purn) MW Soedarto. “Malam hari tanggal 30 September 1965 Presiden Soekarno menghadiri suatu Kongres dari para Insinyur di Gelora Senayan. Pagi-pagi mendapat laporan ada kelompok-kelompok Militer di sekitar Istana. Sesuai dengan SOP (Standing Operating Procedure) atau Perintah Tetap, kalau terjadi sesuatu di ibukota di mana keamanan Presiden dalam bahaya, maka para pengawal harus segera membawa Presiden ke pangkalan AU Halim Perdana Kusumah. Sebab pesawat pribadi Presiden selalu siap siaga untuk pergi ke mana saja sesuai Instruksi Presiden.

Mengenai kelanjutan peristiwa telah diketahui umum”. Sejak semula, lanjut Soedarto, kita ketahui, A Yani merupakan kepercayaan Soekarno. Sewaktu beberapa kali Soekarno mendapat serangan dari penyakitnya (KOLIEKEN batu ginjal), orang yang pertama kali dipanggil adalah Yani dan kepadanya selalu dikatakan, “Yani, saya titip negara ini” beberapa kali. “Menghilangkan musuh dengan cara-cara pembunuhan dan mengalirkan darah bukanlah ada dalam watak Soekarno. Dia tidak bisa melihat darah, dia berjiwa seniman. Kalau dia ingin menghilangkan lawan politiknya, dia cukup hanya menandatangani sebuah SK untuk memindahkan orang tersebut, ke pos di luar negeri atau bagaimana”, tegas Soedarto, Ajudan Pahlawan Proklamator Bung Karno. Menurutnya Bung Karno sebagai Presiden/Panglima Tertinggi tidak tersangkut peristiwa G30S, karena sebagai Presiden sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun menghadapi segala macam cobaan (berbagai pemberontakan dan percobaan pembunuhan terhadapnya – penulis), tidak akan melakukan petualangan demikian untuk mencapai tujuannya, dan pasti akan merusak nama dan kedudukannya sendiri, baik di kalangan ABRI, maupun masyarakat luas yang selalu didorongnya untuk menggalang persatuan.

Cara mengeliminir Pak Yani dan kawan-kawan, lanjut Soedarto, dengan cara-cara yang kejam dan buas seperti yang telah terjadi, tidak sesuai dengan watak Soekarno; apalagi memperhatikan, Bung Karno sudah menganggapnya sebagai wakilnya yang terpercaya dan sejak lama dipersiapkan beliau sebagai calon penggantinya. (lihat MW Soedarto, Seribu Hari Dengan Bung Karno, Jakarta, 1990, h 26-27). RM

Bersambung

Soekarno File Berdasar Bukti Palsu

2005-12-26T11:46:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=7437

Soekarno File Berdasar Bukti Palsu
Rakyat Merdeka, Selasa, 27 Desember 2005 23:25:24 : WIB

Membantah Imajinasi Antonie CA Dake Tentang Dalang G30S (4)

Catatan Burhan Azis dan A Supardi Adiwidjaya Di Belanda

Tepat apa yang dikemukakan Peneliti LIPI Asvi Warman Adam. “Dokumen Widjanarko itu sangat lemah dari sudut metodologi sejarah. Sebab, beberapa tahun setelah itu, ketika mendiskusikan buku “Sewindu Bersama Bung Karno”, Widjanarko mengakui bahwa dia mengalami siksaan selama ditahan dan pengakuan tersebut diberikan secara paksa.” (Asvi Warman Adam, De-Soekarnoisasi Jilid Dua, Kompas, Sabtu, 3/12/2005).

JELAS pengakuan pertama Bambang Wijanarko ini tidak dapat dijadikan titik tolak penulisan setelah yang bersangkutan sendiri tanpa tekanan dan ancaman siapapun dikemudian hari mencabut pengakuan tersebut.

Pengakuan palsu Bambang Widjanarko yang dibuat di bawah tekanan interogator Orba yang telah dibantah sendiri oleh yang bersangkutan demikian itulah yang jadi dasar tulisan Dake. Lalu, apa kita bisa mempercayai tulisan berdasarkan bukti palsu tersebut? Lebih-lebih lagi, tidak mungkin menghitamkan Soekarno, salah satu founding father’s Republik Indonesia yang telah berhasil memimpin bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya melawan penjajahan Belanda.

Bila bukan karena ada tujuan-tujuan tersembunyi, mengapa Dake tidak menyebutkan adanya pencabutan kesaksian ini oleh Bambang Widjanarko? Sekurangnya, sebagai yang mengaku ahli sejarah, Dake perlu mempertanyakan mana yang benar di antara kedua pengakuan Widjanarko ini. Lalu mengapa Dake tidak mempertimbangkan mempelajari dengan serius kesaksian kedua saksi lainnya, yaitu Kolonel Saelan dan Komisaris Besar Polisi Mangil yang menurut Dake juga hadir ketika itu? Dalam konteks ini, keterangan Saelan yang menjelaskan kehadiran Presiden Sukarno di Halim seperti yang ditentukan SOP dan bahwa pada umumnya, jika kepala negara berada dalam bahaya, ia seharusnya pergi ke Halim dan bukan ke tempat lain – dinilai oleh Dake sebagai “keterangan post factum, digunakan setelah kematian dalam rangka melindungi Sukarno”.(“Soekarno File …”, hal 102-103).

Bukankah bahan-bahan yang dipakai mengungkapkan imajinasi fiktifnya itu, Dake juga menggunakan berbagai keterangan (untuk tidak mengatakan seluruhnya) post factum? Mengapa ia menulis imajinasi fiktif tersebut? Secara objektif, imajinasi fiktif Dake ini mengarahkan pandangan pembaca, seolah Bung Karno sebagai salah seorang founding father’s Republik Indonesia telah menghancurkan bangsanya sendiri, dan dengan demikian, Dake dapat menutup rapat campur tangan Blok Barat terhadap urusan dalam negeri Indonesia selama perang dingin berlangsung serta sekaligus menyelamatkan bekas presiden Suharto yang telah bertindak sebagai perpanjangan tangan Blok Barat di Indonesia. Dake menulis, “Karena itu ia (Sukarno —penulis) secara langsung harus memikul tanggungjawab atas pembunuhan enam jenderal dan secara tidak langsung juga untuk pembantaian antara komunis dan bukan komunis yang berlangsung kemudian” ( “Soekarno File…” hal 4). Ini fitnah keji yang tidak berdasar sama sekali.

Seperti diketahui, dalam memimpin perjuangan bangsa Indonesia, Bung Karno dikenal sebagai pemimpin yang selalu berusaha mempersatukan semua elemen bangsa mencapai kemerdekaan demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Bung Karno selalu menghindari tindakan yang bisa memecah belah bangsa dan hanya menggunakan tindakan-tindakan yang sesuai hukum yang berlaku dalam menghadapi lawan-lawan politiknya. RM

Bersambung

Widjanarko, Ajudan Pengkhianat Bung Karno

2005-12-26T00:30:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=7420

Widjanarko, Ajudan Pengkhianat Bung Karno
Rakyat Merdeka, Senin, 26 Desember 2005 36:56 : WIB

Membantah Imajinasi Antonie CA Dake Tentang Dalang G30S (3)

Catatan Burhan Azis dan A Supardi Adiwidjaya Di Belanda

Adapun bahan pokok andalan dalam menarik kesimpulan oleh Dake untuk mencap bahwa presiden Soekarno sebagai “mastermind peristiwa G30S” adalah apa yang ia sebut sebagai pengakuan Bambang Widjanarko yang dipujinya sebagai “laporan intelijen yang paling dapat diandalkan”, yang “..... datang dari ajudan Sukarno, Bambang Widjanarko. ... Secara umum, ia (Widjanarko —penulis) merupakan saksi yang paling konsisten dan ia merupakan saksi yang paling dapat dipercaya.” (“Soekarno File”, hal 53).

DAKE menulis, pada 30 September malam, presiden Sukarno sedang berbicara pada konferensi para teknisi seluruh Indonesia di Istora Senayan, “Ketika waktu mendekati pukul 22.00, Presiden belum juga berbicara; ia berdiri dan dengan didampingi sejumlah pengawalnya, antara lain Kolonel Saelan, Komisaris Polisi Mangil dan Kolonel Widjanarko. Sebelum Presiden meninggalkan tempat, ia menerima surat dari Widjanarko yang baru diterimanya melalui kurir dan berasal dari Untung; Presiden bermaksud membaca surat itu secara santai, maka itu ia menuju salah satu ruangan samping di stadion; surat itu kemudian dimasukkan dalam kantong jasnya dan ia mulai dengan pidatonya. Surat Untung itu antara lain berisi daftar para anggota Dewan Revolusi, yang akan diumumkan pada keesokkan harinya melalui Radio Republik Indonesia”. (“Soekarno File ….”, hal 78).

Menurut H Maulwi Saelan: “Hanya seorang ajudan beliau (Bung Karno –penulis) yang berasal dari Angkatan Laut, Kolonel Bambang Widjanarko mau menandatangani BAP yang telah direkayasa. Saya dengan tegas telah membantah pengakuan ajudan tersebut. Berita tersebut ingin memberi gambaran yang salah tentang kondisi Presiden RI, pada waktu itu”. (H Maulwi Saelan, Dari Revolusi ’45 Sampai Kudeta ’66. Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa”, Penerbit Yayasan Hk Bangsa, Jakarta, 2001, hal 316).

Kolonel Saelan, kepala staf pasukan pengawal presiden yaitu resimen Cakrabirawa yang pada 30 September malam itu bertindak sebagai komandan pasukan pengawal, karena Brigjen Sabur sedang kembali ke rumahnya di Bandung, dalam bukunya “Dari Revolusi ’45 Sampai Kudeta ‘66” menulis: “Pengakuan Widjanarko bukan fakta, seluruhnya adalah karangan yang diarahkan untuk keperluan mencari-cari kesalahan Bung Karno. Saya yang terus mendampingi Bung Karno dan tidak pernah meninggalkannya walaupun sebentar, tidak melihat kedatangan pelayan Sogul yang menitipkan sepucuk surat yang katanya dari Untung untuk diserahkan kepada Bung Karno. Juga Bung Karno tidak benar malam itu pernah meninggalkan tempat duduk untuk pergi ke toilet dan tidak benar berhenti sejenak di teras ISTORA yang terang lampunya untuk membaca surat.

Jelas sekali pengakuan itu, Bambang Widjanarko sebagai Ajudan, telah mengkhianati Presiden. Saya yang membantah kesaksian itu ketika diperiksa oleh Team Pemeriksa Pusat, harus membayarnya dengan mendekam dalam tahanan bertahun-tahun (4 tahun 8 bulan). …Beruntung kemudian saya direhabilitasi dan dipensiunkan serta menerima tanda penghargaan dari KSAD.”(h 190). Sedangkan pengakuan palsu Bambang Widjanarko “yang kemudian dibukukan dan diedit kedalam bahasa Inggris oleh Rahandi S Karni, Leiden dengan judul “Devious Dalang”, dinyatakan buku larangan dan ditarik dari peredaran oleh Jaksa Agung pada 14 Agustus 1990”. (H Maulwi Saelan, “Dari Revolusi ’45 Sampai Kudeta ‘66”, Jakarta 2001, h 190). Seperti dikatakan Saelan, ketika itu memang ada usaha Suharto mencari-cari hubungan G30S dengan Bung Karno. Di samping telah menulis buku “Gerakan 30 September 1965”, sebagai sedikit saksi yang masih hidup, Letkol (PNB) Heru Atmojo menyatakan, “Karena itu, supaya semua orang tahu, bahwa saya juga diminta untuk menandatangani skenario “Kabut Halim”. Saya menolak. Omar Dhani juga menolak. Skenario itu menggambarkan bahwa jenderal-jenderal itu dibawa ke Halim dulu sebelum dibawa ke Lubang Buaya, untuk mendapat “goed gekeurd” (persetujuan -penulis) dari Bung Karno, Aidit dan Omar Dhani di rumah Komodor Susanto” (berdasarkan keterangan langsung Heru Atmodjo kepada penulis pada Minggu, 4 Desember 2005). Selanjutnya mengenai surat Untung kepada Bung Karno itu, Heru Atmojo menyatakan “Saya berkumpul dengan Untung di penjara militer Cimahi, bersama Suparjo dan Subandrio sebelum mereka dieksekusi. Hal kattebelletje (surat singkat –penulis) itu jadi pembicaraan. Untung mengatakan “Itu bohong, karangan, tidak benar, ..”. RM

Bersambung